Jelaskan peranan bidang bidang Kemaritiman dalam pembangunan Indonesia

Indonesia baru saja memperingati Hari Maritim Nasional yang jatuh pada 23 September 2021. Sebagai upaya mencapai target pembangunan sesuai amanat Visi Indonesia 2045, Kementerian PPN/Bappenas merancang Arah Pembangunan Kemaritiman dan Investasi sekaligus memperkuat tiga aspek kemaritiman, yaitu meningkatkan ekonomi maritim, memperkuat kekuatan maritim, dan memperkuat peradaban maritim. Pertama, meningkatkan ekonomi maritim, berkontribusi sebesar 12,5 persen PDB pada 2045 dengan fokus pada pembangunan konektivitas yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta pariwisata bahari yang inklusif. Kedua, memperkuat kekuatan maritim, dengan mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan andal menghadapi tantangan regional dan global. Ketiga, memperkuat peradaban maritim dengan menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.

“Untuk itu, kita siapkan strategi utama yaitu memperkuat politik maritim dan memperkuat ekonomi maritim. Ada berbagai sektor terlibat, yaitu perikanan, ESDM, Industri bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut dan hankam laut,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam keynote speech Acara Puncak Hari Maritim Nasional, Kamis (23/9). Kementerian PPN/Bappenas menyusun lima sasaran utama kerangka pembangunan kemaritiman, yakni meningkatkan sarana dan prasarana sebagai perekat pulau dan kepulauan Indonesia, menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung pengembangan IPTEK, menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, serta mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Deputi Arifin menekankan perlunya upaya hulu ke hilir, meliputi kedaulatan dan yurisdiksi nasional, mengembangkan data dan informasi kelautan secara terpadu, meningkatkan pemanfaatan potensi laut dan dasar laut sehingga ada proses nilai tambah yang besar, mengembangkan potensi kelautan, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan, mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut yang terjaga, serta memperkuat pertahanan maritim.

Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua per tiga luas wilayahnya berupa laut dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Lebih dari itu, dengan lokasi di antara dua benua, Asia dan Australia; dan dua samudera, Pasifik dan Hindia menjadikan Indonesia pada titik strategis persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat.

“Dari sekitar 90% perdagangan global yang diangkut melalui laut, 40% di antaranya melewati perairan Indonesia,” urai Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin yang menghadiri secara daring Musyawarah Nasional ke-II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo), dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Dipenegoro No.2, Jakarta Pusat, Jumat (08/10/21).

Kondisi tersebut berarti, posisi Indonesia sampai kapanpun akan selalu strategis dalam peta perdagangan dunia.

“Atas dasar itulah diangkat visi Indonesia ke depan sebagai poros maritim dunia,” sebutnya.

Poros Maritim Dunia, kata Wapres bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengawal kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

“Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan peran serta berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga organisasi kemasyarakatan,” paparnya.

Lebih jauh Wapres menyatakan, sejak berdiri tahun 2017, Aspeksindo telah memberikan peran penting dalam memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Indonesia, khususnya di dalam pengembangan “ekonomi biru”, yaitu perekonomian hulu dan hilir di bidang kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pemerintah pun memberikan apresiasi atas peran Aspeksindo tersebut.

“Di sektor perekonomian, Aspeksindo membangun wilayah kepulauan dan pesisir dengan menggali potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan ‘ekonomi biru’,” jelasnya.

Wapres mengakui tidak mudah dalam menghadapi tantangan Indonesia dalam melakukan pembangunan di tengah disrupsi global. Namun, ia optimis bangsa Indonesia mampu mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui upaya kerja sama yang dilakukan antar stakeholders terkait.

“Tantangan kita sebagai bangsa tidaklah ringan. Diperlukan kolaborasi, kerja sama, sinergi, profesionalisme, serta kerja keras mengatasi berbagai tantangan pembangunan di tengah arus perubahan,” ucap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap tantangan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diatasi melalui peran Aspeksindo.

“Saya mengharapkan Aspeksindo dapat mengonversikan berbagai tantangan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mewujudkan visi besar kita, menjadi poros maritim dunia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Aspeksindo Abdul Gafur Masud menyampaikan harapannya dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia, agar Aspeksindo dapat menjadi salah satu wadah silaturahmi antar daerah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Aspeksindo menjadi wadah bangsa, penyatuan-penyatuan di luar political will, menjadi silaturahmi antar seluruh daerah. Semoga Aspeksido dapat semakin berguna untuk masyarakat dan menyatukan bangsa untuk menuju Indonesia yang maju dan berdaulat,” ucap Abdul.

Sebagai informasi, Aspeksindo merupakan organisasi kerja sama dan hubungan kemitraan antar pemerintah daerah dan kepulauan dan pesisir, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah kepulauan dan pesisir dengan pemerintah pusat dan industri/swasta, atau pihak lain, baik di dalam dan luar negeri. Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan kepulauan pesisir serta memberikan dorongan dan pemberdayaan masyarakat kepulauan dan pesisir melalui program pendidikan dan pelatihan.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Chandra, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Rokhmin Dahuri, serta Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto. (DAS/SK–BPMI, Setwapres)

Lihat Foto

KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANA

Sekolah Maritim Suku Bajo di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (8/8/2015).

KOMPAS.com - Laut Indonesia sangat dikenal dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Hasil laut yang kaya ini bisa dimanfaatkan untuk membangun Indonesia, khususnya dalam pembangunan berbasis keluatan.

Peran pemerintah dan masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam pembangunan ini. Agar pembangunan berbasis kelautan bisa berjalan sebaik mungkin, Pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang harapannya bisa diterapkan.

Mengutip dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, visi kelautan Indonesia ialah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Artinya Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat dan memberi kontribusi positif untuk keamanan serta perdamaian.

Agar bisa mewujudkannya, ada beberapa kebijakan yang dibuat dan diterapkan Pemerintah Indonesia, yakni:

Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dalam buku Kebijakan Kelautan Indonesia (2017), kebijakan ini mendorong pemanfaatan dan pengolahan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan.

Baca juga: Upaya Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia

Sedangkan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM di bidang kelautan, agar lebih profesional dan mampu mengedepankan kepentingan nasional, berdedikasi serta beretika.

Tata kelola dan kelembagaan laut

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya, kebijakan ini diselaraskan dengan berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional serta internasional.

Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan

Kebijakan ekonomi kelautan artinya menjadikan perairan laut sebagai dasar untuk membangun laut Indonesia. Sedangkan infrastruktur kelautan berarti pemerintah membangun serta mengembangkan infrastruktur kelautan Indonesia.

Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut

Kebijakan pengelolaan ruang laut bertujuan untuk melindungi sumber daya serta lingkungan laut serta memanfaatkan sumber daya laut, termasuk pengembangan kawasan pesisir menjadi kegiatan produksi, distribusi dan jasa.

Sedangkan untuk kebijakan perlindungan laut memiliki tujuan utama untuk melestarikan sumber daya kelautan. Hal ini termasuk pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan laut Indonesia.

Baca juga: Potensi Sumber Daya Maritim Indonesia

Budaya bahari memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh, khususnya tentang optimalisasi pembangunan kelautan Indonesia. Budaya bahari berperan penting dalam pembangunan berorientasi kelautan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya