Apakah peran Negara dalam pembangunan dan perencanaan ekonomi

Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia disuatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Ada sejumlah alasan mengapa diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Pertama, berbedanya kondisi sosial ekonomi disetiap daerah. Kedua, berbedanya tingkat pembangunan antar daerah. Ketiga, adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Keempat, adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah lain.

Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain, mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, Memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia. Memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Memperkirakan potensi, prospek perkembangan, hambatan dan resiko masa yang akan datang. Memberi kesempatan untuk memperoleh pilihan terbaik. Memperoleh skala prioritas dari kepentingan tujuan. Sebagai alat pengukur atau standard  pada waktu pengawasan dan evaluasi.

Mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah ada empat tipe mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Pertama, melalui proses politik, dimana perencanaan ekonoomi pembangunan merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah terpilih baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten Kota. Kedua, melalui proses pendekatan teknokrat. Perusahaan  swasta dengan meminta ijin kepada pemerintah daerah merencanakan pembangunan ekonomi melalui kegiatan pembangunan antara lain pembangunan pertambangan, perkebunan, perumahan, pasar, kawasan wisata dan lain-lain. Ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan summber daya alam melalui pembinaan dan arahan dari pemerintah. Keempat, perencanaan pembangunan ekonomi secara Top Down dan Bottom Up oleh struktur organisasi pemerintah.

Infrastruktur dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah mestinya dilakukan secara berkelanjutan atas dasar prinsip keterpaduan, keberlanjutan dan keadilan sosial. Infrastruktur dasar mesti dijadikan prioritas pembangunannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih serta gas mesti menjadi prioritas utama disetiap satuan wilayah mulai dai pedesaan sampai perkotaan. Hanya dengan begitu maka kawasan perekonomian wilayahh, pemukiman, pendidikan, pasar dan pelayanan publik lainnya akan berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya perencanaan pembangunan ekonomi daerah mesti didukung oleh terciptanya rasa aman di daerah itu. Lancarnya sistem transportasi dari ddan menuju sentra produksi, tersedianya infrastruktur pasar yang memadai, tersedianya industri pengolahan bahan baku mesti dijamin oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka perekonomian di daerah itu akan mengalami  kemajuan yang pesat. Sebaliknya jika tidak menjadi prioritas pemerintah daerah maka akan terjadi kelambanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan pertumbuhan yang memadai maka distribusi kesejeahteraan akan terjadi. 

Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, M Makmur

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto. b) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang mengambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verfikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah Daerah Sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator dan Stimulator

DOI: https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.102

• There are currently no refbacks.

Page 2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS HM.4.6/607/SET.M.EKON.3/10/2022

Memeratakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Pemerintah Dorong Pengembangan PSN Prioritas di Berbagai Wilayah

Surabaya, 28 Oktober 2022

Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritisasi program/proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, saat ini Pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 Proyek Strategis Nasional dan 12 Program Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai Rp5.481,4 triliun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. PSN adalah proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi. PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program, yang tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi hingga pendidikan.

Selain itu, dampak adanya PSN terhadap dunia ketenagakerjaan yakni dapat menyerap sekira 1,95 juta orang tenaga kerja selama empat tahun (periode 2020-2024) yang sejalan dengan estimasi penyerapan investasi oleh PSN-PSN tersebut. Bahkan diestimasikan potensi penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan perekonomian berbasis pengembangan wilayah dapat mencapai 11 juta orang terhitung sejak 2016 lalu.

“Ke depannya, kita semua berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja. Bilamana hal ini selesai dikerjakan, maka Indonesia akan memiliki potensi berupa Produk Domestik Bruto (PDB) 2045 senilai US$7 triliun dan akan menduduki peringkat lima besar perekonomian dunia,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Ovrview yang mengambil tema “Transformasi Infrastruktur dalam Menyongsong Indonesia Maju 2045”, secara virtual di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (27/10).

Setelah memegang tampuk Presidensi G20 Indonesia di tahun ini, Indonesia di tahun depan juga mendapatkan peran penting sebagai Ketua ASEAN. Agenda ini akan mendorong penguatan peran Asia terhadap ekonomi global, dengan tiga pilar utama yaitu Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability. Ketiga pilar tersebut menjadi komitmen meningkatkan produktivitas ekonomi, mewujudkan ketahanan sekaligus antisipasi terhadap krisis yang akan dihadapi masyarakat dunia. “Momentum keketuaan ini diharapkan dapat memunculkan berbagai ide dan gagasan baru, khususnya peran pemuda sebagai agen perubahan yang dapat memberikan warna baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Menko Airlangga pada acara yang termasuk dalam rangkaian Ekon Goes to Campus ini.

Di sisi lain, selama ini masih terjadi kekurangan investasi di sektor infrastruktur sehingga menciptakan kesenjangan infrastruktur (infrastructure gap) yang besar. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur selama bertahun-tahun di Indonesia terutama setelah krisis ekonomi 1998. Hingga 2017, Indonesia masih terus mengejar ketertinggalan posisi stok modal infrastruktur yang baru berkisar 43%, masih di bawah negara-negara G20 yang rata-rata di angka 70%.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan, “Infrastructure gap yang harus menjadi fokus kita sekarang. Semakin kecil hal tersebut, semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Sampai saat ini, Pemerintah telah berhasil menunjukkan capaian nyata di bidang infrastruktur. Perlahan tapi pasti Indonesia terus bergerak dalam menutup infrastructure gap tersebut guna mencapai tujuan menjadi negara maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Deputi Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Pada kesempatan ini, KPPIP juga meluncurkan buku berjudul “Indonesia Emas 2045: Infrastruktur untuk Ekonomi yang Berkeunggulan, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Buku ini mengulas lebih nyata dampak dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa yang disampaikan langsung oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat penerima manfaat Program Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah.

Buku ini juga merangkum pandangan langsung tentang kebermanfaatan infrastruktur dari aspek ekonomi, sosial, dan humanistik di 17 titik pada 9 Provinsi yang terdistribusi secara merata di Indonesia. Lokasi PSN yang menjadi lokus pengambilan data bervariasi mulai dari proyek bendungan dan jaringan suplesi, bandara dan kereta bandara, proyek pelabuhan, proyek jalan tol, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, proyek smelter, proyek integrasi industri manufaktur, proyek infrastruktur teknologi, proyek penyediaan tangki BBM, dan proyek pos lintas batas negara. Sementara, para narasumber yang dimintai keterangan adalah perwakilan akademisi, pengelola/investor, pemerintah daerah/pusat dan masyarakat penerima manfaat PSN.

“Buku ini ditulis sebagai salah satu upaya KPPIP mendapatkan gambaran atas berbagai macam dampak signifikan yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN, termasuk mengulas berbagai persoalan utama yang menjadi hambatan pembangunan infrastruktur, mulai dari mulai dari pendanaan, pengadaan lahan dan kendala perencanaan, serta konstruksi,” ucap Deputi Wahyu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang juga menjadi salah satu narasumber mengungkapkan bahwa infrastruktur adalah modal dasar sosial, maka itu Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur. “Investor mau investasi atau buka pabrik di Jawa Timur tidak hanya berdasarkan sumber daya alam (SDA) ataupun sumber daya manusia (SDM) yang murah saja, tapi juga harus ditopang oleh infrastruktur memadai dan kemampuan teknologi mumpuni. Infrastruktur adalah enabler yang mendorong pengembangan industri di Jatim,” ungkapnya.

Dengan 40 juta penduduknya, Provinsi Jatim menjadi penyumbang terbesar kedua kepada perekonomian nasional, sehingga yang diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi provinsi itu adalah sektor industri, jasa, serta PSN. “Salah satu proyek yang dikejar penyelesaiannya yakni sistem penyediaan air atau bendungan yang penting sekali untuk menopang kawasan industri, lalu sistem pengendalian banjir supaya tidak terjadi gangguan logistik, dan juga sistem transportasi dengan mendorong pembangunan jalan tol yang menghubungkan banyak kawasan di Jatim,” tutup Wagub Emil.

Acara yang terselenggara atas kerja sama Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan (KLIP) dengan Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian ini juga dihadiri antara lain oleh Kepala Biro KLIP Haryo Limanseto, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof. Adi Soeprijanto, dan Head of Transportation Subdivision KPPIP Muhammad Luqmanul Hakim. (dep6/rep/iqb)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI Email:

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia