REKTOR Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Syaiful Bakhri mengajak semua elemen bangsa untuk mewaspadai munculnya gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila, tetapi di balik itu memiliki agenda lain ingin mengubah dasar negara pada saat segala upaya bangsa untuk menanggulangi pandemi covid-19. "Seluruh dunia tengah mengalami musibah non-alam yang luar biasa, maka problem setiap negara berbeda dalam mengatasinya. Di Indonesia, di tengah pandemi ini aroma politik terus berlangsung, maka politisasi otomatis juga terjadi," kata Syaiful Bakhri di Jakarta, Kamis (16/7). Kondisi ini, lanjut dia, yang dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara dengan melakukan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila dan ini yang harus diwaspadai, apalagi gerakan-gerakan itu faktanya telah muncul di permukaan. Dia mengungkapkan gerakan khilafah seperti di Timur Tengah, sudah lama masuk ke Indonesia, bahkan sejak 2014 lalu, banyak orang Indonesia pendukung khilafah yang pergi ke Suriah dan sekarang sebagian dari mereka minta dipulangkan. Menurut dia, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pencegahan dan penindakan terkait ideologi khilafah ini yang jelas ditujukan kepada umat Islam. "Untuk ideologi khilafah kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Intinya negara harus hadir dan semua pihak yang berkompeten harus dilibatkan," katanya.
Tidak hanya dengan khilafah, kata Syaiful, Pancasila juga dibenturkan dengan komunisme bahkan kapitalisme. Saat ini gerakan itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga negara harus hadir dan bergerak melakukan upaya pencegahan serta pemurnian Pancasila. Ia menyarankan agar dibuat semacam narasi-narasi, di mana kelompok khilafah ini kemungkinan akan menunggangi isu-isu komunisme baru dan kapitalisme. Narasi itu juga harus betul-betul berisi informasi dan imbauan untuk menguatkan rasa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Harus ada kontranarasi baru untuk memerangi propaganda khilafah. Bisa berupa narasi kebangsaan dan narasi ke-Pancasila-an. Intinya, masyarakat harus diberi kesadaran untuk berperan menggunakan kemurnian berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," kata Syaiful. Dengan perilaku Pancasila, kata dia, maka Indonesia akan terbebas dari bahaya laten tersebut. Ia menilai laten ini tidak hanya bisa merusak bangsa dalam skala besar, tetapi juga bisa mengganti ideologi negara, apalagi ideologi laten ini menganggap mereka paling benar, sementara yang lain tidak. "Ini mesti dibuat kontranarasi secara cerdas dengan melibatkan berbagai kaidah keilmuan dengan distimulus lagi agar bisa diterima rasional oleh masyarakat dan tidak semata-mata berupa doktrinal," kata Syaiful. (OL-15)
SEDIKITNYA ada tiga gerakan politik di Indonesia yang akan mengganti ideologi bangsa, Pancasila, dengan ideologi lain. Ada yang akan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar agama ada juga yang akan menggantinya dengan ideologi komunis. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013, Prof Mohammad Mahfud MD, mengatakan, Pancasila merupakan ideologi yang sangat sakral dan sakti. Menurut Mahfud MD lewat akun twitternya, Pancasila sudah terbukti sakti. Dilawan dengan makar dan pemberontakan, tetap selalu menang. "Diadu dengan argumen selalu menang. Diperdebatkan dlm lembaga konstitusional (pemilu dan sidang MPR) selalu unggul," ujar Mahfud MD melalui akun twitternya. Baca: Titiek Soeharto Vs Rachmawati Soekarnoputri Beda Pandangan Soal Film Pengkhianatan G30S PKI Baca: Prof Mahfud MD Tegaskan: Penguasa Monopoli Informasi Adalah Penguasa Otoriter Baca: Jenderal Gatot Nurmantyo: Saya Tak Takut Dibilang Provokasi, Pancasila Memang Akan Diganti Komunis Dia pun mengingatkan rakyat Indonesia, terutama para generasi muda, bahwa Pancasila adalah kesepakatan luhur dalam berbangsa dan bernegara. Simak status Mahfud MD di akun twitternya, Senin (1/10/2018) pagi. @mohmahfudmd: Pancasila itu sakti. Dilawan dgn makar dan pemberontakan selalu menang. Diadu dgn argummen selalu menang. Diperdebatkan dlm lembaga konstitusional (pemilu dan sidang MPR) selalu unggul. Hai warga bangsa, hai geerasi muda, Pancasila adl kesepakatan luhur berbangsa dan bernegara. Halaman selanjutnya arrow_forward
Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim melihat ada gerakan yang mengarah pada keinginan mengganti ideologi Pancasila. Hal itu disampaikan Luhut via pesan di WhatsApp Group kepada para mantan perwira Akademi Militer yang masuk pada 1967 dan lulus pada 1970. "Ingatlah yang saya sampaikan hari ini, bahwa saya melihat sudah ada gerakan yang mengarah pada keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila. Itu yang saya takut," ujar Luhut lewat keterangan yang dikirimkan staf khususnya kepada Tempo, Rabu, 27 Maret 2019. Baca: Sandiaga Berencana Izinkan Cantrang, Luhut: Tidak Sesederhana Itu Menurut Luhut pernyataannya tersebut bukan sekedar spekulasi atau hanya ingin menakut-nakuti, melainkan benar-benar nyata. "Saya punya data-data yang cukup akurat terhadap itu yang tidak elok juga untuk kita buka ke publik," ujar dia. Atas dasar itu, Luhut mengundang para mantan perwira dan mantan pejabat untuk bertemu menjelang hari-H pencoblosan pemilihan presiden 2019. "Saya ingin sekali lagi mengundang kapan teman-teman entah mau ber-5 atau 10 orang, saya jamin pasti independen. Anda mau tanya apa saja, mau minta bukti apa saja, saya siap," ujar Luhut. Simak: Luhut: Pernyataan Agum Gumelar Soal Penculikan Aktivis Beralasan Luhut menegaskan bahwa undangannya itu tidak bermaksud mengintervensi pilihan politik seseorang. Dia menyebut tak masalah jika para mantan perwira memilih nomor 01 atau 02 di pemilihan presiden 2019. "Saya tidak ada masalah, yang saya inginkan hanyalah agar kita-kita mantan perwira, mantan pejabat, marilah berpikir jernih, marilah bernalar dalam melihat segala hal, jangan menutup mata hati terhadap fakta-fakta yang baik," ujar Luhut.
Lihat Foto KOMPAS.com – Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1920-an sampai 1966. PKI berupaya untuk menanamkan ideologi komunis di Indonesia di masyarakat Indonesia melalui berbagai organisasi, salah satunya Sarekat Islam (SI) yang saat itu telah memiliki ratusan ribu anggota. Upaya PKI dalam menyebarkan ideologi komunis ini lantas kerap dituding melawan atau ingin menggantikan Pancasila. Benarkah demikian? Sebab pemimpin PKI DN Aidit, mengatakan bahwa Pancasila berperan sebagai pemersatu atau alat pemersatu bangsa. Lantas, bagaimana sebenarnya sikap PKI terhadap Pancasila? Baca juga: PKI dan Perjuangan Pergerakan Nasional PKI Menerima PancasilaPKI kerap mendapat tudingan menolak atau ingin mengganti Pancasila karena berusaha menyebarkan paham komunisme ke masyarakat Indonesia. Tudingan tersebut kemudian ditangkis oleh DN Aidit, pemimpin PKI, di depan Kader Revolusi Oktober 1965 serta melalui sebuah wawancara yang dimuat dalam majalah Pembina, 12 Agustus 1964. DN Adit mengatakan bahwa PKI menerima Pancasila secara keseluruhan. Bahkan, DN Aidit juga mengatakan Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu. PKI juga menentang adanya pemretelan terhadap Pancasila. 04 Oct 2020, 12:49 WIB - Oleh:
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengemukakan tiga kelompok beraliran radikal yang coba mengganti ideologi negara. Aliran radikal adalah kegiatan yang memiliki paham ekstrem berdasarkan agama atau non agama yang ingin berganti paham di luar prosedur yang disepakati. Mahfud MD menyampaikan hal ini saat mengunjungi Pondok Pesantren Annuqayah di hadapan ulama dan masyarakat Madura pada Minggu (4/10/2020). Kelompok pertama, yakni kelompok yang ingin mengganti Indonesia atau negara Pancasila menjadi negara yang bukan Pancasila. Kelompok ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017. Kedua adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok ini disebut tidak ingin mengganti negara Pancasila. Akan tetapi, mereka menghendaki semua hukum yang berlaku harus hukum Islam. Pada 2017, Pemerintah AS menyatakan kelompok bentukan Abu Bakar Ba`asyir ini dimasukan ke dalam daftar kelompok teroris global. Namun sejumlah kalangan mempertanyakan kriteria yang digunakan AS pada penetapan tersebut. Baca Juga : Pengumuman! Free WiFi Tak Akan Bebas Lagi Ketiga adalah Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan. Kelompok ini dinyalir ingin menegakkan syariat Islam di berbagai daerah. “Itu adalah disertasinya Haedar Nashir, yang Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ada 3 gerakan, Siapa yang mau membantah itu,” katanya saat siaran langsung di akun Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (4/9/2020). Sementara itu, Islam yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya tetap menjaga akidah, mengikuti ahlul sunnah wal jamaah. Paham ini telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw ketika mendirikan Madinah. Dia menyebutkan saat membangun Madina, Nabi membuat Piagam Madinan. Isinya merangkul semua orang baik Islam maupun bukan Islam. Seluruh suku agama mendapat perlindungan harta, jiwa dan agama. Simak Video Pilihan di Bawah Ini : |