Kita harus menegakkan hukum jika kita tidak menegakkan hukum akibatnya adalah

Keadilah hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum di Indonesia demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, saat ini sering dijumpai penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum.

“Negara harus mengubah politik hukum. Tegakkan keadilan, kepastian, baru kemanfaatan. Tapi sekarang kebalik, kepastian dulu baru keadilan. Jadinya masyarakat tidak mendapat keadilan sebenarnya,” ungkap advokat Solo, Muhammad Taufiq kepada wartawan.

Ia pun mengungkapkan, selama ini penegak hukum di Indonesia banyak yang masih menganut paham postivistik, yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Hal itu berdampak pada banyak bermunculan kasus yang menggambarkan keadilan substansial telah terpisah dari hukum, seperti: kasus pencurian satu buah semangka, kasus pencurian kapuk randu, kasus penebangan dua batang bambu di Magelang, kasus Lanjar Sriyanto, kasus pencurian sandal jepit, dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus ringan yang tidak berpihak pada keadilan masyarakat.

“Dari kasus-kasus itu kemudian timbul solidaritas masyarakat untuk mengumpulkan sandal jepit yang kasus sandal jepit, semangka untuk kasus semangka, bambu untuk kasus pencurian batang bambu. Karena keadilan tidak ditegakkan, kasus seperti itu dihukum dengan (kurungan) berapa bulan, tahun. Bagaimana dengan yang kasus anak Hatta Rajasa, anaknya Ahmad Dhani. Mau menetapkan anak Ahmad Dhani menjadi tersangka saja susah sekali. Nah apakah ini keadilan benar-benar ditegakkan? Akhirnya timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum karena untuk kasus seperti itu dijatuhi hukuman yang tidak sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Taufiq berharap, penegakan keadilan akan lebih sesuai dengan kemauan masyarakat, bukan yang tertulis di undang-undang. Ia pun menggarisbawahi masalah proses perekrutan dan kurikulum pendidikan penegak hukum. Sebab, hal tersebut mendukung profesionalisme dari para penegak hukum. Ia melihat bahwa proses perekrutan penegak hukum, seperti hakim, polisi, dan jaksa masih seperti job seeker. Akibatnya, orang memilih profesi penegak hukum dengan alasan mencari kerja, bukan karena kesadaran moral untuk menegakkan keadilan masyarakat. “Rekruitmen profesi hukum masih seperti lowongan kerja. Jadi harus didorong agar hakim, polisi, jaksa merubah mindset agar tercipta keadilan substansial,” ujarnya.

Perlunya penegakan keadilan hukum tersebut dibahas dalam disertasinya Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial. Disertasi tersebut disusun dalam rangka Promosi Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia berharap penelitiannya bermanfaat dalam penegakan hukum pidana yang berkeadilan substansial. [red-uns.ac.id]

Setiap negara memiliki kebijakan hukum yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini menjadi solusi atas pertanyaan mengapa kita harus menegakkan hukum yang berlaku secara benar dan adil?

Hukum merupakan sebuah acuan untuk masyarakat yang hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya penegakan hukum di suatu negara, masyarakat akan melakukan perilaku yang menyimpang.

Hukum dijadikan landasan yang harus ditegakkan supaya masyarakat tidak bertindak dengan sesuka hati. Karena hal tersebut akan membahayakan warga negara yang lain. Oleh karena itu, setiap negara pasti memiliki kebijakan hukum yang diterapkan.

Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Mengapa Hukum Harus Ditegakkan Secara Benar dan Adil?

1. Sanksi hukum tidak diberikan secara adil

Kebenaran dan keadilan adalah dua poin penting yang harus dijalankan untuk menerapkan hukum di suatu negara. Setiap warga negara harus mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat tinggalnya. Akan ada sanksi tertentu bagi warga negara yang melanggar hukum, mulai dari sanksi ringan hingga berat yang harus diberikan secara adil.

Namun di Indonesia sendiri, masih banyak sekali kasus koruptor dari kalangan pejabat atau kasus artis papan atas yang berbuat kejahatan namun tidak mendapatkan sanksi yang berat. Tidak diberikannya sanksi yang berat dikarenakan mereka memberikan uang sogokan atau uang suap pada orang-orang yang berkecimpung di dalam pemberian sanksi hukum tersebut.

2. Pertikaian atau perselisihan merajalela

Fenomena ketidakadilan sanksi hukum menjadi faktor terjadinya pertikaian dan perselisihan pada masyarakat. Ketidakadilan hukum di negara Indonesia masih belum menemukan titik terang karena sangat sulit untuk mencegah kasus suap menyuap tersebut. Apalagi yang disuap pun juga membutuhkan dana besar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Supaya tidak terjadi pertikaian atau perselisihan, sebaiknya beragam kasus dari kalangan biasa maupun pejabat diberikan sanksi hukum yang sama. Kemudian hal-hal seperti suap menyuap sebaiknya dicegah agar ke depannya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih lagi di Indonesia yang masih harus dibenahi tata kelola hukumnya agar lebih adil.

3. Perpecahan atau konflik semakin meningkat

Mengapa kita harus menegakkan hukum yang berlaku secara benar dan adil? Karena hukum yang berlaku tidak benar dan tidak adil akan meningkatkan perpecahan atau konflik pada masyarakat. Berkaitan dengan pertikaian atau perselisihan, ketidakadilan hukum juga dapat menimbulkan perpecahan atau konflik yang membuat kehidupan masyarakat tidak tentram.

Apalagi jika kasus suap menyuap semakin besar, dimana kalangan biasa mendapatkan sanksi hukum yang berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sementara kalangan pejabat hanya mendapatkan sanksi ringan yang tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan konflik berkepanjangan jika terus menerus tidak adil.

4. Tidak adanya kerukunan antar kalangan masyarakat

Kerapkali terkadang terdengar kabar bahwa hukum tidak berlaku adil antara kalangan biasa dan pejabat. Hal inilah yang memicu beberapa hal negatif dan membuat stigma masyarakat menjadi kurang mempercayai hukum. Padahal, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dijadikan sebagai acuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan.

Solusinya adalah sanksi hukum harus disamakan baik untuk kalangan biasa maupun pejabat yang melakukan kasus tindakan kejahatan yang sama supaya pelaku jera. Dengan penerapan solusi tersebut, maka perpecahan atau konflik antar masyarakat dapat diminimalisir. Itulah mengapa kita harus menegakkan hukum yang berlaku secara benar dan adil.

Temukan lebih banyak konten terkait dengan Pengetahuan Umum atau konten menarik lain di PPPA

contoh usaha yang menyebabkan disintegritas bagsa antara lain ​

upaya mengatasi ancaman di Indonesia?​

Kak tolong bantu jawaban ini ya kak

jelaskan proses pembelajaran yang belum sesuai dengan usia pertumbuhan dan perkembangan siswa​

tolong bantu jawab ya ini kelas 5, gomawo​

Pemilihan burung garuda sebagai lambang negara adalahA. menggambarkan kebesaran dan kekuatanb. melambangkan kebaikan dalam kehidupan c. memiliki keber … anian dalam kebenarand. mempunyai keagungan dalam kekuasaanTolong di jawab ya ini PR​

tolong bantu jawab ya ini kelas 5 , gomawo​

bagaimana keberagaman agama,suku,bahasa,rumah dan pakaian adat dilingkungan sekitar anda?​

1. Berikut ini dampak nyata akibat yang ditimbulkan oleh konflik, misalnya.... A. Menguatnya norma sosial B. Perpecahan dalam masyarakat C. Perubaha … n sosial D. Permasalahan yang tidak ada habisnya2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak emapat kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat ..... A. Kaku B. Demokratis C. HarmonisD. Fleksibel3 . Makna bela negara dalam kehidupan sosial budaya dapat diwujudkan dengan....A. Sebagai pelajar harus belajar dengan rajin dan tekunB. Ikut serta dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara C. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidupD. Ikut aktif memelihara perdamaian dunia​

Sumpah Pemuda menegaskan bahwa Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehi … dupan bangsa Indonesia Jelaskan maksud pernyataan tersebut​