Dalam waktu 17 bulan, Presiden Habibie melakukan serangkaian langkah dan perubahan terhadap Indonesia yang telah diperintah secara otoriter selama 32 tahun di bawah kekuasaan Presiden Suharto. Selama masa jabatannya, Presiden Habibie membenahi sektor ekonomi dan juga merombak sistem politik. Untuk mengubah praktik politik yang otoriter, Habibie merombak sistem partai politik. Merangkap tiga jabatan sebagai Presiden, Wakil Presiden dan Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar, menurut Habibie, amat tidak sehat. Oleh karenanya, Habibie memulai reformasi dari tubuh Golkar. Show Selain mereformasi Golkar menjadi partai politik, Habibie juga membubarkan institusi Keluarga Besar Golkar. Dengan dukungan penuh DPR, Habibie mendorong lahirnya undang-undang politik yang demokratis. Ini diwujudkan lewat tiga paket undang-undang politik yaitu UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Lewat UU Partai Politik, tidak ada lagi pembatasan jumlah partai seperti di masa Orde Baru. Sistem multipartai ini diselaraskan dengan UU Pemilu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi parpol peserta pemilu. Dua peraturan ini memungkinkan Pemilu 1999 terselenggara, dengan jumlah peserta mencapai 48 partai dan berlangsung dengan sangat demokratis. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.
 Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Contoh reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang politik adalah?
Jawaban: C. penambahan modal para pengusaha pribumi Dilansir dari Encyclopedia Britannica, reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. contoh reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang politik adalah penambahan modal para pengusaha pribumi. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Perhatikan data dibawah ini 1) Bersifat lokal atau kedaerahan2) Belum adanya kesadaran kebangsaan3) Tertuju pada visi yang besar, yaitu Indonesia merdeka 4) Perlawanan yang bersifat fisik 5) Dipimpin oleh pemimpin yang kharismatik Dari data diatas yang merupakan ciri perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan setelah lahirnya kesadaran nasional (1908) dapat dilihat pada nomor? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. REFORMASI menjadi pintu masuk untuk dilakukannya amandemen terhadap sejumlah pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal yang dinilai kurang demokratis, seperti memberi kekuasaan terlalu besar kepada eksekutif, menjadi prioritas untuk diamandemen. KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). Pasca-reformasi, Indonesia tercatat melakukan empat kali amandemen. Berikut ini rinciannya: 1. Amandemen pertamaPelaksanaan: Perubahan: Inti dari amandemen pertama ialah membonsai wewenang eksekutif yang sebelumnya dinilai terlalu besar. Hal itu terlihat pada amandemen Pasal 7, yang mengatur periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi dua kali. Terlihat pula pada Pasal 5, di mana presiden tak bisa lagi sekehendak hati menyusun undang-undang karena harus menyusunnya bersama DPR. 2. Amandemen keduaPelaksanaan: Perubahan: Amandemen kedua sekaligus menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah dengan pengesahan Pasal 18. Pasal tersebut kini mengakui pemerintahan daerah yang berdaulat dan dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serta memiliki DPRD yang dipilih lewat pemilu. Selain itu, amandemen kedua menjadi tonggak untuk memasukkan definisi hak asasi manusia dalam dasar hukum di Indonesia, yaitu perluasan Pasal 28. KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Ilustrasi sidang paripurna 3. Amandemen ketigaPelaksanaan: Perubahan: Hasilnya adalah Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C. Perubahan utama dalam amandemen ketiga ialah pemilu presiden yang tak lagi melalui MPR, tetapi langsung melalui rakyat. Ini terjadi dalam amandemen Pasal 1 dan Pasal 6A. Hal ini sekaligus mengubah kewenangan MPR yang tak lagi menjadi lembaga tertinggi. Amandemen juga mengatur mengenai mekanisme pencopotan presiden atau impeachment. Dapat dibilang bahwa amandemen ini berkaca pada pencopotan Presiden Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 dengan mekanisme yang terbilang mudah, sehingga dikhawatirkan terjadi ketidakstabilan politik. Amandemen yang menghasilkan Pasal 24 juga mengamanahkan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 4. Amandemen keempat.Pelaksanaan: Perubahan: Perubahan utama dalam amandemen ini ialah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai unsur di MPR dan dipilih melalui Pemilu. Amandemen juga mengamanahkan penghapusan lembaga DPA. Selain itu, terdapat juga memunculkan amanah UUD 1945 terkait kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan.
Mantan Presiden BJ Habibie meninggalkan lokasi usai sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73. KOMPAS.com - Era Reformasi berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998. Pada 21 Mei 1998, akibat besarnya protes dari mahasiswa, Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya, yang kemudian digantikan BJ Habibie. Selama Presiden BJ Habibie memimpin di era Reformasi, banyak dampak yang terjadi di Indonesia, salah satunya dampak pada bidang politik. Dampak politik yang paling terlihat saat itu adalah kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Dampak Reformasi dalam Bidang PolitikKepemimpinan BJ HabibieBJ Habibie hanya menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 1 tahun 5 bulan, sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Meskipun tidak menjabat dalam waktu lama, Presiden BJ Habibie saat itu mampu memulihkan kondisi Indonesia usai masa Orde Baru, salah satunya politik. Seperti apa dampak dalam bidang politik semasa reformasi?
Baca juga: Bentuk Komunikasi Zaman Prasejarah Kepemimpinan Gus DurSetelah BJ Habibie tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia, kedudukannya digantikan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sejak tahun 1999 hingga 2001. Semasa jabatannya dalam era Reformasi, dampak dalam bidang politik yang terjadi adalah:
Referensi:
Baca berikutnya |
Dibawah ini yang termasuk reformasi bidang politik adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
