Siapa menteri agraria dan tata ruang saat ini?

GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022, Kota Kendari, 26 September 2022.

Turut hadir para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; para Kepala Bpn Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, para Pejabat Administrator dan para Pejabat Pengawas, serta seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah BPN se-Sulawesi Tenggara.

“Perkenankanlah saya Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai Pembina Upacara Peringatan Hut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ke-62, membacakan Sambutan  Menteri ATR/Kepala BPN RI  pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022,” kata Gubernur Ali Mazi.

Keluarga Besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Seluruh Wilayah Indonesia.

Pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini, kita mengusung tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh” akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan data base yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif,dan efisien.

[GALERI FOTO] Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022

Saya mengingatkan kembali tugas yang saya arahkan pada saat Rakernas sejalan dengan tugas yang diberikan oleh presiden kepada saya, oleh karena itu mari kita bersama-sama melaksanakan: 1. Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 2. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan reforma agraria serta pemberantasan mafia tanah; 3. Dukung percepatan pembangunan IKN.

Dengan Program PTSL kita mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum Program PTSL. Hingga saat ini capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 Juta bidang atau setara dengan 64,7 persen. Untuk mencapai target 100 persen pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari.

Untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, saya langsung turun ke lapangan di daerah untuk secara langsung mengidentifikasi akar permasalahan yang ada. Konflik pertanahan sering timbul karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, beberapa permasalahan dapat di atasi dengan Skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah-tanah kepada masyarakat.

Target Redistribusi Tanah Tahun 2022 sebanyak 424.510 Bidang ini harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan.

Sampai saat ini mafia tanah sangat meresahkan masyarakat, masih banyak pengaduan terkait hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberantas mafia tanah sampai tidak ada lagi mafia tanah di Bumi Indonesia. Kalau masih berani muncul mafia tanah mari kita Gebug bersama-sama. Untuk itu kita juga harus bersinergi dengan 4 pilar dalam pemberatasan mafia tanah antara lain: Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Badan Peradilan.

Untuk mendukung Percepatan Pembangunan IKN harus bersinergi dengan stakeholder terkait, badan otorita dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada saat ini telah diselesaikan 4 Materi Teknis RDTR IKN dan 5 lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.

Dalam rangka Percepatan PTSL, saya mengajak gubernur dan bupati/walikota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan Anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertipikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.

Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi bupati dan walikota yang telah membebaskan BPHTB kepada masyarakat yang mengikuti Program PTSL. Saya berharap hal ini akan di ikuti oleh bupati dan walikota lainnya karena hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan tentunya mempercepat pelaksanaan Program PTSL.

Bank Tanah sebagai lembaga yang berfungsi menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan reforma agraria, serta mendorong investasi karena dapat dengan cepat menyediakan tanah. Sampai saat ini, belum signifikan dalam memperoleh tanahnya. Oleh karena itu, saya imbau kepada jajaran Kementerian ATR/BPN untuk dapat memanfaatkan tanah yang habis masa berlakunya, tanah-tanah yang tidak termanfaatkan untuk mendukung eksistensi dari Bank Tanah.

Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa dan lurah, yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Agraria dan Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, semoga dengan momentum Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional kali ini kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Hadi Tjahjanto

Tindak Tegas

Seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia memperingati Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-62 Tahun 2022, tidak terkecuali di Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tenggara yang berlangsung di halaman kantornya  Jalan Abunawas No.17, Pondambea, Kota Kendari.

Gubernur Ali Mazi usai bertindak sebagai pembina upacara, mengatakan dalam peringatan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan tanah yang ada di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, saat ini persoalan tanah menjadi masalah di seluruh Indonesia. Namun di Sulawesi Tenggara, sudah mulai teratasi. Gubernur Ali Mazi meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas kepada para mafia tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Renald, mengatakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah menjadi perhatian serius. Pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.

Oleh sebab itu, sampai sekarang pihaknya terus melakukan kerja sama dengan Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kejaksaan, untuk melakukan operasi terhadap mafia tanah tersebut.

“Mafia tanah ini memang kita harus berantas ya, karena sangat meresahkan dan masyarakat tidak berdaya yang sering menjadi korbannya ya,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Renald.

Dalam peringatan HANTARU tahun 2022 ini mengambil tema “Cepat, Berkualitas dan Tangguh” dengan makna dan tujuan melayani masyarakat secara cepat dan berkualitas. Bahkan, pada kegiatan ini penyerahan sertifikat tanah secara simbolis juga dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. []

Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra

Siapa Menteri Agraria dan Tata Ruang 2022?

Siapakah nama menteri agraria dan tata ruang sekarang?

BPN masuk kementerian apa?

Apa tugas menteri agraria dan tata ruang?