TRENDING | 18 Februari 2021 11:19 Reporter : Kurnia Azizah Merdeka.com - Apa yang dimaksud dengan demokrasi acap kali dianggap sebagai dasar hukum sebuah negara. Sejatinya demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar suatu negara atau pemerintahan. Secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologi, apa yang dimaksud dengan demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni 'Demos' dan 'Kratos'. Demos berarti rakyat atau khalayak, dan kratos berarti pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi memperbolehkan warga negaranya berpartisipasi. Baik secara langsung atau melalui wakil rakyat dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Indonesia menjadi negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga memberi kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Mengenal apa yang dimaksud dengan demokrasi, akan membuat kita lebih memahami sistem pemerintahan ini berjalan dengan tepat. Sesuai dengan kalimat yang sering dielu-elukan pula, bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Supaya lebih paham, mari mengenal apa yang dimaksud dengan demokrasi lengkap beserta sejarah singkat dan ciri-ciri dasarnya. 2 dari 4 halaman
ilustrasi bebas berpendapat Liputan6 ©2021 Merdeka.com Dilansir dari Liputan6, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang di dalamnya mengizinkan dan memberikan warga negaranya untuk bebas berpendapat. Serta berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Demokrasi dimaksudkan sebagai landasan hukum sebuah negara. Baik untuk yang terlibat di pemerintahan, maupun rakyatnya yang disebut memiliki kuasa lebih besar. Karena rakyat berperan memilih dan menentukan perwakilan yang berhak duduk di pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi oleh para ahli, sebagai berikut: Abraham Lincoln Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Samuel Huntington Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem. Dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon yang bebas bersaing untuk memperoleh suara. Hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Charles Costello Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. H. Harris Soche Menurut H. Harris Soche, pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka. Merriem Menurut Merriem, demokrasi bisa didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas. Pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka. Baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik. Rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. C.F. Strong Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara. John L. Esposito Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hannry B. Mayo Hannry B. Mayo menyebutkan pengertian demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. 3 dari 4 halaman
Dikutip dari Bola.com, sistem demokrasi sudah mulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Sistem ini melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan keberlangsungan negara. Sehingga seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Kala itu Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif. Serta yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Seluruh warga Athena, terkecuali wanita, budak, orang asing, pria di bawah usia 20 tahun. Mereka memiliki hak berbicara dan memberikan suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi di Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik di Athena. 4 dari 4 halaman
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa demokrasi harus selalu melibatkan rakyat dalam pembuatan hukum. Berikut ciri-ciri dasar lainnya dari demokrasi: 1. Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat Segala keputusan yang diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara. Bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam sistem pemerintahan. 2. Menjalankan Konstitusi Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini tertuang dalam penetapan Undang-Undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. 3. Adanya Perwakilan Rakyat Dalam sistem pemerintahan demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat. Berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum, kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota dewan terpilih. 4. Adanya Sistem Kepartaian Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah, apakah sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, partai juga bertugas mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah. Pada saat ini terjadi dilema demokrasi yang dialami oleh Pemerintah yang dapat kita lihat dari kritik terhadap kebijakan pemerintah yang muncul secara masif di berbagai lini, salah satunya menggunakan mural sebagai media penyampaian aspirasi yang dikarenakan tidak berjalannya sistem penyampaian aspirasi formal di pemerintah dengan baik. Salah satu politikus, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan jika hal ini perlu didiskusikan kembali karena telah menimbulkan kesenjangan, ketidakpercayaan, hingga pembelahan di tengah masyarakat, dimana seharusnya demokrasi menghasilkan kesetaraan, keadilan dan harmoni. Lalu apa yang dimaksud dengan demokrasi itu? Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara. Karena itu rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Sehingga tercipta sistem pemerintahan dalam negara yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the people, by the people, to the people). Adapun hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:
Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (legitimate government) dimata rakyat. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya suatu pemerintahan yang sah adalah agar pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung ( melalui DPR).
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya Pada saat ini Indonesia sedang berada di masa pandemi covid-19, dimana pandemi ini memberikan tidak hanya berdampak terhadap sektor sosial dan ekonomi, akan tetapi berdampak juga terhadap demokrasi. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor menunjukkan bahwa data dari Economy Intellegent Unit menunjukkan adanya stagnasi kualitas demokrasi dari 5.55 pada 2018 menjadi 5.44 pada 2020. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kualitas demokrasi di tahun 2021 dapat dilihat dari Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan, yang memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan, yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Selain itu lemahnya checks and balances dari DPR, yang dilihat bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Begitupula saat munculnya beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Bahkan hingga ketika tidak lancarnya pemberian bantuan sosial dan munculnya pencitraan bagi-bagi sembako, DPR tampak tak bergeming. Demokrasi pasca-pandemi nampaknya tidak akan pulih dalam waktu dekat apabila tidak ada terobosan politik yang berarti. ini dapat kita lihat dari situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi dimana melahirkan berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis sangatlah penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat adalah satu prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Maka sangatlah perlu untuk memperbaiki kapasitas masyarakat sipil dengan memperbaiki peran, fungsi, dan posisi organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Sebagai tambahan, struktur resmi pembuatan keputusan harus diperbaiki dengan memperkuat alat-alat pembuatan keputusan baik yang sudah ada maupun yang tradisional, dan dengan memperhatikan sepenuhnya aspirasi rakyat. |
Apa siapa yang dimaksud dengan people dan government
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
