Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Adakah dari kalian yang mengenal Sir Thomas Stamfort Raffles?

Buat yang belum tau nih, sini aku ceritain.... Jadi Sir Thomas Stamford Rffles adalah seorang mantan Gubernur-Letnan Hindia Belanda yang terbesar loh... Dimana beliau lahir di Jamaica, 6 Juli. Sir Raffles adalah seorang warganegara Inggris tetapi banyak sekali orang yang mengatakan bahwa beliau adalah pendiri Kota dan Negara Singapura loh.. Selain itu desas-desus nya nih, beliau juga dikenal sebagai seorang yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Keren banget ya sobat blogger!

Nah, dari pendahuluan diatas ada hal yang sangat menarik untuk aku bahas saat ini...

Cerita Sir Raffles di Hindia Belanda...

Jadi Sobat Blogger, Sir Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur Jawa itu pada tahun 1811 dimana saat itu Kerajaan Inggris sedang menjajah Kerajaan Belanda dan tidak memakan waktu yang lama, Sir Raffles dipromosikan menjadi Gubernur Sumatera dimana saat itu Kerajaan Belanda sedang dikuasai oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis..  

Nah Sobat Blogger tau gak, kalau ternyata pada saat Sir Raffles menjadi penguasa Hindia Belanda, beliau melakukan banyak hal yang sangat luar biasa loh Sobat Blogger.. 

Nih salah satu nya beliau menghentikan perdagangan budak, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan kuno Indonesia (Candi Borobudur dan Candi Prambanan), serta masih banyak lagi loh... Tapi ternyata Sobat Blogger, Sir Raffles pernah loh belajar Bahas Melayu sendiri untuk mengilhami pencarian akan Candi Borobudur dimana saat ini yang kita tau bukunya berjudul History of Java yang isinya adalah mengenai Sejarah Pulau Jawa. Dan pada saat Sir Raffles melakukan penelitian ternyata beliau tidak sendirian, beliau dibantu oleh 2 orang asitennya yaitu James Crawfurd dan Kolonel Colin Mackenzie.. Wah, keren banget ya Sobat Blogger..

Sekian topic pembahasan kali ini. Sampai bertemu ditopic pembahasan berikutnya Sobat Blogger..

See you! :) #CreativeWriting

Latar belakang pelaksanaan sistem sewa tanah di Jawa oleh Thomas Stamford Raffles berawal dari Kedatangan Inggris ke pulau Jawa tahun 1811. Pemerintah kolonial masa Raffles membuat pembaharuan sistem pemerintahan dengan prinsip kebebasan dan kepastian hukum. Raffles ingin menghapuskan sistem penyerahan paksa dan kerja wajib, mengubah administrasi negara dalam bentuk modern (Barat), dan memberikan kebebasan berusaha pada rakyat Jawa. Permasalahan yang dikaji adalah (1) mengapa Raffles membuat kebijakan sistem sewa tanah di Jawa (2) bagaimana implementasi sistem penguasaan tanah di Jawa pada masa Raffles (3) bagaimana dampak penerapan sistem penguasaan tanah pada masa Raffles tahun 1811-1816 terhadap sosial ekonomi masyarakat di Jawa. Tujuan kajian ini adalah (1) menganalisis latar belakang Raffles membuat kebijakan sistem sewa tanah di Jawa (2) menganalisis implementasi sistem penguasaan tanah di Jawa pada masa Raffles (3) menganalisis dampak penerapan sistem penguasaan tanah pada masa Raffles tahun 1811-1816 terhadap sosial ekonomi masyarakat di Jawa. Teori ini menggunakan teori ketergantungan Paul Baran dan pendekatan ekonomi politik. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sistem sewa tanah pada masa pemerintah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles tahun 1811-1816 telah menimbulkan pengaruh dalam segi ekonomi, politik, dan sosial budaya bagi kehidupan masyarakat Jawa.

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa
Lihat Foto

Wikimedia Commons

Sir Thomas Stamford Raffles.

KOMPAS.com - Antara 1811-1816, Indonesia terlepas dari tangan Belanda dan jatuh ke pangkuan Inggris.

Inggris resmi berkuasa di Indonesia setelah ditandatanginya Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di nusantara. Ia pun segera mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan seperti yang diterapkan oleh VOC dan Daendels.

Salah satu langkah yang diambil Raffles dalam bidang pemerintahan adalah menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintahan.

Prinsip-prinsip pemerintahan Raffles sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di India.

Berikut ini kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia dalam berbagai bidang.

Kebijakan Raffles di bidang politik

  • Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan (berlangsung hingga 1964), yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik.
  • Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.
  • Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.
  • Politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia.

Baca juga: Kapitulasi Tuntang: Latar Belakang, Isi Perjanjian, dan Dampaknya

  • Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat.
  • Menetapkan sistem sewa tanah (landrent system).
  • Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati.
  • Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan.
  • Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
  • Penghapusan kerja rodi (kerja paksa).
  • Penghapusan perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan.
  • Peniadaan pynbank, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau.

Baca juga: Land Rent System: Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya

Kebijakan Raffles di bidang hukum

Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit (ras) seperti Daendels.

Berikut ini badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles.

  • Court of Justice pada setiap residen
  • Court of Request pada setiap divisi
  • Police of Magistrate

Raffles juga meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati, karena akan menimbulkan dualisme dalam hukum.

Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan

Berikut ini beberapa peninggalan Raffles di Indonesia yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

  • Ditulisnya buku berjudul History of Java.
  • Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (Residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago.
  • Mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
  • Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
  • Dirintisnya Kebun Raya Bogor.

Referensi:

  • Azza, Afra Nur. (2017). Ensiklopedia Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Khazanah-Pedia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa
Lihat Foto

Tropenmuseum

Daftar Gubernur Jenderal VOC

KOMPAS.com - Posisi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah mengalami peralihan dari tangan VOC menjadi Pemerintahan Hindia Belanda di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte (Perancis).

Siapa sajakah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat Pemerintahan Hindia Belanda di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte? Berikut penjelasannya yang mengutip dari situs Dinas Pariwisata Jakarta dan Encylopedia DKI Jakarta:

Gubenur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten (1796-1801)

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa
Lihat Foto

Rijksmuseum

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Gerardus van Overstraten

Pieter Gerardus van Overstraten lahir di Bergen op Zoom, Belanda pada 1755. Ia meninggal di Batavia pada 1801. Gerardus merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-33.

Pada masa kepemimpinannya, terjadi peralihan kekuasaan dari Pemerintahan Hindia Belanda di bawah VOC menjadi dibawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte.

Gubernur Jenderal Johannes Siberg (1802-1805)

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa
Lihat Foto

Rijksmuseum

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Siberg

Johannes Siberg dilahirkan di Rotterdam pada 1740. Ia meninggal pada 1817 di Batavia. Ia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda sementara, untuk menggantikan Pieter Gerardus van Overstraten yang meninggal dunia.

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa
Lihat Foto

Rijksmuseum

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Albertus Henricus Wiese

Albertus Henricus Wiese dilahirkan di Bremen pada 1761. Ia meninggal pada 1810 di Haarlem. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-35.

Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811)

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa
Lihat Foto

Raden Saleh

Potret Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memegang De Grote Postweg (Great Post Road) dengan tulisan Rigting van Weg Megamendong 1818 (arah jalan Megamendung). Latar belakang lukisan di Puncak Pass dan Gunung Pangrango.

Saat ia dipilih menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia juga diangkat sebagai Marsekal Belanda pada 1807. Ia ditugaskan untuk memperbaiki kesehatan kota dan ia berhasil melaksanakan tugasnya. Salah satu upayanya adalah dengan memindahkan ibu kota dari Batavia ke Weltevreden.

Sewaktu menjabat, ia dikenal sebagai sosok yang kasar. Banyak musuh yang menuduhnya korupsi, akhirnya ia dipindahkan oleh Kaisar Napoleon I ke Benteng Modlin di Polandia pada 1811.

Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens (Mei 1811-September 1811)

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa

Letnan Gubernur yang diangkat oleh Inggris untuk menjadi penguasa di pulau Jawa
Lihat Foto

Rijksmuseum

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Willem Janssens

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menggantikan Daendels, Janssens merupakan mantan gubernur Cape Colong (Afrika Selatan). Saat ia berkuasa, Inggris mulai mengancam kekuasaannya.

Ia memprioritaskan untuk melawan serangan Inggris yang dianggapnya sudah mendesak dibanding melanjutkan istana yang sebelumnya sudah dibangun oleh Daendels. Pada 1811, Inggris di bawah kepemimpinan Letjen Sir Samuel Auchmuty menyerang Batavia.