Show Kebijakan moneter untuk menekan inflasiKebijakan untuk mengatasi dampak inflasi yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bank Sentral merupakan instansi yang memegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang ditunjuk pemerintah untuk memegang otoritas ini. Bersumber dari situs Bank Indonesia, Bank Sentral memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Tujuan dari kebijakan moneter diantaranya sebagai berikut ini:
Kebijakan fiskal untuk menekan dampak inflasiMelansir dari Modul Ekonomi Kelas XI Kemendikbud Ristek, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan ini merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal terbatas hanya pada sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara. Terdapat empat fungsi dari kebijakan fiskal, diantaranya:
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan mengurangi atau menambah pendapatan atau belanja negara. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi tingkat pendapatan nasional dan memperbaiki keadaan ekonomi lewat pengaturan pajak. Ada beberapa definisi lain dari kebijakan fiskal. Ada yang menyebut bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi. Di sisi lain, ada yang mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik. Serupa dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga memiliki jenis, peranan, instrumen, dan fungsinya sendiri. Yuk kita bahas di artikel kali ini. (Baca juga: Kebijakan Moneter: Jenis, Peranan, dan Instrumen) Jenis Kebijakan FiskalAda beberapa jenis kebijakan fiskal menurut Tim Adiwiyata.
Peran Kebijakan FiskalDi Indonesia, kebijakan fiskal memiliki beberapa peranan yang harus dipenuhi. 1. Menurunkan tingkat inflasi Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. 2. Meningkatkan produk domestik bruto Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. 3. Mengurangi tingkat pengangguran Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. 5. Meningkatkan stabilitas perekonomian Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. 6. Menyejahterakan masyarakat Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Instrumen Kebijakan FiskalUntuk mencapai tujuannya, kebijakan fiskal dilakukan menggunakan berbagai instrumen. 1. Anggaran belanja seimbang Anggaran belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang, anggaran dapat menjadi berimbang. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi, anggaran defisit akan digunakan, sementara anggaran surplus akan digunakan dalam masa inflasi. 2. Stabilitas anggaran otomatis Stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relative dari berbagai program kegiatan. 3. Pengelolaan anggaran Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. 4. Pembiayaan fungsional Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Fungsi Kebijakan FiskalFungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. |