Pengumuman Pra-Finalisasi Pendataan Pegawai Non ASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik dapat di akses melalui tautan http://s.bps.go.id/PengumumanNonASN || Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di http://seleksijpt.bps.go.id Show
Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel. Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik Semua Hak Dilindungi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementrian perumahan rakyat akan menentukan harga perumahan berdasar indeks kemahalan konstruksi (IKK). Deputi Bidang Perumahan Formal Kementrian Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto mengatakan perhitungan IKK akan berimplikasi pada perbedaan harga rumah di tiap kabupaten kota dan provinsi. "Selama ini IKK tidak diperhitungkan padahal harga di setiap provinsi berbeda," katanya di acara workshop tentang pembiayaan perumahan di Jakarta, Selasa (9/2). Perhitungan IKK, ia melanjutkan, akan digunakan untuk menetapkan harga rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun sederhana milik (rusunami). Selain menghitung struktur biaya produksi pada bangunan, indeks juga memperhitungkan masalah zonasi gempa, harga bahan bangunan, biaya transportasi dan lainnya di 451 kabupaten, 477 kota dan 33 propinsi. Semakin sulit kondisi geografis suatu daerah maka semakin tinggi tingkat harga. "Lalu ada juga indeks keterjangkauan konsumen yang kita hitung," terangnya. Indeks ini dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat di suatu wilayah tertentu dalam mendapatkan rumah. Jika penghitungan indeks ini diterapkan dalam pembangunan perumahan, diharapkan akan mengatasi persoalan perbedaan kebutuhan biaya. "Jadi kita tidak lagi bicara apakah harga rumah akan naik atau tidak," tutur Zulfi. Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo ragu hal ini akan mengatasi masalah harga rumah. "Developer mengacu ke harga bangunan tapi pemerintah ke harga jual," katanya. Menurutnya salah satu penyelesiannya adalah dengan mengambil alih persoalan tanah. Pemerintah harus berperan dalam pengadaan lahan bukan diserahkan kepada pasar atau pengembang. "Kalau pemerintah bantu (pengadaan) lahan, harga rumah bisa ditekan," ujarnya. Pemerintah daerah diharap bisa membantu dengan memberi subsidi untuk pembangunan perumahan
di wilayah masing-masing. Rekomendasi BeritaPendataan Regsosek 2022, BPS Turunkan 400 Ribu Petugas di 514 Kabupaten dan Kota18 jam laluPendataan Regsosek 2022, BPS Turunkan 400 Ribu Petugas di 514 Kabupaten dan Kota400.000 petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di 514 kab/kota di Indonesia. Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare37 hari laluTol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 HektareGrup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong. Migrasi Kompor Listrik, Erick Thohir: Bisa untuk Penghuni Apartemen atau Perumahan40 hari laluMigrasi Kompor Listrik, Erick Thohir: Bisa untuk Penghuni Apartemen atau PerumahanSekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana telah menyatakan pemerintah siap membagikan paket kompor listrik dengan harga sekitar Rp 1,8 juta. Protes Penebangan Pohon Peneduh Jalan, Warga Mega Cinere Depok Somasi Pengurus Lingkungan44 hari laluProtes Penebangan Pohon Peneduh Jalan, Warga Mega Cinere Depok Somasi Pengurus LingkunganPenebangan pohon itu tidak sesuai dengan Perda Kota Depok No. 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup BTN Tambah Modal Lewat Rights Issue, Dirut: untuk Pembiayaan KPR Subsidi dan Non Subsidi46 hari laluBTN Tambah Modal Lewat Rights Issue, Dirut: untuk Pembiayaan KPR Subsidi dan Non SubsidiBank BTN melakukan penambahan modal lewat rights issue yang seluruhnya digunakan untuk ekspansi kredit perseroan. Anies Baswedan Jamin Rumah DP Nol Rupiah Berlanjut Meski Ia Tak Lagi Menjabat53 hari laluAnies Baswedan Jamin Rumah DP Nol Rupiah Berlanjut Meski Ia Tak Lagi MenjabatGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin program rumah DP Nol Rupiah akan tetap berlanjut meski bulan depan ia tak lagi menjabat BP Tapera Tanamkan Rp 169,5 Miliar di Pasar Uang Syariah55 hari laluKIK Pemupukan Dana Tapera Pasar Uang Syariah merupakan produk di pasar modal yang diperuntukkan bagi pengelolaan Dana Pemupukan Dana Tapera. Anggaran Program Pembiayaan Perumahan PUPR 2023 Rp 34,17 T untuk 274.924 Unit25 Agustus 2022Anggaran Program Pembiayaan Perumahan PUPR 2023 Rp 34,17 T untuk 274.924 UnitPUPR mengalokasikan program pembiayaan perumahan pada tahun 2023 dengan total anggaran Rp34,17 triliun untuk 274.924 unit. Wapres Ma'ruf Amin Sebut 80 Persen Rumah Tangga Tinggal di Rumah Milik Sendiri23 Agustus 2022Wapres Ma'ruf Amin Sebut 80 Persen Rumah Tangga Tinggal di Rumah Milik SendiriMa'ruf Amin menyebut sebanyak 80 persen rumah tangga Indonesia sudah tinggal di rumah dengan status milik sendiri. Akan Bangun Silicon Valley, Jababeka Luncurkan CORE30 Juli 2022Akan Bangun Silicon Valley, Jababeka Luncurkan COREJababeka akan meluncurkan kawasan teknologi yang menjadi wadah bagi startup, pelaku bisnis dan industri, hingga akademikus seperti Silicon Valley. Apa itu Indeks Kemahalan?Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks spasial yang menggambarkan keterbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada periode waktu tertentu.
Apa yang dimaksud dengan indeks kemahalan konstruksi?Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan.
|