Apa bila rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR disetujui maka pemerintah melaksanakan?

Apabila rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR disetujui, maka pemerintah melaksanakan?

RAPBN tersebut
mengusulkan RAPBN yang baru
menggunakan APBN tahun lalu
tidak menggunakan APBN
Semua jawaban benar

Jawaban: A. RAPBN tersebut

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, apabila rancangan apbn yang diajukan oleh pemerintah kepada dpr disetujui, maka pemerintah melaksanakan rapbn tersebut.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Periode : AGUSTUS - OKTOBER Kegiatan pembahasan antara Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Chief Of Operation Officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk Nota Keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat Paripurna DPR RI. Dalam pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Sumber :a. Buku Tinta Emas Perbendaharaanb. http://www.anggaran.depkeu.go.id

c. http://www.wikiapbn.org

Dalam tahapan kedua penyusunan APBN yaitu mengusulkan, membahaskan dan mengesahkan APBN oleh DPR. Jika DPR menolak untuk mengesahkan rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu. karena hal itu, pemerintah seharusnya berhati-hati dan teliti dalam menyusun rancangan APBN sebelum diajukan, dibahas dan disahkan oleh DPR.