Contoh peraturan perundang undangan di tingkat kabupaten kota adalah

Tata perundang-undangan diatur dalam :

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Urutannya yaitu : 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Keputusan Presiden; 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu : 1) UUD 1945; 2) Tap MPR; 3) UU; 4) Peraturan pemerintah pengganti UU; 5) PP; 6) Keppres; 7) Peraturan Daerah;

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) UU/Perppu; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU/Perppu; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah Provinsi;

6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Definisi :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

2014-06-03

contoh pengamalan sila sila dalam pancasila

Negara A memiliki panjang laut territorial sejauh 14 mil yang diukur dari garis pantai ketika surut. Pak Andi melakukan pelayaran dari Negara A ke Ne … gara B sampai sejauh 12 mil. Di wilayah lautan apakah Pak Andi berlayar? Jelaskan!

Terdapat 2 negara yang bernama Negara A dan Negara B. Negara B telah mengakui kedaulatan Negara A. Namun, pada saat Negara A dijajah oleh Negara C, Ne … gara B pun mencabut pengakuaannya. Jenis pengakuan apakah yang dilakukan oleh Negara A dan B serta bagaimanakah sifatnya? Jelaskan!

Sebutkan tata cara menyampaikan pendapat sesuai aturan

20. Saat seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, akan tercipta keseimbangan antara ...dan .... tolong di bantu karna besok ud … ah mau di kumpul

bentuk penerapan nilai Pancasila terhadap pelestarian hewan adalah dengan tidak berburu secara

1) proklamasi kemerdekaan republik Indonesia didahului oleh peristiwa Rengasdengklok. 2) peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa mengamankan Soekarn … o-hatta pada 16 Agustus 1945 wib ke Rengasdengklok Karawang. 3) Tujuan mengamankan Soekarno-Hatta pada peristiwa Rengasdengklok adalah agar keduanya tidak terpengaruh Jepang. 4) Selain itu, peristiwa itu bertujuan untuk memenuhi tuntutan golongan muda untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan.kalimat 4) memuat informasi berdasarkan kata tanya?

Jawaban yang ben 1. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai .... 2. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung … jawab .... 3. Tanaman kina dapat dimanfaatkan sebagai 4. Tumbuhan yang mengatup saat disentuh adalah .... 5. Pada bulan Februari 1946, pemerintah mu- lai memprakarsai usaha untuk memecah- kan masalah-masalah ekonomi yang men- desak. Program Pinjaman Nasional dilak- sanakan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah .... 6. Tari Indang berasal dari daerah ....bantu jawab kak

ak. Sold rah Put Apa Bagaimana Mengapa Pengíbar Sang Saka Merah Putíh Kapan Siapa Di mana,beserta jawabanya.!

3. Jawab: diaga dengan benar berdianason rawat dia dan buat Mengapa harus menyanyangi hewan dan tumbuhan di sekitar? Jelaskan pendapatmu! Jawab: