Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan kecuali

EF Dhafi Quiz

Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at ef.dhafi.link. with Accurate Answer. >>

Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :

1. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung undang - undang
2. Dalam akuntansi pemerintah memungkinkan mempergunakan lebih dari 1 jenis dana
3. Pemerintah berorientasi laba dan mengenal perkiraan modal dan laba pada neraca
4. Pemerintah membukukan anggaran

Apa itu ef.dhafi.link??

ef.dhafi.link Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.

GH Dhafi Quiz

Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at gh.dhafi.link. with Accurate Answer. >>

Akuntansi Pemerintah sudah pasti berkaitan dengan lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya yang tidak profit oriented. Akuntansi sebagai sistem informasi bagi pemerintah untuk mencatat anggaran negara dan realisasi anggaran secara dominan sehingga cabang akuntansi ini disebut juga akuntansi anggaran. Penerapan akuntansi pemerintahan berbeda-beda pada setiap negara sesuai sistem pemerintahan setiap negara sehingga manfaat akuntansi bagi perusahaan dan pemerintah juga berbeda.

Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki sistem pemerintah berupa federasi sehingga sistem akuntansi pemerintahan yang dipakai bersifat desentralisasi, sedangkan di Indonesia memakai sistem akuntansi pemerintahan sentralisasi karena berupa negara kepulauan yang bersatu pada pemerintah pusat.

Beberapa karakteristik akuntansi pemerintah (Karakteristik Akuntansi Sektor Publik) antara lain:

Lembaga pemerintah seperti kementerian biasanya tidak mencatat laba (profit) negara karena lembaga pemerintah mencari laba  karena pendapatan secara keseluruhan didapat dari pemasuka negara yang bersifat memaksa berupa pajak atau pendapatan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan dalam akuntansi pemerintah tidak terdiri dari laporan laba (income statement) dan perlakuan sesuai hakikat akuntansi yang terkait dengan hal itu.

• Kepemilikan Pemerintah Bersifat Kolektif Sesuai Konstituen

Kepemilikan seperti jenis modal dalam akuntansi oleh pemerintah tidak bisa direalisasikan dalam bentuk kepemilikan modal (baca: pengertian modal dan jenis jenis modal) yang dapat dialihkan kepada siapapun. Kalau ada konstituen/warga negara sewaktu-waktu tidak puas terhadap kinerja pemerintah maka hak kepemilikan negara tidak bisa diserahkan begitu saja. Begitu panjang dan rumitnya mekanisme untuk menyalurkan aspirasi atau masukan kepada pemerintah tentang kebijakan yang ditetapkan sehingga harus menunggu pemilihan umum selanjutnya (lima tahun ke depan) untuk mengevaluasi keputusan pemerintah periode ini sehingga bisa menjadi masukan untuk anggota DPR atau presiden yang terpilih selanjutnya.

• Kontribusi Keuangan Tidak Terkait Secara Langsung dengan Pelayanan (Jasa) Pemerintah

Pembayar pajak kemungkinan besar bukan merupakan pihak penerima layanan terbesar dari pemerintah di negara mana pun karena pengenaan pajak biasanya didasarkan pada kekayaan/kenikmatan yang dikonsumsi oleh pembayar pajak sehingga kaum menengah ke atas biasanya memberikan subsidi kepada kaum bawah. Pajak tidak dikenakan berdasarkan seberapa besar atau benyak jenis layanan pemerintah yang dinikmati. Jika pemerintah menerapkan biaya layanan (perbedaan biaya dan beban dalam akuntansi) biasanya dikenakan berdasarkan jumlah layanan yang tidak meliputi seluruh biaya pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan.

• Keputusan Kebijakan dan Operasional Dibuat Oleh Lembaga Perwakilan di Negara-Negara Penganut Demokrasi Indonesia

Anggota lembaga perwakilan di negara mana pun termasuk Indonesia berasal dari berbagai latar belakang yakni dari partai politik atau bukan serta memiliki beragam latar belakang pendidikan namun mereka dipaksa oleh berbagai pihak untuk memutuskan berbagai persoalan yang kerap tidak sesuai dengan keahlian.

• Keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka

Pencatatan akuntansi dan laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan harus bersifat terbuka sehingga siapapun bisa melihat dan memeriksa agar  korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin sedikit karena berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Di Indonesia, sidang pembahasan anggaran dibuka kepada publik dan melibatkan wartawan untuk meliputnya sehingga anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan bisa dievaluasi oleh masyarakat dengan mudah.

• Dimungkinkan Adanya Pemakaian Lebih Dari Satu Jenis Dana

Sumber pendapatan pemerintah sangat banyak sehingga pemasukan bisa berasal dari banyak sumber termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maka tidak heran jika pemakaian dana untuk suatu kegiatan atau program pemerintah berasal dari berbagai sumber.

• Akuntansi pemerintahan Bersifat Kaku

Akuntansi pemerintah sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemakaiannya bersifat kaku atau tidak bisa ada tambahan apapun. Akuntansi pemerintahan juga mencatat pengeluaran modal namun tidak memerlukan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Pemerintah juga membuat pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut sudah digunakan sesuai rancangan anggaran.

Tujuan akuntansi sektor publik yang pada hakikatnya sama dengan akuntansi pemerintah juga berkaitan dengan masyarakat (publik) sehingga pencatatan transaksi dan pembukuan wajib dilakukan secara terbuka agar publik bisa melihat dan menilai kinerja pemerintah.

SarjanaEkonomi.Co.Id – Hai sobat sarjanaekonomi.co.id jumpa lagi dalam artikel kesayangan Anda.

Pada pembahasan kali ini, akan membahas mengenai Akuntansi Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya mari simak pembahasannya secara lengkap di bawah ini.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan Negara (public finance), khususnya pada tahap melaksanakan anggaran (budget excution), yang termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang sifatnya permanen ataupun yang hanya seketika pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

• Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
• Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
• Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
• Akuntansi pemerintahanan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
• Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
• Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Peranan Akuntansi Pemerintahan

• Akuntabilitas yang mempertanggungjawabkan pengelolahan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
• Manajemen yang bisa membantu para nasabah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga dapat memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aktifa, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak.
• Transparansi dapat memberikan suatu informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang sudah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
• Keseimbangan antargenerasi (Intergenerational Equity) bisa membantu para nasabah untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk bisa membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut dalam menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

1. Akuntabilitas

Keuangan Negara yang dikelola harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah membantu merancang penyusunan APBD dan strategi pembangunan dan pengendalian atas kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan perundang-undangan, efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

3. Pengawasan

Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Syarat Akuntansi Pemerintahan

• Terkait dengan klasifikasi anggaran
• Perkiraan harus dijalankan
• Memudahkan pemeriksaaan yang dilakukan oleh pemeriksa
• Sistem akuntansi harus selalu dikembangkan
• Perkiraan harus dikembangkan dengan efektif
• Pengadaan sebuah perkiraan

Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Akuntansi Pemerintahan : Pengertian, Tujuan, Syarat, Karakteristik & Peranannya Lengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. Terima Kasih.

Baca Juga Artikel Lainnya :