Apa yang menandai bahwa gerakan prri merupakan contoh gerakan separatis

Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan juga terdapat banyak adat serta budaya nya. Hal tersebut memanglah sudah menjadi sebuah hal yang selalu Indonesia banggakan, namun ternyata hal tersebut juga bisa menimbulkan ancaman apabila pemerintahan pusat tidak bisa berlaku adil kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang ada di setiap daerah. 

Di Indonesia sendiri telah beberapa kali terjadi gerakan separatis atau gerakan untuk memisahkan diri dari Indonesia mulai dari negara ini berdiri. Di bawah ini ada beberapa diantaranya. 

NII merupakan suatu kelompok Islam yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan sendiri untuk membentuk negara ini menjadi sebuah negara Islam. Gerakan NII ini dimulai pada tanggal 7 Agustus di tahun 1942 yang diketuai oleh seorang politisi bernama Kartosoewirjo dan Muslim Sekarmadji di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Ternyata gerakan NII ini mempunyai pengaruh yang luas sekali sampai ke Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan. Pada saat ini, tidak ada yang setuju dari seluruh komponen bangsa mengenai perjanjian Renville yang pada saat itu dirasa hanya akan merugikan bangsa dan juga NII ini. 

Oleh sebab itulah, akhirnya Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia ini, sehingga pada saat itu menimbulkan perpecahan dan berakhir dengan Kartosoewirjo dieksekusi dan ditangkap. 

Gerakan PRRI pertama kali dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1958 dengan adanya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein dan berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Gerakan PRRI ini ternyata sudah mendapatkan dukungan dan juga sambutan hangat dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. 

Sebenarnya gerakan ini ada tidak hanya memiliki tujuan untuk membuat negara baru saja atau melakukan pemberontakan. Namun lebih dari itu karena gerakan ini sebagai bentuk protes mengenai bagaimana keinginan adanya otonomi daerah dan konstitusi dijalankan pada waktu itu. 

Selain itu, gerakan tersebut bisa terjadi sebab adanya rasa kecewa dari daerah kepada pemerintahan di pusat yang dirasa tidak cukup adil untuk melakukan pembangunan di daerah. Akhirnya gerakan ini dianggap menjadi sebuah gerakan pemberontak oleh pemerintah pusat. 

Sebab menganggap ultimatum itu sebagai sebuah proklamasi untuk pemerintahan tandingan. Lalu, akhirnya gerakan PRRI ini dibubarkan dengan menggunakan kekuatan militer besar yang ada di Indonesia. 

Perjuangan Rakyat Semesta atau biasa dikenal dengan Permesta ini merupakan salah satu gerakan militer yang pada saat itu dideklarasikan langsung oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia di bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Ventje Sumual. 

Pemberontakan tersebut terjadi sebab masyarakat merasa jika kebijakan pemerintahan yang ada di Jakarta dilihat seperti stagnan untuk pemenuhan ekonomi lokal saja, tetapi membatasi kesempatan untuk pengembangan di daerah regional pada daerah lainnya. 

Tidak sampai disitu saja, ada masalah lain yang muncul sebab ketidak seimbangan dari kekuatan politik pada saat itu. Di masa itu masyarakat dirasa paling banyak serta paling memiliki pengaruh untuk negara kesatuan Indonesia yang saat itu baru dibentuk. 

Sebenarnya konflik ini hanya mempunyai sedikit masalah mengenai pemisahan diri, tetapi lebih menitikberatkan mengenai pembagian ekonomi dan politik yang lebih adil lagi di Indonesia. 

Gerakan Aceh Merdeka atau biasa dikenal dengan GAM merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari NKRI. Gerakan GAM ini telah ada sejak akhir tahun 1976 atau lebih tepatnya sejak tanggal 4 Desember, yang di inisiatori langsung oleh Hasan di Tiro. 

Tetapi, pada waktu itu mereka menggunakan nama Aceh Merdeka (AM) yang menjadi nama resminya. GAM ini ada tidak hanya untuk mewujudkan cita-cita untuk membuat negara yang berlandaskan Islam saja, namun juga ada faktor lain yaitu adanya ketimpangan ekonomi antara daerah dan juga pusat. 

Padahal sebenarnya Aceh sendiri mempunyai kontribusi yang besar untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia.  

RMS yaitu salah satu republik yang ada di kepulauan Maluku yang ada sejak 25 April 1950. Pada waktu itu pihak dari kontra-revolusioner sangat bergantung dengan perjanjian yang ada pasca penjajahan Belanda yang terjadi di Indonesia dan menjanjikan untuk membentuk negara federal. 

Perjanjian itu menjamin otonomi untuk masing-masing negara yang ada di dalam federasi. Tetapi setelah perjanjian yang terjadi di bulan Desember 1949 itu dihapuskan, akhirnya mereka semua melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang diharapkan bisa mendirikan negara sendiri nantinya. 

Walaupun berhasil untuk dikalahkan di tahun 1950, tetapi konflik itu masih ada sampai 1963. Bahkan gerakan ini membuat pemerintahan dalam pengasingan yang ada di Belanda tahun 1966. Pada saat itu John Wattilete menjadi Presiden untuk gerakan RMS ini sejak April 2010. 

Demikianlah pembahasan mengenai gerakan separatis yang ada di Indonesia. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan mu dan pembaca lainnya. 

Pelayananpublik.id- Istilah gerakan separatis terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatis ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun sipil.

Gerakan separatis termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan karena mereka tidak mendukung pemerintahan melainkan ingin melepaskan diri dan membentuk negara baru.

Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara yang harus menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Maka gerakan ini harus diberantas meskipun sulit karena melibatkan rakyat sendiri.

Untuk lebih memahami, silakan simak pengertian gerakan separatis berikut.

Pengertian Gerakan Separatis

Separatis berasal dari bahasa Inggris yakni separate artinya pisah, separated terpisah. Jadi gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang mengkhendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan.

Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham atau pun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri.

Gerakan separatis ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesadaran nasional yang tajam. Gerakan ini tak hanya dilakukan dengan kekerasan tetapi ada juga yang dilaksanakan dengan jalan damai misalnya saja gerakan Qubec di Kanada.

Penyebab Munculnya Gerakan Separatis

Sekilas gerakan separatis terlihat brutal, dan tanpa dasar atau arogan karena ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Namun ternyata gerakan ini tak muncul tanpa sebab.

Ada bermacam sebab sekelompok orang ingin memisahkan diri dari ikatan kedaulatan suatu negara. Mulai dari tidak puas dengan pelayanan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya.

Pebyebabnya bisa jadi karena dua jenis konflik yakni konflik horizontal yakni konflik antar sesama warga dan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahnya.

Konflik-konflik tersebut bisa memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan berbagai gerakan separatis.

Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing.

Jika dibiarkan lama, rakyat akan merasa sulit dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola negara dan memelihara rakyatnya.

2. Krisis Politik

Konflik antara elite politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik.

Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapat solusi, malah timbul perpecahan elite poltik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya.

Hal ini akan berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya.

3. Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat

Penyebab lainnya adalah warga merasa kebijakan pemerintahnya tidak menguntungkan rakyat. Sehingga mereka merasa pemerintah tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah di negaranya.

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat juga mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat

4. Krisis Sosial

Selain krisi ekonomi dan politik, hal yang juga berbahaya adalah krisis sosial. Krisis sosial ini berbentuk sikap primodialisme dan ekslusivisme bernuansa SARA. Pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan.

5. Hukum yang Tidak Dihormati

Bagi sejumlah orang hukum tak lagi punya harga diri. Karena hanya membela orang-orang tertentu. Hukum yang harusnya menjadi pelindung, justru menjadi pisau yang menyakitkan karena tak samasekali bisa membela kebenaran.

Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah.

Mereka yang muak dengan sistem hukum yanh tidak adil akan berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan yang tidak menyediakan tempat untuk mereka.

6. Intervensi Internasional

Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut (khususnya negara-negara pasca merdeka).

Kondisi-kondisi seperti di atas bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang terorganisasi maupun gerakan separatis.

Bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti maka yang terjadi sudah pasti disintegrasi bangsa.

Penanggulangan Gerakan Separatis Oleh Pemerintah

Pemerintah khususnya Indonesia telah menanggulangi beberapa pergolakan gerakan separatis di berbagai daerah.

Adapun sejumlah langkah menanggulangi gerakan separatis yakni:

1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil.

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi.

3. Meningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan emerataan pembangunan antardaerah.

5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakanrasa saling percaya.

6. Menerapkan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat.

7. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di daerah-daerah rawan tersebut.

Gerakan Separatis Dalam Sejarah Indonesia

Indonesia sejak dahulu telah diwarnai dengan gerakan-gerakan separatis oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata.

Gerakan-gerakan tersebut harus ditangani secara ekstra karena menimbulkan kekacauan bahkan pertumpahan darah.

Berikut adalah gerakan-gerakan separatis yang tercatat dalam sejarah Indonesia.

1. Pemberontakan PKI

Salahsatu gerakan separatis dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.

Pada tahun 1948 kabinet Amir Syariffudin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia.

Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh.

Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis.

Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer.

2. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)

Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.

3. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Awal kemunculan gerakan pemberontakan PRRI inj diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat.

Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.