 Show
Sobat Budpar Sumut… Ketika proklamasi kemerdekaan telah dibacakan, Indonesia masih belum memiliki dasar negara. Oleh karenanya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan Sidang yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Tujuan sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 untuk membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan UUD. Rapat perdana ini diadakan di Pejambon yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu pun berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden Disave ya Sobat Budpar Sumut
PENGESAHAN Undang-undang Dasar 1945, pengangkatan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wapres RI serta Pembentukan Komite Nasional merupakan hasil sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum., menjelaskan, selama ini masyarakat keliru dalam memahami. Menurut mereka, pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah menjadi negara, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi. Tapi sebenarnya Indonesia masih belum menjadi negara. “17 Agustus 1945 itu hanya pernyataan kemerdekaan,” ucap Reza. Sehari setelah pembacaan proklamasi, Indonesia baru menjadi sebuah negara. Melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Seperti yang disinggung di atas, hasil sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 di antaranya, pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hasil ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baca juga: Apa Sih Tujuan Pembentukan PPKI? Hasil Pertama, yakni pengesahan UUD 1945. Kegiatan itu mengandung landasan idealisme bernegara maka harus disahkan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI. Selain mengesahkan UUD 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan perancangan Pancasila. Ada lima orang tokoh yang terlibat di antaranya: KH. Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimejo, Mohammad Hatta, dan Teuku Mohammad Hasan. Hasil sidang kedua yakni mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan usulan dari Otto Iskandardinata. Kedua Founding Father itu terpilih secara aklamasi untuk memimpin Indonesia. Setelah itu keduanya pun disahkan dengan mengadakan pelantikan. Hasil ketiga dalam Sidang Pertma PPKI ini yaitu dibentuknya Komite Nasional. Fungsi pembentukan Komite Nasional ini untuk meringankan tugas Presiden serta Wakil Presiden. Mengapa seperti itu? Karena Republik Indonesia belum memiliki lembaga DPR dan MPR. Itulah hasil sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945. Seperti pesan Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah). PPKI melakukan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggl, 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Adapun hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yaitu:
Jadi, jawaban yang tepat adalah:
Apa saja hasil sidang PPKI Pertama, Kedua dan Ketiga? – PPKI adalah organisasi pada masa awal-awal kemerdekaan republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tujuan dari pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan dan menjalankan tugas-tugas dari BPUPKI. Tugas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan sekaligus menyegerakan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain untuk persiapan kemerdekaan, PPKI juga dibentuk untuk merumuskan dasar negara sampai lembaga negara. Hal-hal praktis yang menyangkut negara akan menjadi tugas PPKI. Dalam mempersiapkan kemerdekaan, banyak berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Buku berjudul Bunga Rampai Sejarah Indonesia oleh Moehkardi merangkum kejadian-kejadian besar yang menjadi perjalanan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Selain ditugaskan untuk menyelesaikan, sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang dan falsafah negara, PPKI juga harus bermusyawarah untuk menentukan cara penyampaian dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. SEJARAH HUKUM INDONESIA Seri Sejarah Hukum A. Hasil Sidang Pertama PPKI1. Disahkannya UUD 1945Hasil pertama dari sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Maka dari itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI.
Anda Mungkin Juga MenyukaiSelain mengesahkan UUD 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. UUD 1945 Lengkap Dengan Pahlawan Nasional & Revolusi 2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. HattaHasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah perihal pengangkatan Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh Hatta menjadi wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandardinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah. Selama menjabat Ir. Soekarno telah melakukan banyak hal bagi bangsa Indonesia. Buku berjudul The Remarkable Story Of Soekarno yang ditulis oleh Adimitra Nursalim menceritakan perjalanan Soekarno semasa hidup dan kepemimpinannya. 3. Pembentukan Komite NasionalHasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya komite nasional. Komite nasional akan dibentuk untuk membantu presiden, beserta wakil presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR, yang akhirnya akan memiliki peran penting hingga saat ini. Baca juga : Sejarah dan Latar Terbentuknya PPKI B. Hasil Sidang Kedua PPKISidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua. Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya. 1. Pembagian Provinsi di IndonesiaHasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah, PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur. Berikut ini adalah pembagian provinsi beserta gubernur untuk mengepalai provinsi tersebut:
Berlangganan Gramedia Digital Baca SEMUA koleksi buku, novel terbaru, majalah dan koran yang ada di Gramedia Digital SEPUASNYA. Konten dapat diakses melalui 2 perangkat yang berbeda. Rp. 89.000 / Bulan
2. Membentuk Komite Nasional DaerahHasil kedua pada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk komite nasional daerah. Komite nasional daerah ini akan berada di tiap-tiap provinsi yang sudah dibagi menjadi 8 provinsi, pada putusan sebelumnya. Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu presiden. Politik Lokal di Indonesia 3. Pembentukan Departemen dan MenteriHasil ketiga pada sidang kedua adalah PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Ada 12 kementrian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya. Serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen. Berikut adalah nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya pada kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama:
Baca juga : Organisasi Pergerakan Nasional C. Hasil Sidang Ketiga PPKI1. Pembentukan Komite Nasional PusatHasil sidang pertama dalam sidang ketiga yang dilakukan oleh PPKI adalah pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Komite nasional pusat dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Fungsinya sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota komite nasional pusat yang dilantik adalah 137 anggota, yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil dari sidang komite nasional pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya. Wakil dari komite nasional pusat ini ada tiga, yaitu M. Sutardjo (wakil ketua pertama), Latuharhary (wakil ketua kedua), dan Adam Malik (wakil ketua ketiga). 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI)Salah satu hasil sidang pada sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, Makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI akan diketuai oleh Ir. Soekarno. Namun, Pantai Nasional Indonesia (PNI) yang dirancang sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia pembentukannya akan dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Pada akhirnya rancangan ini tidak jadi terlaksana. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti Heiho, Laskar Rakyat dan PETA dibubarkan. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus sejumlah organisasi, seperti BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), KNIP (Komite Nasional Indonesia) dibentuk dengan tujuan baik. Pengumuman tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno, sekaligus sidang yang dilaksanakan pada gedung pusat kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir untuk membentuk KNI. PPKI akhirnya dibubarkan dan pelantikan KNI dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, ditemani Sutardjo sebagai wakil ketua satu, Latuharhary sebagai wakil ketua dua, dan Adam Malik sebagai wakil ketua tiga. Anggotanya berjumlah 136 orang. Itulah beberapa informasi mengenai PPK beserta hasil sidangnya. Jika Grameds masih tertarik untuk mempelajari sejarah-sejarah negara Indoneis, Grameds bisa menemukannya di www.Gramedia.com karena Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan menyajikan beragam buku menarik. Baca juga artikel terkait “Hasil Sidang PPKI” : Sumber: dari berbagai sumber Opini Tempo: Kepahlawanan dan Kemerdekaan
Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.
|
Apa 3 keputusan yang dibuat pada sidang 1 PPKI?
Pos Terkait
Copyright © 2024 adaberapa Inc.
