Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah apabila APBD mengalami defisit?

KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2019 sebesar 7,7 miliar dollar AS atau turun 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Lebih rendah dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai 8,2 miliar dollar AS atau 2,9 persen dari PDB.

Sebenarnya apa pengertian defisit anggaran?

Diambil dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter (1993) karya Umar Basalim, secara umum defisit adalah situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan. Baik dalam lingkup suatu organisasi maupun negara.

Defisit juga bisas diartikan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan.

Baca juga: Penyerapan Anggaran Masih 74 Persen, Anies Sebut karena Pemasukan Turun

Keadaan defisit suatu negara bisa ditutupi dengan memaksimalkan berbagai sumber keuangan negara, baik dari dalam maupun luar negeri.

Faktor penyebab defisit

Beberapa faktor dapat memengaruhi keadaan keuangan suatu negara, diantaranya:

Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk maupun jasa untuk kebutuhan sehari-hari bisa memicu terjadinya defisit anggaran.

Misalnya pembelian sembako, BBM, transportasi, dan listrik yang tidak begitu banyak pemasukan.

Keadaan ini membuat pemerintah harus memberikan subsidi terhadap berbagai kebutuhan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli kebutuhan tersebut.

Lemahnya nilau tukar mata uang

Indonesia termasuk negara yang melakukan pinjaman uang ke luar negeri. Setiap kali ada perubahan nilai mata uang asing, terutama dolar AS, maka Indonesia terkena imbasnya.

Pinjaman luar negeri dihitung dengan valutas asing. Sedangkan pembayaran utangnya dihitung dengan rupiah.

Baca juga: APBN Jelang Tutup Tahun: Defisit Bengkak, Penerimaan Loyo

Jika ada depresiasi mata uang rupiah, maka utang Indonesia semakin besar.

Sebuah negara berkembang sering melakukan investasi besar dala hal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan memang dapat mempercepat tumbuhnya perekonomian. Namun jika tidak sebanding hasilnya pengeluaran tetap besar daripada pemasukan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), pemerintah menggunakan standar harga yang sudah ditetapkan.

Namun, hal tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Ketika terjadi inflasi tak terduga, maka beban biaya untuk berbagai program pemerintah juga akan meningkat. Sedangkan anggarannya sudah ditetapkan.

Baca juga: Defisit APBN Rp 369,8 Triliun Per November 2019, Ini Kata Sri Mulyani

Sehingga APBN mengalami revisi dan pemerintah harus mengeluarkan kas lebih besar lagi.

Pemotongan biaya sering dilakukan pada beberapa program karena penerimaan negara tidak sesuai target.

Hal ini mengakibatkan program tidak berjalan maksimal dan setiap tahun pemerintah harus menutup kekurangan tersebut.

Dampak defisit

Secara umum defisit anggaran mampu memberikan dampak buruk bagi sebuah negara maupun skala organisasi. Dampak tersebut atara lain:

Keadaan defisit dapat dilihat dari kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok atau inflasi.

Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang yang belum menghasilkan.

Baca juga: Neraca Dagang Defisit 1,33 Miliar Dollar AS, Kepala BPS Imbau RI Perlu Hati-hati

Ditandai dengan kurangnya pengeluaran karena penerimaan yang lebih sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menambah modal.

Dengan keadaan inflasi, mampu mengurangi pendapatan riil masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mengurangui tingkat konsumsi dan tabungannya.

Padahal peran penting tabungan adalah untuk mendorong investasi.

Penurunan tingkat investasi juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

Suku bunga meningkat dan penurunan investasi akan membuat proyek berhenti. Di mana sebuah proyek pasti memiliki banyak pekerja yang harus dikurangi.

Cara mengatasi defisit anggaran

Dari situ resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia bisa menghidari atau mengatasi defisit anggaran jika rasionya tinggi.

Baca juga: Jelang Tutup Anggaran 2019, Serapan APBD DKI 74 Persen

"Dengan pendapatan negara yang lebih tinggi, pemerintah akan dapat meningkatkan belanja yang bertujuan menurunkan kesenjangan di Indonesia," kata Sri Mulyani.

Peningkatan belanja guna untuk masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan.

Selain meningkatkan pajak dari sisi penerimaan kas negara, juga bisa menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat.

Melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir. Baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah bisa melakukan pemotongan biaya program tertentu. Program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor riil sebaiknya dikurangi.

Kemudian pengurangan pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang terlampau besar, seperti BBM, Listrik, dan lainnya.

Hal-hal tersebut bisa membantu mengurangi atau menghindari defisit anggaran.