Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut: – Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis. – Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional. – Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal. – Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam. – Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris. – Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan. – Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif. – Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur. Sumber : hukumku.com Page 2
Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah Daerah Gunung Namak - Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengunjung Website :Hari Ini : 0 | Kemarin : 0 | Bulan Ini : 2 | Semua : 39
DOI: https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p18
This article purpose to find out that children of different religions have the right to inheritance from the heir and to find out how to get children of different religions to get a share of the inheritance from the heir. This paper uses a normative legal research method. The Islamic Law Compilation determines that an heir who has a different religion from his parents, in this case has a religion other than Islam, will not inherit from his parents. This means that the heirs cannot be non-Muslim. Then that an heir is obliged to be Muslim and proven by owning or based on testimony that the heir is Muslim, and if the heir is still an infant or is not yet capable, it will be considered in accordance with the religion of the parents. The resolution so that children as heirs of different religions receive inheritance from the heirs can be seen from the actions taken by judges in the form of legal breakthroughs based on the jurisprudence of the Salatiga Religious Court Decision and Determination, Badung Religious Court, and Supreme Court Judgment Jurisprudence, and in line with the views of ulama Abdul Wahab. Khallaf is based on surah al-Nisa: 11-14., Then a child or an heir who has a different religion than his parents or heirs will still receive property or inheritance that can be obtained through a will wajibaah, the inheritance obtained is not permitted more of 1/3 of the inheritance. Artikel ilmiah ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui anak yang berbeda agama berhak atas warisan dari pewaris dan untuk mengetahui cara agar anak yang berbeda agama itu mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa seorang ahli waris yang memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya dalam hal ini memiliki agama selain Islam maka ia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya ahli waris tidak boleh dari yang beragama non Islam. Kemudian seorang ahli waris diwajibkan beragama Islam dan dibuktikan dengan memiliki maupun berdasarkan kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama islam, dan apabila ahli waris masih bayi atau belum cakap, maka akan dipandang sesuai dengan agama orang tuanya. Penyelesaian agar anak sebagai ahli waris yang berbeda agama mendapatkan harta warisan dari pewaris dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan hakim berupa terobosan hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Salatiga dan Penetapan, Pengadilan Agama Badung, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, dan Sejalan dengan pandangan ulama Abdul Wahab Khallaf berdasarkan surat al-Nisa’: 11-14., maka seorang anak atau seorang ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tua atau pewaris tetap memperoleh harta benda atau harta warisan yang bisa diperoleh melalui wasiat wajibaah, harta warisan yang diperoleh tidak diijinkan lebih dari 1/3 dari harta waris.
Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.[1] Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Adat disebut hukum Waris Adat, Hukum Islam disebut hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata tidak memiliki hukum adat dan hukum islam, hal ini biasanya hanya diberlakukan untuk umat yang bukan beragamakan Islam. Setiap daerah memiliki hukum Adat dan hukum Islam yang berbeda-beda sesuai dengan sistem Adat, budaya kekerabatan yang mereka anut.[2][3][4] Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui. siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.[5] Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia, sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-undan serta Peraturan Pemerindah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di Indonesia[6] Dzawil Furudl adalah deretan anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan seorang yang meninggal dunia,[7] yaitu:
Terdapat tiga golongan ahli waris menurut ajaran bilateral:
Dzul faraa-idh (biasa disebut juga sebagai ashabul furudh atau dzawil furudh)Dzul faraa-idh ialah ahli waris yang telah mendapat bagian pasti, yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-qur'an surat An-Nisa, atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bab ketiga, yang di antaranya:
Dzul qarabat atau ashabahDzul qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan, di antaranya:
MawaliMawali adalah ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang untuk memeroleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (misalnya wasiat) dengan pewaris. Pembagian Dzul faraa
Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata tersebut. Untuk mengetahui pengertian mengenai hukum waris selanjutnya kita akan coba menilik beberapa pengertian mengenai hukum waris yang diberikan oleh para ahli, sebagai berikut: Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain. Selain beberapa pengertian tersebut di atas, pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 171 disebutkan bahwa: Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing. Hukum Waris Perdata ini diberlakukan hanya untuk umat yang beragamakan non Muslim. Hukum waris adat adalah Hukum lokal suatu daerah ataupun suku yang diberlakukan adat yang sebenarnya ialah Adat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang masih dipertahankan serta masih berjalan hingga saat ini, ter verifikasi di wilayah tersebut. Hukum waris adat istiadat tetap dipatuhi dan diberlakukan menjadi ketetapan oleh masyarakat adatnya terlepas asal hukum waris tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis karena itu sudah sepatutnya harus di laksanakan sehingga menjadi kebiasaan membudaya hingga keturunan berikutnya. Sistem pewarisSistem keturunan: pewaris berasal asal keturunan ayah atau ibu ataupun keduanya.
|
Apa tujuan ilmu mawaris brainly
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
