Perencanaan pariwisata perlu dilakukan karena adanya banyak perubahan dalam industri pariwisata saat ini. Pariwisata mencakup banyak hal yang melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan strategi tertentu dalam perencanaan kegiatan pariwisata sehingga dapat berlangsung dengan baik. Merencanakan sesuatu dalam hal ini perencanaan pariwisata bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat dan dapat memperkecil semua efek yang tidak menguntungkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri agar perkembangan industri pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan, akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat di mana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang dan penduduk setempat. Sebagai akibat tingkah laku penduduk yang suka meniru seperti apa yang dilakukan wisatawan asing tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan wisatawan asing yang ditirunya. Suatu perencanaan dan pertumbuhan pembangunan yang tidak direncanakan akan mengakibatkan degradasi atau penurunan daya tarik suatu atraksi wisata, bahkan dapat menjurus kepada kerusakan lingkungan. Merencanakan sesuatu bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat dan dapat pula memperkecil semua efek yang tidak menguntungkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri agar perkembangan industri pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Kita semua menyadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai suatu industri diperlukan biaya yang besar, seperti; perbaikan jembatan dan jalan menuju obyek wisata, pengembangan hotel dengan segala fasilitasnya, angkutan wisata (darat, laut, dan udara) yang harus dibangun, penyediaan air bersih yang harus diciptakan dengan baik, sarana komunikasi yang teratur yang perlu diadakan, bahkan pendidikan karyawan yang profesional dalam bidangnya. Semuanya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan agar uang tidak dihamburkan sia-sia, maka suatu perencanaan yang matang mutlak diperlukan. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya akan tidak menguntungkan semua pihak. Misalnya saja bangunan hotel yang menjulang tinggi, poster iklan yang merusak pemandangan dan lingkungan, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pengotoran pantai yang tidak terkendali sebagai akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung, semuanya dapat saja terjadi sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat di mana terdapat perbedaan tingkat social antara pendatang dan penduduk setempat. Hal itu terjadi akibat tingkah laku penduduk yang suka meniru seperti apa yang dilakukan wisatawan asing tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan wisatawan asing yang ditirunya. Hal yang serupa ini jika terjadi akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti hilangnya kepribadian, mundurnya kualitas kesenian tradisional, menurunnya kualitas barang-barang kerajinan, pencemaran pada candi-candi dan monumen yang menjadi obyek wisata atau menurunnya moral kaum muda dengan adanya kebebasan melakukan sesuatu.Oleh karena itu, pengembangan pariwisata sebagai suatu industry perlu dipertimbangkan dalam segala aspek (tanpa terkecuali) karena pariwisata sebagai suatu industri tidak dapat berdiri sendiri, pariwisata berkaitan erat dengan sektor-sektor lainnya, seperti sektor ekonomi, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Apabila pengembangan pariwisata tidak terarah dan tidak direncanakan dengan matang, maka bukan manfaat yang akan diperoleh, melainkan perbenturan sosial, kebudayaan, kepentingan yang akan menyebabkan kualitas pelayanan kepada wisatawan pun menjadi rendah dan selanjutnya akan mematikan usaha-usaha yang telah lama dibina dengan susah payah. Hal yang semacam ini tentu tidak diinginkan untuk terjadi, malah sebaliknya kita harus menghindari hal demikian sedini mungkin. Caranya dengan membuat perencanaan yang terpadu dan sejalan dengan perencanaan perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, pengembangan pariwisata harus sejalan dengan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Perencanaan pariwisata hendaknya harus sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai. Keputusan pertama yang harus diambil oleh suatu daerah ialah; apakah sudah ada kesepakatan di antara pemuka/pejabat setempat bahwa daerah itu akan dikembangkan menjadi suatu obyek wisata atau suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), dan apakah manfaat serta keuntungan langsung bagi penduduk sekitar DTW sehingga pengembangan pariwisata selanjutnya akan mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah:
Pada dasarnya perencanaan dirmaksud untuk memberikan batasan tentang tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara-cara mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Jadi perencanaan merupakan predeterminasi dari tujuan-tujuan yang bersifat produktif secara sistematis dengan menggunakan alat-alat, metode dan prosedur yang perlu untuk mencapai tujuan yang dianggap paling ekonomis. Bila kita rinci pengertian tersebut di atas, maka dalam batasan perencanaan terdapat unsur:
Menurut G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management yang disadur oleh Dr. Winardi keuntungan-keuntungan dari sebuah perencanaan adalah:
Pariwisata masa kini tidak hanya terkait dalam batas-batas wilayah dalam skala tertentu. Pariwisata pada masa kini menjadi sangat khas karena melibatkan paduan budaya dan bentang alam sehingga melibatkan seluruh pihak untuk terkait didalamnya. Diantaranya ada pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur ini saling melengkapi di mana pemerintah sebagai penyelenggara dan pihak swasta sebagai media perantara untuk menyampaikan produk wisata. Sedangkan masyarakat lokal adalah unsur penting yang terlibat dalam kepemerintahan atau pihak swasta pun tidak dapat berdiri sendiri sehingga dalam penyelenggaraan pariwisata pemerintah dan swasta secara bersama-sama dapat mendayagunakan komunitas dan masyarakat lokal untuk menjadi pelaksana kegiatan pariwisata. Berikut ini gambar mengenai kompleksitas pariwisata dan sistem pariwisata. Lima hal yang harus diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller (1997) yaitu:
Teori siklus hidup destinasi wisata yang dikemukakan oleh Butler pada tahun 1980 yang dikenal dengan Tourism Area Life Cycle (TALC). Siklus hidup destinasi wisata yang dikemukan oleh Butler (1980) terbagi menjadi tujuh tahap, yaitu:
Konsekuensi dari adanya perbedaan karakteristik dalam pembangunan atau perkembangan pariwisata menuntut seorang perencana pariwisata untuk selalu mencermati bentuk keterkaitan antara komponen kepariwisataan dengan karakteristik komponen lingkungan untuk menentukan lingkup pekerjaan. Perencanaan biasanya dapat membantu meminimalkan konflik yang terjadi berkaitan dengan penggunaan tanah atau sumber daya lainnya (Glaria and Cenal, 1990). Diperlukannya sebuah perencanaan dapat juga dikaitkan dengan perkembangan wilayah dan/atau perkembangan kota. Kebutuhan ini terutama dirasakan setelah perkembangan fisik industri atau usaha kepariwisataan, khususnya hotel yang teraglomerasi di lokasi-lokasi tertentu, menyebabkan permasalahan pada skala yang lebih luas. Dalam perencanaan termasuk perencanaan kepariwisataan perlu dipahami perihal kebutuhan di satu sisi serta pemahaman cara pemenuhan kebutuhan tersebut di sisi lain. Memahami bahwa pariwisata mencakup aspek yang amat luas dan rencana tata ruang wilayah sebagai suatu konsep penataan ruang kegiatan, maka kebutuhan akan rencana pariwisata yang komprehensif dirasakan sebagai suatu keharusan. Rencana pariwisata bukan sekedar menyangkut kebutuhan akan akomodasi, mendandani obyek wisata atau membangun obyek rekaan, melainkan harus menjadi satu kesatuan yang terpadu dengan rencana umum tata ruang wilayah; dan sebaliknya, rencana tata ruang wilayah tidak dapat mengabaikan unsur ‘suka’ yang paling tidak adalah kebutuhan akan rekreasi dan lebih luas adalah kebutuhan akan pariwisata. Pengaruh dari kurangnya perencanaan dalam sebuah organisasi telah didokumentasikan dalam berbagai literatur, pengaruhnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
by Taslim http://pariwisata.rejanglebongkab.go.id |