Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah kepada masyarakatnya dengan melayani sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang ramah dan cepat dari aparatur pemerintah saat sedang mengurus dokumen kependudukan seperti membuat akta kelahiran, KTP, dan lain-lain di instansi yang terkait.
KOMPAS.com – Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri. Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, pemerintah dan warga negara harus memahami betul konsep hak dan kewajiban. Bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, bahwa ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berhubungan dengan orang lain, begitu pula sebaliknya. Kita tidak bisa hanya fokus pada penekanan hak dan mengabaikan pada kewajiban. Tindakan semacam itu justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Baca juga: Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Oleh sebab itu, penyelerasan antara hak dan kewajiban perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sehingga pemerintah dan warga negara bisa melangsungkan kehidupan bernegara dengan baik. Bentuk penangananSelain memahami konsep hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa juga ditangani dengan cara berikut: Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, berarti pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan. Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia
Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakkan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK.
Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan. Baca juga: Penggolongan Hukum di Indonesia
You're Reading a Free Preview
 Contoh-contoh upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia.
Bobo.id - Bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masih banyak terjadi di Indonesia. Lalu apa saja upaya pemerintah untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia? Pemerintah berupaya mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia karena hal ini bisa merugikan banyak pihak, teman-teman. Pemenuhan hak dan pelaksanakan kewajiban ini sangat penting dilakukan, ya, teman-teman. Salah satu manfaatnya adalah menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini bisa menjaga persatuan dan keadilan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini selalu diawasi dan dikontrol oleh badan pemerintahan. Inilah contoh-contoh upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia. 1. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Demokrasi Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Baca Juga: 20 Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera. 2. Mengoptimalkan Peran Lembaga-Lembaga Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban adalah: - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, - Lembaga Ombudsman RI, - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, - Komisi Perlindungan Anak Indonesia, - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 3. Meningkatkan Pelayanan Publik Salah satu upaya menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah meningkatkan pelayanan publik. Baca Juga: Identifikasi Jenis Hak dan Kewajiban Asasi Manusia yang Terkait dengan 5 Sila Pancasila Jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 4. Meningkatkan Pengawasan Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. Jadi, dengan adanya pengawasan ini, bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 5. Meningkatkan Profesionalisme Lembaga Keamanan dan Pertahanan Pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai. Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat. Baca Juga: Contoh Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban di Lingkungan Masyarakat, Bangsa, dan Negara ----
Tonton video ini juga, yuk! ---- Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Solusi untuk mencegah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga, antara lain:
PEMBAHASAN:Instrumen HAM didunia, secara umum mengacu pada piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia. Sebelum PBB mendeklarasikan piagam Hak Asasi Manusia, pada tahun 1945 para mendiri bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya hak asasi manusia. Saat perumusan pancasila serta UUD 1945, telah dibicarakan mengenai konsep hak asasi manusia dan penjabarannya masuk dalam butir-butir, maka sejak saat itu UUD 1945 dan Pancasila menjadi instrumen yang melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengakuan serta jaminan atas Hak Asasi Manusia, dapat kita temukan dalam keempat alenia Pembukaan UUD 1945. Jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negara kita, terdapat dalam undang-undang dasar 1945. Namun, undang-undang tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kita membutuhkan lembaga-lembaga yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia. Lembaga-lembaga tersebut harus mampu melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang termasuk lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain:
Semua lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas masing-masing. PELAJARI LEBIH LANJUT:============================= DETAIL JAWABAN:Kelas : 12 Mapel : PPKn Materi : Bab 1 - Kasus-kasus Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila Kode Kategorisasi : 12.9.1 Kata Kunci : Hak Asasi Pancasila (HAM), Kasus-kasus pelanggaran HAM #SolusiBrainly |
Apa saja solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban?
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
