Kesimpulan terkait penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan berdasarkan fakta tersebut adalah

BAGAIMANA RELEVANSI YANG KONKRIT ANTARA ORHODOKSI DAN ORTHOPRAKSIS PANCASILA AGAR TETAP DAPAT MENYEIMBANGKAN ANTARA KENYATAAN DAN TEORI PANCASILA DALA … M KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA?

3 Hukum berdasarkan bentuknya dapat dibagi dua yaitu hukum yang tertulis (statute law, written law, scriptum), dan hukum yang tidak tertulis (un-statu … tery, un-written law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan dalam masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan dan salah satunya adalah kebiasaan tidak tertulis yang karena dianggap patut lalu diulang dan diikuti sehingga selanjutnya dianggap sebagai norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Pertanyaan: a. Bagaimana sebuah kebiasaan yang tidak tertulis yang kemudian dapat menjadi sebuah norma hukum yang tidak tertulis? b. Bagaimana penerapan sebuah kebiasaan yang tidak tertulis ini yang kemudian menjadi sebuah norma hukum yang tidak tertulis dalam sistem peradilan di Indonesia?JAWABAN SUDAH READY YAA SEMUA MATKUL , SIAP KIRIM!!!YANG MAU FULL JAWABAN DAN PEMBAHASAN SILAHKAN JAPRI WA 083176043029 atau 082113642053 JAWABAN AKURAT BERDASARKAN MODUL BMP DAN TERHINDAR DARI PLAGIASI , YANG MAU BOLEH JAPRI!!!-083176043029-083176043029-082113642053-082113642053JAWABAN SUDAH READY YAA, SIAP KIRIM!!!KITA JAWAB SENDIRI BUKAN PLAGIAT!!!!!! V​

bagaimana keadaan government saat ini apa sudah baik atau belum​

1. Ilmu Negara berasal dari istilah bahasa Belanda staatsleer. Istilah Staatsleer berasal dari Bahasa Jerman yakni staatslehre yang juga berarti Ilmu … Negara. Dalam Bahasa Inggris disebut Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory. Sementara itu, dalam Bahasa Prancis disebut Theory d’etat. Di dalam kepustakaan dijumpai beberapa istilah yang konotatif pada pengertian Ilmu Negara. Istilah ilmu negara pertama kali di Indonesia digunakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1946. Ilmu negara merupakan ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara. Pertanyaan: a. Coba interpretasikan dari istilah ilmu negara mengapa terjadi perbedaan di Eropa Kontinental dan Anglo Saxon? b. Mengapa dari beberapa istilah yang ada berbagai negara diinterpretasikan di Indonesia adalah ilmu negara? c. Coba interpretasikan kata “pengertian pokok negara” dan “sendi-sendi pokok negara dalam perspektif khusus mempelajari ilmu negara? 2. Kebanyakan para ahli bila mengemukakan konsep kekuasaan berpangkal dari perumusan sosiolog Max Weber yang menyatakan kekuasaan adalah kemampuan dalam hubungan sosial untuk melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Dalam kekuasaan biasanya terdapat suatu hubungan dari pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Kekuasaan berkaitan erat dengan wewenang (authority) dan legitimasi atau keabsahan. Kekuasaan yang dilembagakan tidak hanya de facto menguasai melainkan berhak menguasai. Negara RI lahir tanggal 17 Agustus 1945, di atas wilayah entitas- entitas yang dahulu pernah termasyur, yang dapat dikualifikasi sebagai “negara” yaitu Majapahit dan Sriwijaya”. Proklamasi melahirkan tata hukum baru dimana rakyat menyerahan kedaulatannya kepada pimpinan negara waktu itu (Soekarno-Hatta) atas nama bangsa Indonesia untuk melindungi hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan: a. Analisislah mengapa konsep kekuasaan menurut Miriam Budiardjo merupakan hubungan antara pemegang kekuasaan dan dikuasai merupakan hubungan yang tidak setara (asymmetry relationship)? b. Coba buat analisis dalam kaitannya dengan sumber kewenangan menurut Max Weber, peristiwa proklamasi merupakan wewenang yang mana? c. Buat analisis bahwa Friedmann berbeda pendapat dengan JJ Rousseau dalam menentukan kedaulatan, menurut Friedmann siapa pemegang kedaulatan peristiwa Proklamasi di Indonesia?

Bagaimaan penerapan sebuah kebiasaan yang tidak tertulis ini kemudian yang menjadi sebuah norma hukum yang tidak tertulis dalam sistem peradilan indon … esia

makna keadaan berbahaya” dan “kegentingan yang memaksa” yang menjadi sebab lahirnya Perpu No.1 Tahun 2015 tentang KPK pada tahun 2015? ​

Tidak punya hak adalah ....

Pada hari itu, Pak Guru di suatu SD akan mengajar satu tema mata pelajaran PKn dengan kompetensi dasar tentang kejujuran. Pak Guru masuk ruang kelas d … an disambut oleh siswa-siswinya dengan penuh meriah. “Anak-anak, hari ini kita akan belajar sambil berolahraga..” Pak Guru berseru di depan kelas. “Horee.....!” anak-anak sangat bersemangat. “Nah, kalau begitu, semuanya boleh menuju lapangan!” perintah Pak Guru. “Asyiiikkkk...!” anak-anak berteriak langsung lari ke lapangan. Klontang klontang bruk blam blam** Suara gaduh kursi jatuh plus ngak-ngik-nguk suara anak yang ikut jatuh tersenggol kawan-kawannya. Sampai di lapangan “Anak-anak, tadi siapa yang menyenggol meja sampai jatuh? Siapa yang menabrak kawannya sampai kesakitan?” Pak Guru bertanya kepada anak-anaknya. “Ayo ngaku... Yang mengaku berarti jujur. Jujur itu orang baik.. Hayo....” Pak Guru terus berusaha agar anak anak mau mengaku. “Saya, Pak!” seorang anak angkat satu tangan, tangan yang lain menyembunyikan wajahnya. “Bagus! Udin adalah anak yang jujur. Ia berani mengatakan apa adanya. Siapa yang lain?” Begitulah usaha Pak Guru hingga si Bejo, si Geri, si Tuti dan kawan-kawannya mengaku. Analisislah komponen-komponen (sub sistem) dalam proses pembelajaran diatas!

Pada bulan Oktober 2020, terjadi serangkaian aksi demonstrasi terkait UU Omnibus Law. Dampak dari serangkaian demonstrasi tersebut diantaranya kerusa … kan fasilitas publik, di antaranya 25 halte Trans-Jakarta. Kerugian demonstrasi di Jakarta tersebut diperkirakan mencapai Rp 65 miliar. Pertanyaan: a. Aksi demonstrasi tersebut merupakan hak warga negara yang telah diakomodir dalam UUD 1945? Sebutkan pasal berapa dan jelaskan isinya secara lengkap pasal tersebut? b. Aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum tersebut tentu melanggar undang-undang (UU) yang mengatur tentang demonstrasi. Telusuri secara online peraturan PerUUan tersebut dan serta tautannya (link). Sebutkan UU tersebut dan pasalnya serta jelaskan isi dari UU yang mengatur mengenai demonstrasi tersebut. Catatan petunjuk pengerjaan soal: Dalam melakukan analisis, mahasiswa diharuskan menyusun argumentasi dengan bahasa sendiri Cantumkan sumber referensi yang rujukan dalam penguatan argumentasi tersebut. Hindari copy-paste dan tindakan plagiarsi, karena hal tersebut adalah pelanggaran terhadap kode etik akademik. 20 2. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto atau masa Orde Baru, partai pemenang pemilu hampir pasti dimenangkan oleh Golongan Karya, dan tentunya Soeharto dengan suara nyaris mutlak dipastikan menjadi presiden yang memimpin negeri ini. Terbukti selama 3 dekade lebih, Soeharto selalu memimpin Indonesia, tanpa adanya suksesi kepemimpnan selama 30 tahun tersebut. Pertanyaan: a. Jika menggunakan kategori budaya politik Almond dan Powell, selama kurun waktu tahun 1966 hingga 1998 (masa Orde Baru), Indonesia berada pada kategori budaya politik yang mana? Jelaskan tentang budaya politik tersebut? b. Terkait contoh kasus diatas, jelasan alasan Anda pada pilihan kategori budaya politik dari Almond dan Powell tersebut! Lakukan analisis terhadap pilihan Anda tersebut. Catatan petunjuk pengerjaan soal: Dalam melakukan analisis, mahasiswa diharuskan menyusun argumentasi dengan bahasa sendiri Cantumkan sumber referensi yang rujukan dalam penguatan argumentasi tersebut. 0895619789182 Hindari copy-paste dan tindakan plagiarsi, karena hal tersebut adalah pelanggaran terhadap kode etik akademik.

Sebutkan bentuk-bentuk batas wilayah daratan​

Baca juga:

Penerapan Pancasila Masa Setelah Pengakuan Kedaulatan (tahun 1950 sampai dengan 1959)

Setelah melalui rangkaian perundingan dan polemik bersenjata yang dituntaskan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri pada 27 Desember 1949.

Menjadi negara yang berdaulat justru membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil lantaran banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman dis-integrasi bangsa.

Purwoko melalui penelitannya berjudul "Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi, menuliskan, dalam kurun waktu 9 tahun, yakni 1950-1959, pemerintahan Indonesia (kala itu bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS) mengalami 7 kali perombakan kabinet.

Di berbagai wilayah, pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara.

Sebut saja pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, Republik Maluku Selatan (RMS), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah, dan lainnya.

Pada masa ini pula militer mulai menjadi faksi yang kuat dalam perpolitikan Indonesia dan berperan besar dalam proses transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Baca juga:

Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama (tahun 1959 sampai 1966)

Penerapan Pancasila pada masa orde lama, terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka.

Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis, demikian dikutip laman resmi BPIP.

Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden.

Lewat Dekrit Presiden 1959 pula, Soekarno membubarkan Konstituante. Konstituante adalah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru negara yakni UUD 1945 yang sebagian masih mengadopsi undang-undang kolonial.

Dekrit Presiden 1958 mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung (DPAS).

Baca juga:

Demokrasi Terpimpin sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau.

Dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan, Soekarno berharap dapat mencipta ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Dikutip dari tulisan bertajuk "Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945" yang terhimpun dalam Buletin MPRS (1967), pelaksanaan Demokrasi Terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945.

Pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik.

Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat kedudukan presiden sangat kuat dan berkuasa, terlebih setelah mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden sejak 1956.

Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30S 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya.

Tragedi G30S 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak 1966.

Namun demikian, penerapan Pancasila semasa rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto sebagai Presiden RI pun tidak berjalan baik-baik saja. Kerap terjadi penyalahgunaan yang dilakukan penguasa demi kepentingan-kepentingan politik.

Baca juga: