Karakteristik demokrasi terpimpin yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1959 1965

Merdeka.com - Prinsip demokrasi Pancasila adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa kita. Prinsip demokrasi Pancasila kita adalah penggabungan dari prinsip demokrasi dan juga prinsip Pancasila sebagai dasar negara kita. Di tahun 1959 hingga tahun 1965, demokrasi terpimpinlah yang dijalankan. Ada beberapa ciri-ciri utama dari demokrasi terpimpin. Apa saja sih?

Pertama adalah memudarnya sistem partai. Keberadaan partai-partai politik itu tidak bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan pemerintahan, tapi untuk menjadi elemen penopang dalam proses pemerintahan lembaga kepresidenan. Yang dimaksudkan untuk menjadi elemen penopang ini adalah Angkatan Darat dan juga partai komunis Indonesia atau PKI.

Yang kedua adalah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Terbentuknya DPR-GR ini membuat peranan lembaga legislatif menjadi lemah. DPR-GR ini hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses perekrutan politik lembaga ini jga ditentukan oleh Presiden.

Selanjutnya adalah Hak Dasar Manusia menjadi sangat lemah kehadirannya. Presiden dapat dengan mudah menyingkirkan semua lawan politik yang nggak sesuai sama kebijaksanaannya atau yang punya keberanian untuk bisa menentangnya. Tahanan politik presiden biasanya berasal dari kalangan Islam dan juga Sosialis.

Yang keempat adalah ketika masa demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dai semangat anti kebebasan pers. Beberapa surat kabar dan juga majalah diberantas oleh pemerintah. Misalnya saja Harian Abadi dari Partai Masyumi dan juga Harian Pedoman dari partai PSI.

Yang terakhir adalah sentralisasi kekuasaan yang sangat dominan dalam hubungn antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah memiliki otonomi yang terbatas sehingga tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Nah, sekarang sudah kita bahas lima ciri utama demokrasi terpimpin. Tertarik buat belajar kan?

tirto.id - Sejarah masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di Indonesia terkait erat dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Sukarno menjadi amat kuat.

Sebelumnya, Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal (1950-1959). Namun, sistem ini tidak stabil, kabinet sering berganti yang akhirnya berdampak pada tidak dijalankannya program kerja kabinet sebagaimana mestinya.

Di masa Demokrasi Liberal, partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Sementara itu, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 belum juga menyelesaikan tugasnya yakni menyusun UUD yang baru.

Dekrit Presiden 1959

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit. Dikutip dari Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2001) karya Mahfud M.D, berikut ini isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

1. Pembubaran konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945.
3. Tidak berlakunya UUDS 1950.
4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan.

Baca juga:

• Sejarah Dekrit 5 Juli 1959: Politik Tentara & Kediktatoran Sukarno
• Sejarah Demokrasi Parlementer: Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan
• Sejarah Sistem Presidensial: Arti, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan

Konsep & Tujuan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai Konsepri Presiden 1957. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, di antaranya:

• Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
• Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat, yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya.

Tujuan sistem Demokrasi Terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945.

Sistem Demokrasi Terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Sukarno.

Baca juga:

• Sejarah Perkembangan Batalyon Kavaleri Militer di Indonesia
• Akhir Sejarah D.N. Aidit Ketua PKI Usai Peristiwa G30S 1965
• Apa Saja Unsur dan Ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik?

Penyelewengan Demokrasi Terpimpin

Ide Demokrasi Terpimpin digagas oleh Presiden Sukarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian dijelaskan dalam Sidang Konstituante tanggal 22 April 1957.

Seharusnya, Demokrasi Terpimpin sebagai suatu sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada praktiknya tidak demikian.

Demokrasi Terpimpin justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan suara.

Baca juga:

• Apa Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945?
• Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
• Bunyi Isi Pasal 7 UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden & Wapres

DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR Gotong Royong yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat sendiri oleh presiden. Begitu pula dengan pembentukan dan penyusunan lembaga-lembaga negara tertinggi lainnya seperti MPRS dan DPAS.

Dengan demikian, dikutip dari tulisan bertajuk "Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945" yang terhimpun dalam Buletin MPRS (1967), pelaksanaan Demokrasi Terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945.

Pada pelaksanaannya, justru terjadi beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat posisi presiden sangat kuat dan berkuasa.

Baca juga:

• Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945
• Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
• Tokoh-tokoh Perumus UUD 1945, Sejarah BPUPKI, dan Perannya

Kelemahan Demokrasi Terpimpin

Dikutip dari modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Demokrasi Terpimpin memiliki karakteristik utama, di antaranya:

Mengaburnya Sistem Kepartaian

Partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, namun lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI-AD, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Melemahnya Lembaga Legislatif

Dibentuknya DPR Gotong-Royong (DPR-GR) membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR-GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden.

Baca juga:

• Pengamalan Sila ke-5 Pancasila di Lingkungan Masyarakat
• Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di Sekolah & Lingkungan Kelas
• Apa Makna Simbol yang Terdapat pada Garuda Pancasila?

Hak Dasar Manusia Sangat Lemah

Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapa pun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan.

Puncak Anti-Kebebasan Pers

Menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Otonomi Daerah Sangat Terbatas

Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga:

• Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu
• Fakta Sejarah Misteri Hotel Niagara Malang: Viral & Disebut Angker
• Sejarah Kerajaan Kutai Martapura: Sebab Runtuhnya & Daftar Raja

Subscribe for updates Unsubscribe from updates