Sebutkan sifat sifat negara beserta Contohnya

Negara pada dasarnya adalah sebuah organisme yang memiliki sifat-sifat khusus sebagai sebuah mahluk politik. Keukasaan negara Indonesia berlandasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila.

Table of Contents Show

Sifat-Sifat Negara
Sifat Memaksa Negara
Sifat-Sifat Negara
Sifat Monopoli
Sifat Memaksa
Sifat Mencakup Semua (Totalitas)
Unsur-unsur Pembentuk Negara
Pemerintah yang Berdaulat
Pengakuan dari Negara Lain
Tujuan Negara
Fungsi Negara
Video yang berhubungan

Prof. Miriam Budihardjo mengemukakan bahwa negara memiliki sifat khusus yang menrupakan manifestasi dari kedaulatan negara itu sendiri.

Kedaulatan hanya ada pada sebuah negara dan tidak pada organisasi lainnya. Sifat-sifat negara umumnya mengikat bagi setiap warga negara. Berikut ulasan lengkap sifat negara.

1. Memaksa

Negara punya sifat memaksa, dengan begitu negara punya kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingg ketertiban dapat tercapai dan segala hal anarki yang memicu kekacauan dapat dicegah.

Sarana mencapai ketertiban itu adalah polisi, tentara dan alat penjamin hukum lainnya di masyarakat. Dalam masyarakat homogen dan memiliki konsensus nasional kuat, pada umumnya sifat negara memaksa ini tidak begitu menonjol.

Namun di negara baru yang belum bersifat homogen dan konsensus nasional belum kuat maka sifat paksaan ini nampak jelas. Contoh sifat memaksa dari negara adalah ketentuan yang mengharuskan waga negara membayar pajak dan menghukum denda bagi yang melanggarnya.

2. Monopoli

Negara punya sifat monopoli artinya memiliki hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini negara dapat mengatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara. Contohnya adalah aliran ISIS yang merupakan aliran radikal yang mengancam keutuhan bangsa dan negara.

3. Universal

Sifat negara mencakup semua yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang warga negara tanpa terkecuali. Tidak ada bedanya presiden, pejabat, anggota DPR dengan rakyat biasa, semua sama di mata hukum. Jika ada pelanggaran hukum maka akan diproses seusuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan negara pada dasarnya adalah mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukan suatu perangkat hukum yang jelas dan tegas tanpa pandang bulu untuk menciptakan negara yang berkeadilan sosial.

Permasalahan utama di Indonesia mengenai hukum adalah masih banyak perlakuan hukum yang tidak adil alias tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Para terpidana korupsi saja banyak yang hukumannya disunat atau memperoleh fasilitas hotel saat di penjara. Inilah penyebab negara Indonesia sulit mewujudkan keadilan sosial.

Baca juga: Jenis Kedaulatan Negara

Sifat sifat Negara – Istilah negara tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita ini hidup di sebuah negara. Negara adalah sebuah bentuk organisasi yang sifatnya khas dan berbeda dengan organisasi atau asosiasi yang lain. Sifat-sifat yang melekat pada negara lah yang menjadi nilai kekhasan sebuah negara. Dari banyaknya sifat-sifat umum yang melekat pada negara, dalam artikel ini akan kami bahas 3 sifat khas yang melekat negara. Apa sajakah sifat-sifat negara ? Sifat-sifat negara perlu kita ketahui sebagai pelengkap dalam memahami tentang Negara. Oleh sebab itu dalam blog Temukan Pengertian ini akan kami uraikan secara rinci penjelasan tentang 3 sifat khas negara. Berikut ini adalah penjelasan secara rincinya.

Sifat-Sifat Negara

Salah satu pengetahuan tentang sifat-sifat negara dari pendapat Prof Miriam Budiardjo yang menyebutkan bahwa sifat Negara adalah sebagai berikut:

Sifat Memaksa Negara

Maksud dari sifat memaksa di sini yaitu supaya peraturan perundang-undangan dipatuhi/ ditaati. Melalui cara yang memaksa tersebut maka ketertiban dalam masyarakat bisa terwujud serta tidak akan menimbulkan anarkhi. Sifat memaksa di sini juga termasuk mempunyai kekuasaan secara legal untuk melakukan kekerasan fisik. Untuk melakukan itu negara memakai perangkat-perangkat seperti badan peradilan, tentara dan polisi. Sifat memaksa ini tidak akan begitu menonjol kalau masyarakatnya bersifat homogen dan terdapat konsensus nasional tentang tujuan-tujuan bersama yang kuat. Sebaliknya sifat memaksa akan sangat menonjol jika negara baru berdiri dan rakyatnya bersifat heterogen dan ikatan konsensus tentang tujuan bersama tidak begitu kuat.

Baca juga Artikel: Pengertian Negara

Meskipun demikian, dalam prakteknya di negara demokratis sifat memaksa tidak diutamakan, tetapi yang diutamakan yaitu meyakinkan (persuasi). Contoh sifat memaksa suatu Negara yaitu ketetapan mengenai pajak. Pajak wajib dibayar oleh setiap warga negara. Jadi jika ada orang yang tidak membayar pajak atau telat membayar pajak akan dikenakan denda, barang disita, dan ada juga di beberapa negara yang dikenakan hukuman kurungan penjara.

Kembali ke Menu Pembahasan ↑

Dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat negara mempunyai sifat monopoli. Jadi negara akan memonopoli apa saja yang menyangkut kehidupan orang banyak. Contoh sifat monopoli suatu Negara yaitu negara memberikan larangan adanya kelompok politik atau kepercayaan tertentu yang sifatnya bertentangan dengan paham yang ada negara.

Kembali ke Menu Pembahasan ↑

Sifat negara yang menyeluruh itu artinya mencakup semua lapisan masyarakat yang menjadi warga negera. Contoh sifat menyeluruh negara: Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang, misalnya, kewajiban untuk membayar pajak. Itu semua karena untuk menjadi seorang warga negara bukan karena kemauan sendiri, lain hal nya jika dalam organisasi atau asosiasi lainnya sifat keanggotaannya sukarela.

Kembali ke Menu Pembahasan ↑

Sifat-Sifat Negara

Sifat Monopoli

Monopoli berasal dari kata ³mono´ yang artinya satu dan ³poli´ yang artinya penguasa, jika sifat monopoli dikaitkan dengan Negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarkluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan dapat membahayakan posisi suatu kekuasaan. Misalnya, Pemerintah mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Itu berarti Warga Negara Indonesia harus berpartisipasi agar tercapai.

Sifat Memaksa

Sifat memaksa artinya bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi. Dengan ditaatinya peraturan perundang-undangan, penertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai serta dapat pula mencegah timbulnya anarki. Saran dalam pencapaian hal tersebut tidak luput dari kinerja polisi, tentara yang bertugas menjaga pertahan dan keamanan serta alat penjamin hukum lainnya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai aturan-aturan yang mengikat, akan tetapi aturan-aturan yang dikelurkan oleh Negara lebih mengikat penduduknya.

Dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada consensus nasional yang kuat

mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaan itu tidak begitu menonjol, akan

tetapi di Negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, sering kalli sifat paksaan ini akan lebih tampak. Dalam hal iinegara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (menyakinkan). Lagi pula pemakaian paksaan secara ketat, selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi

Contoh sifat memaksa antara lain adalah setiap warga wajib membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas serta peraturan hukum lainnya. Jika mereka melanggar hokum dan ketentuan Negara, maka aparat Negara (polisi dan kejaksaan) dapat memaksa warga Negara untuk tunduk pada hukum, baik dengan memberikan sanksi pidana maupun kurungan ataupun penjara.

Sifat Mencakup Semua (Totalitas)

Sifat untuk semua berarti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya keharusan membayar pajak) adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demiian memang perlu, sebab kalu seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara kea rah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal, atau dapat menganggu cita-cita yang telah tercapai.

Unsur-unsur Pembentuk Negara

Berdasarkan onvensi Montevideo (Uruguay) tahun 1933, suatu Negara harus memiliki empat unsur yaitu, tiga unsur konstitutif (unsur yang harus ada ketika Negara berdiri) yang terdiri atas penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa, wilayah, dan kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat). Disamping itu ada satu unsur deklaratif yaitu pengakuan dari Negara lain.

Rakyat

Rakyat suatu Negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu Negara yang tunduk dan patuh terhadap pertauran Negara tersebut.

Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.Sedangkan secara yuridis, rakyat merupakan warga Negara dalam suatu Negara yang memiliki ikatan hokum dengan pemerintah. Rakyat suatu Negara dapat dibedakan atas:

Penduduk, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu Negara untuk jangka waktu yang lama. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut Warga Negara Indonesia. Penduduk suatu negar dapat dibedakan antar warga Negara dan bukan warga Negara. Warga Negara adalah orang-oarang yang secara sah menurut hokum menjadi anggota suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing. Bukan warga Negara adalah mereka yang berada di Indonesiatetapi menurut hokum tidak diakui sebagai anggota suatu Negara. Mereka berstatus warga Negara asing (WNA).
Bukan penduduk, yaitu mereka yang berada dalam wilayah suatu Negara tidak secara tetap, hanya untuk sementara waktu saja. Status kewarganegaraan mereka adalah warga Negara asing.

Wilayah

Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu Negara.Jika warga Negara merupakan dasar personal suatu Negara, maka “wilayah” merupakan landasan material atau landasan fisik Negara.Suatu bangsa nomaden tidak mungkin mempunyai Negara walaupun mereka memiliki warga dan penguasa sendiri.

Wilayah suatu Negara biasanya terdiri atas wilayah daratan, lautan, udara, dan eksterritorial.

Mungkin juga wilayah Negara hanya terdiri atas daratan, udara, dan eksterritorial, tidak memiliki wilayah lautan.

Wilayah daratan, suatu Negara biasanya ditentukan batas-batasnya melalui perjanjian antar Negara baik berbentuk bilateral (dua Negara) maupun multilateral (lebih daru dua negara). Sebagai batas daratan biasanya dintentukan ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai atau mungkin dibuat bata buatan dalam bentuk tembok pembatasan.
Wilayah lautan, wilayah laut yang masuk ke dalam wilayah Negara tertentu disebut lautteritorial .berdasarkan hasil Konvensi Hukun Laut III yang diadakan PBB tgl. 10 Desember 1982 di Jamica, ditetapkan wilayah laut terdiri atas:

Laut Teritorial, yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan pulau terluar kepulauan suatu Negara yang diukur pada saat air surut.
Zona bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut territorial suatu Negara.
Zona ekonomi esklusif (ZEE), yaitu wilayah laut suatu Negara yang lebarnya 200 mil kelaut bebas. Di zona ini Negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi Negara tersebut. Di zona tersebut Negara pantai berhak menangkap kapal asing yang sedang menangkap ikan.
Landas Kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di laut territorial dengan kedalaman dua ratus meter atau lebih .
Lamdas benua, yaitu wilayah laut suatu Negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Ditempat ini Negara boleh mengelola kekayaan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Pemerintah yang Berdaulat

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyuat Negara itu.Pemerintah bisa dibedakan dalam arti sempit dan luas.Pemerintah dalam arti sempit meliputi seluruh alat perlengkapan Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan saja, yaitu eksekutif (presiden dan para menteri) yang menjalanakan tugas yang dibuat legislative (DPR).Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan alat perlrngkapan Negara yang memegang kekuasaan Negara yang meliputu kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif, dan kekuasaan lainnya.

Adapun yang berdaulat mengandung makna:

Berdaulat kedalam, artinya memiliki kewenangan tertingi dalam mengatur dan menjalankan organisasi Negara sesuia dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdaulat keluar, artinya pemerintah berkuasa penuh, bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada keuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kedaulatan Negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain tersebut.

Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan Negara yang satu terhadap Negara lain memungkinkan hubungan antara Negara-negara itu. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan diplomatic, hubungan dagang, kebudayaan dan lain-lain.Pengakuan bukanlah factor yang menentukan ada tidaknya Negara.Pengakuan hanyalah menerangkan bahwa Negara yang telah ada itu diakuin oleh Negara yang mengakui.Pengakuan tersebut bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

Pengakuan dari Negara lain terbagi menjadi dua, yaitu :

Pengakuan de facto, yakni yang berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu Negara. Pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara.
Pengakuan de jure, yakni pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan de jure juga ada yang bersifat tetap dimana pengakuan dari Negara lain itu berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil. Disamping itu ada juga pengakuan de jure yang bersifat penuh dimana terjadi hubungan antar Negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang dan diplomatic. Negara yang mengakui berhak menempatkan konsulat atau kedutaan di Negara yang diakui.

Tujuan Negara

Ada beberapa teori tentang tujuan Negara yaitu :

Menurut shang yang , tujuan Negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin , lemah dan bodoh. Sementara maciaveli mengatakan bahwa tujuan Negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan Negara. Untuk mencapai tersebut seorang pemimpinan dibenarkan bertindak kejam dan licik

Menurut Dante Allegieri tujuan Negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh Negara berada dalam satu kerajaan dunia (imperium) dengan undang-undang yang seragam bagi semua Negara

Teori jaminan Hak dan kebebasan

Tokoh teori ini adalah Imanuel Kant dan Kranenburg keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga Negara terjamin, didalam Negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Keduanya memiliki perbedaan, dimana menurut Imanuel kant perlunya dibentuk Negara hokum klasik sedangkan Kranenburg menghendaki dibentuknya Negara hokum modern (welfare state).

Fungsi Negara

Secara umum fungsi Negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, menegakan keadilan.

Menurut G.A Jacobsen dan M.H Lipman, ada tiga fungsi Negara yaitu :
Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan Negara. Fungsi ini meliputi :

Memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar dan pergolakan dari dalam
Memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahatan
Memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggaran hokum
Mengadakan hubungan dengan luar negeri
Mengadakan pemungutan pajak

Fungsi jasa, yaitu aktivitas yang mungkin tidak aka nada apabila tidak diselenggarakan oleh Negara seperti pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, jembatan dll.
Fungsi perniagaan, fungsi ini dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan, bisa juga dilaksanakan oleh Negara dengan pertimbangan bahwa modal swasta tidak mencukupi`.contoh fungsi jaminan social, pencegahan pengangguran , penyelenggaraan pos , telefon dan lain-lain.
M Mac Iver dalam bukunya Modern State (1926) dan The Web of Government (1947) berpendapat bahwa fungsi Negara adalah :
Memelihara ketertiban dalam batas-batas wilayah Negara
Konservasi (penyelamatan) dan perkembangan

Contoh fungsi ini adalah pemeliharaan hutan-hutan, danau , hasil pertanian dan lain lain.

Ada empat fungsi Negara yang dikenal dengan nama catur praja, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan (bestuur), fungsi mengadili (rechtsprak) , fungsi membuat peraturan (regeling) dan fungsi ketertiban dan keamanan (politie)

Jhone Locke membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu fungsi legislative (membuat undang-undang) , eksekutif (membuat peraturan dan mengadili) federative ( mengurus urusan luar negeri, perang dan damai )

Montesquieu membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu : fungsi legislative (membuat undang-undang) , eksekutif ( melaksanakan undang-undang) , dan yudikatif ( mengawasi dan mengadili agar setiap peraturan ditaati)

Demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Sifat Negara : Pengertian, Unsur Beserta Tujuannya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.