Dibawah ini yang termasuk dalam ciri ciri sistem pemerintahan parlementer adalah

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum sebagaimana dimuat dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia: Deepublish, Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia (2018), yang dimaksud sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ada beberapa sistem pemerintahan yang terkenal luas, di antaranya sistem parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif sangat erat, sehingga kabinet yang dibentuk di pemerintahan harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen, sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia: Deepublish, 2018 dijelaskan bahwa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut:

1. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena bersifat sebagai simbol nasional atau pemersatu bangsa.

2. Pemerintahan dilakukan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

3. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.

4. Kedudukan lembaga eksekutif atau dalam hal ini kabinet para menteri, lebih rendah dari parlemen sehingga bergantung kepada parlemen. Karena posisi kabinet yang lemah untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif.

5. Pihak eksekutif, dalam hal ini perdana menteri maupun menteri secara perseorangan terpilih sebagai kepala pemerintahan dan pemegang masing-masing departemen negara sesuai dukungan suara mayoritas parlemen.

Contoh Negara Yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Parlementer

Ada banyak negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer antara lain:

Negara-negara ini memiliki sistem pemerintahan parlementer meskipun dengan ketentuan pemilihan umumnya masing-masing. Indonesia juga pernah menganut sistem pemerintahan parlementer pada awal pembentukannya, namun seiring dengan perkembangannya, sistem tersebut berubah setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Memahami ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer menjadi penting agar kita dapat menghargai sejarah Indonesia hingga saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. (AGI)

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab untuk parlemen

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun bisa menjatuhkan pemerintahan, adalah dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Tidak sama dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen bisa memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya dijadikan simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering diketengahkan menempuh sebuah veto kepercayaan. Oleh karena itu, tidak berada pemisahan kekuasaan yang jelas selang cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya untuk publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas selang kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan jumlah kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memecat menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian gagasan selang eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Beradanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet dijadikan barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Jabatan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan jabatan badan eksekutif atau kabinet tidak mampu ditetapkan hasilnya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet bisa selesai.
• Kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan bersumber dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang luhur diparlemen dan partai, anggota kabinet bisa mengusai parlemen.
• Parlemen dijadikan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka dijadikan anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk dijadikan menteri atau jabatan eksekutif yang lain.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales adalah parlemen Australia yang tertua. Pemilu pertama disediakan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Kontruksi administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Rujukan

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 2

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab untuk parlemen

Bidang dari seri artikel tentang
Politik
Portal politik

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun bisa menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Tidak sama dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen bisa memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya dijadikan simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan menempuh sebuah veto kepercayaan. Oleh karena itu, tidak benar pemisahan kekuasaan yang jelas selang cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya untuk publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas selang kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian gagasan selang eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Demikianlah keadaanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet dijadikan barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak mampu ditetapkan hasilnya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet bisa bubar.
• Kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan bersumber dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang luhur diparlemen dan partai, anggota kabinet bisa mengusai parlemen.
• Parlemen dijadikan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka dijadikan anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk dijadikan menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales adalah parlemen Australia yang tertua. Pemilu pertama disediakan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Kontruksi administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Rujukan

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 3

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab untuk parlemen

Bidang dari seri artikel tentang
Politik
Portal politik

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun bisa menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Tidak sama dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen bisa memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya dijadikan simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan menempuh sebuah veto kepercayaan. Oleh karena itu, tidak benar pemisahan kekuasaan yang jelas selang cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya untuk publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas selang kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian gagasan selang eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Demikianlah keadaanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet dijadikan barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak mampu ditetapkan hasilnya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet bisa bubar.
• Kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan bersumber dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang luhur diparlemen dan partai, anggota kabinet bisa mengusai parlemen.
• Parlemen dijadikan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka dijadikan anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk dijadikan menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales adalah parlemen Australia yang tertua. Pemilu pertama disediakan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Kontruksi administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Rujukan

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 4

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab untuk parlemen

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun bisa menjatuhkan pemerintahan, adalah dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Tidak sama dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen bisa memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya dijadikan simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering diketengahkan menempuh sebuah veto kepercayaan. Oleh karena itu, tidak berada pemisahan kekuasaan yang jelas selang cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya untuk publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas selang kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan jumlah kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memecat menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian gagasan selang eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Beradanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet dijadikan barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Jabatan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan jabatan badan eksekutif atau kabinet tidak mampu ditetapkan hasilnya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet bisa selesai.
• Kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan bersumber dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang luhur diparlemen dan partai, anggota kabinet bisa mengusai parlemen.
• Parlemen dijadikan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka dijadikan anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk dijadikan menteri atau jabatan eksekutif yang lain.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales adalah parlemen Australia yang tertua. Pemilu pertama disediakan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Kontruksi administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Rujukan

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 5

Tags (tagged): the, world, encyclopedia, of, contents, unkris, geography, portal, africa, south, america, north, kalimantan, nusa, tenggara, islands, bali, west, sri, lanka, syria, taiwan, tajikistan, thailand, timor, leste, burundi, djibouti, eritrea, ethiopia, kenya, comoros, center, studies, formula, 1, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian

Page 6

Tags (tagged): the, world, encyclopedia, of, contents, unkris, geography, portal, africa, south, america, north, kalimantan, nusa, tenggara, islands, bali, west, sri, lanka, syria, taiwan, tajikistan, thailand, timor, leste, burundi, djibouti, eritrea, ethiopia, kenya, comoros, center, studies, formula, 1, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian

Page 7

Tags (tagged): the, world, encyclopedia, of, contents, unkris, sumatra, jabodetabek, borneo, kalimantan, puppet, wayang, java, west, papua, countries, in, europe, albanian, andorra, armenia, peru, suriname, uruguay, venezuela, state, and, territory, regional, dependency, melilla, reunion, western, sahara, saint, center, studies, portal, japan, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian

Page 8

Tags (tagged): the, world, encyclopedia, of, contents, unkris, sumatra, jabodetabek, borneo, kalimantan, puppet, wayang, java, west, papua, countries, in, europe, albanian, andorra, armenia, peru, suriname, uruguay, venezuela, state, and, territory, regional, dependency, melilla, reunion, western, sahara, saint, center, studies, portal, japan, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian

Page 9

Tags (tagged): daftar, isi, pusat, ilmu, pengetahuan, unkris, portal, utama, agama, astronomi, bahasa, biografi, biologi, budaya, bengkulu, jambi, kepulauan, bangka, belitung, riau, kong, india, indonesia, iran, iraq, israel, jepang, kamboja, tunisia, afrika, barat, benin, burkina, faso, gambia, ghana, asia, ateisme, atheis, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, ensiklopedi, ensiklopedia

Page 10

Tags (tagged): daftar, isi, pusat, ilmu, pengetahuan, unkris, portal, indonesia, sumatera, jabodetabek, kalimantan, wayang, maluku, utara, papua, barat, negara, peru, suriname, uruguay, venezuela, wilayah, lesotho, namibia, swaziland, territorial, islam, jawa, jepang, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, ensiklopedi, bahasa, ensiklopedia

Page 11

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) 3, 3 Diva (album), 3 Doa 3 Cinta (film), 3 Doors Down, 3 Februari, 30 Oktober, 30 Persei, 30 Rock, 30 September, 33 (angka), 330, 330 (angka), 330-an, 360-an, 360-an SM, 3600 Detik, 360s, 390 's, 390 SM, 390-an, 390-an SM

Page 12

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) 3, 3 Diva (album), 3 Doa 3 Cinta (film), 3 Doors Down, 3 Februari, 30 Oktober, 30 Persei, 30 Rock, 30 September, 33 (angka), 330, 330 (angka), 330-an, 360-an, 360-an SM, 3600 Detik, 360s, 390 's, 390 SM, 390-an, 390-an SM

Page 13

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) A, A Cinderella Story, A Clockwork Orange, A Clockwork Orange (film), A Collection, Aaptos papillata, Aaptos pernucleata, Aaptos robustus, Aaptos rosacea, Abdul Aziz Alu-Sheikh, Abdul Aziz Angkat, Abdul Aziz bin Abdulah bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Abisai, Abit, Mook Manaar Bulatn, Kutai Barat, Abitibi-Consolidated, AbiWord, AC Arles-Avignon, AC Bellinzona, AC Martina, AC Milan

Page 14

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) A, A Cinderella Story, A Clockwork Orange, A Clockwork Orange (film), A Collection, Aaptos papillata, Aaptos pernucleata, Aaptos robustus, Aaptos rosacea, Abdul Aziz Alu-Sheikh, Abdul Aziz Angkat, Abdul Aziz bin Abdulah bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Abisai, Abit, Mook Manaar Bulatn, Kutai Barat, Abitibi-Consolidated, AbiWord, AC Arles-Avignon, AC Bellinzona, AC Martina, AC Milan

Page 15

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) B, B17, B20, B22, B25, Babirik, Beruntung Baru, Banjar, Babirik, Hulu Sungai Utara, Babirusa, Babirusa Buru, Badan Liga Indonesia, Badan Meteorologi Australia, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Meteorologi Jepang, Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur, Bagik Polak, Labu Api, Lombok Barat, Baginda, Sumedang Selatan, Sumedang, Bagindo Aziz Chan, Bahasa Bawean, Bahasa Belanda, Bahasa Belanda di Indonesia, Bahasa Belarus

Page 16

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) B, B17, B20, B22, B25, Babirik, Beruntung Baru, Banjar, Babirik, Hulu Sungai Utara, Babirusa, Babirusa Buru, Badan Liga Indonesia, Badan Meteorologi Australia, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Meteorologi Jepang, Bagik Payung, Suralaga, Lombok Timur, Bagik Polak, Labu Api, Lombok Barat, Baginda, Sumedang Selatan, Sumedang, Bagindo Aziz Chan, Bahasa Bawean, Bahasa Belanda, Bahasa Belanda di Indonesia, Bahasa Belarus

Page 17

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) C, C.G.E. Mannerheim, C.G.K. Reinwardt, C.H. Greenblatt, C.I.D. (film), Cairate, Cairina scutulata, Cairn Terrier, Cairns, Calung, Calungbungur, Sajira, Lebak, Caluso, Caluya, Antique, Canadian dollar, Canadian Football League, Canadian Grand Prix, Canadian Hot 100, Cane Toa, Rikit Gaib, Gayo Lues, Cane Uken, Rikit Gaib, Gayo Lues, Canellales, Canero

Page 18

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) C, C.G.E. Mannerheim, C.G.K. Reinwardt, C.H. Greenblatt, C.I.D. (film), Cairate, Cairina scutulata, Cairn Terrier, Cairns, Calung, Calungbungur, Sajira, Lebak, Caluso, Caluya, Antique, Canadian dollar, Canadian Football League, Canadian Grand Prix, Canadian Hot 100, Cane Toa, Rikit Gaib, Gayo Lues, Cane Uken, Rikit Gaib, Gayo Lues, Canellales, Canero

Page 19

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) H, H.H.H. Tower, H.M.A. Tihami, H.O.S. Tjokroaminoto, H.O.T., Hak LGBT di Oseania, Hak LGBT di Pakistan, Hak LGBT di Republik Tiongkok, Hak LGBT di Rumania, Halte Cinango, Halte Cisomang, Halte Cisomang layout, Halte Citaliktik, Handil Labuan Amas, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Maluka, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Negara, Kurau, Tanah Laut, Handil Purai, Beruntung Baru, Banjar, Harapan, Tanah Pinem, Dairi, Harapankarya, Pagelaran, Pandeglang, Harappa, Harara, Dusun Timur, Barito Timur

Page 20

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) H, H.H.H. Tower, H.M.A. Tihami, H.O.S. Tjokroaminoto, H.O.T., Hak LGBT di Oseania, Hak LGBT di Pakistan, Hak LGBT di Republik Tiongkok, Hak LGBT di Rumania, Halte Cinango, Halte Cisomang, Halte Cisomang layout, Halte Citaliktik, Handil Labuan Amas, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Maluka, Bumi Makmur, Tanah Laut, Handil Negara, Kurau, Tanah Laut, Handil Purai, Beruntung Baru, Banjar, Harapan, Tanah Pinem, Dairi, Harapankarya, Pagelaran, Pandeglang, Harappa, Harara, Dusun Timur, Barito Timur

Page 21

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) I, I Got a Boy, I Got a Boy (lagu), I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai, I Gusti Ketut Jelantik, Ibrahim al-Imam, Ibrahim al-Jaafari, Ibrahim al-Maimuni, Ibrahim al-Marhumi, Ie Mirah, Pasie Raja, Aceh Selatan, Ie Relop, Pegasing, Aceh Tengah, Ie Rhob Babah Lueng, Simpang Mamplam, Bireuen, Ie Rhob Barat, Simpang Mamplam, Bireuen, Ikatan non kovalen, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pencak Silat Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Ilyas, Ilyas Karim, Ilyas Ruhiat, Ilyas Ya'kub

Page 22

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) I, I Got a Boy, I Got a Boy (lagu), I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai, I Gusti Ketut Jelantik, Ibrahim al-Imam, Ibrahim al-Jaafari, Ibrahim al-Maimuni, Ibrahim al-Marhumi, Ie Mirah, Pasie Raja, Aceh Selatan, Ie Relop, Pegasing, Aceh Tengah, Ie Rhob Babah Lueng, Simpang Mamplam, Bireuen, Ie Rhob Barat, Simpang Mamplam, Bireuen, Ikatan non kovalen, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pencak Silat Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Ilyas, Ilyas Karim, Ilyas Ruhiat, Ilyas Ya'kub

Page 23

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) J, J. Willard Marriott, J.A.K.Q. Dengekitai, J.A.K.Q. Dengekitai vs. Goranger, J.B. Jeyaretnam, Jagson Airlines, Jaguar, Jaguar (perusahaan otomotif), Jaguar Cars, Jalan Dago, Jalan dan Jembatan, Jalan dan Jembatan Kelok Sembilan, Jalan di Kota Surakarta, Jalur kereta api di Indonesia, Jalur kereta api di Sydney, Jalur kereta api Duri-Tanahabang, Jalur kereta api Eritrea, Jambu Kulon, Ceper, Klaten, Jambu Luwuk, Ciawi, Bogor, Jambu mawar, Jambu mede

Page 24

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) J, J. Willard Marriott, J.A.K.Q. Dengekitai, J.A.K.Q. Dengekitai vs. Goranger, J.B. Jeyaretnam, Jagson Airlines, Jaguar, Jaguar (perusahaan otomotif), Jaguar Cars, Jalan Dago, Jalan dan Jembatan, Jalan dan Jembatan Kelok Sembilan, Jalan di Kota Surakarta, Jalur kereta api di Indonesia, Jalur kereta api di Sydney, Jalur kereta api Duri-Tanahabang, Jalur kereta api Eritrea, Jambu Kulon, Ceper, Klaten, Jambu Luwuk, Ciawi, Bogor, Jambu mawar, Jambu mede

Page 25

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) O, OB Shift 2, Oba Selatan, Tidore Kepulauan, Oba Tengah, Tidore Kepulauan, Oba Utara, Tidore, Oda Nobunaga, Odair Fortes, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Oktaf, Oktaf Paskah, Oktal, Oktan, Olivia Dewi, Olivia Lubis Jensen, Olivia Newton John, Olivia Newton-John, Onozalukhu You, Moro O, Nias Barat, Onozalukhu, Lahewa, Nias Utara, Onozitoli Sawo, Sawo, Nias Utara, Onta

Page 26

Tags (tagged): Judul Topik (Artikel) O, OB Shift 2, Oba Selatan, Tidore Kepulauan, Oba Tengah, Tidore Kepulauan, Oba Utara, Tidore, Oda Nobunaga, Odair Fortes, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Oktaf, Oktaf Paskah, Oktal, Oktan, Olivia Dewi, Olivia Lubis Jensen, Olivia Newton John, Olivia Newton-John, Onozalukhu You, Moro O, Nias Barat, Onozalukhu, Lahewa, Nias Utara, Onozitoli Sawo, Sawo, Nias Utara, Onta