4 Apa saja faktor yang menyebabkan Belanda keluar dari Indonesia Sebutkan dan jelaskan?

KOMPAS.com - Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Meski sudah merdeka, namun penjajah menentang dan tidak mengakui kemerdekaan tersebut.

Table of Contents Show

Sejarah KMB
Video yang berhubungan

Belanda mencoba datang kembali untuk merebut Indonesia dengan kekerasan atau senjata.

Namun, berbagai usaha terus dilakukan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan berakhir dengan kegagalan.

Apalagi adanya kecaman dari dunia internasional untuk Belanda, seperti dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda ke Indonesia.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Dimulainya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda

DK PBB juga menyerukan diadakan perundingan antara Belanda dan Indonesia untuk penyelesaikan masalah.

Negosiasi

Selanjutnya Belanda dan Indonesia mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi.

Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selain perjuangan dengan senjata, bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan juga melalui diplomasi, yakni melalui meja perundingan.

Salah satu perundingan, yakni Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebelum KMB, sudah berlangsung beberapa pertemuan dengan menghasilkan perjanjian, seperti perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.

Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada 10 November 1946 di Linggarjati sebelah selatan Cirebon. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (Istana Merdeka), Jakarta.

Baca juga: Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia

Sementara Perjantian Renville ditandantangani pad 17 Januari 1948. Perjanjian tersebut berlangsung di atas kapal perang Renville pada 8 Desember 1947.

Namun perjanjian-perjanjian tersebut belum mampu membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian digelar KMB.

Sejarah KMB

KMB digelar pada 23 Agustus-2 November di Den Haag, Belanda. KMB digelar sebagai tindaklanjut dari perundingan Roem-Royen yang secara eksplisit hasilnya menandakan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Perjanjian Roem-Royen terjadi pada 14 April-19 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Indonesia diwakilkan oleh Mr.Moh. Roem, sedangkan Belanda Dr. Van Royen.

Isi Perjanjian Roem-Royen

Pernyataan Mr. Moh Roem

Mengeluarkan perintah kepada "pengikut republik yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya.

Bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.

Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Pernyataan Dr. Van Royen

Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
Menjamin pengentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik.
Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah-daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1928 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan republik.
Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
Berusaha dengan sungguh-sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Pada KMB, pihak Indonesia diwakili oleh, Moh.Hatta (ketua), Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, J. Leitnena, Ali Sastroamijojo, Djuanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Djojohadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, Muwardi.

Sementara Belanda diwakili oleh Van Maarseven dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal diwakili oleh Sultan Hamid II.

Baca juga: Era Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan

Isi KMB

Pada 2 November 1949 berhasil ditandatangani persetujuan KMB.

Isi dari persetujuan KMB adalah:

Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikta pada bulan Desember 1949.
Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda.
Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda.
Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.

Kemudian pada 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia disahkan. Penyerahan dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta, Indonesia dan Amsterdam, Belanda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Doni Setyawan | April 5, 2017 | Masa Awal Kemerdekaan |

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Konsekuensi dari hasil KMB ini kemudian memaksa Belanda untuk segera melakukan penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah sudah penguasaan Indonesia oleh Belanda. Semenjak itu, Indonesia menjadi negara yang benar-benar sudah merdeka. Selain adanya hasil KMB, berbagai kondisi baik itu dari dalam negeri dan luar negeri memaksa Belanda untuk segera keluar dari Indonesia

Faktor dari dalam

Faktor dari dalam negeri Indonesia yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia antara lain:

Belanda menyadari bahwa kekuatan militer tidak cukup untuk menghadapi militer Indonesia yang berjumlah banyak dengan semangat luar biasa untuk mengusir penjajah
Perang yang berkepanjangan membuat hancurnya perkebunan dan pabrik-pabrik Belanda yang ada di Indonesia
Belanda tidak mendapat dukungan dari dalam negeri Indonesia
Para pejuang Indonesia melakukan perang gerilya dan serangan terus menerus terhadap kekuatan Belanda di Indonesia

Faktor dari Luar

Sedangkan faktor dari luar negeri yang membuat Belanda harus meninggalkan Indonesia antara lain: Sikap dari PBB, negara negara Asia-Afrika dan Amerika Serikat.

Resolusi DK PBB

Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda antara lain: (a) mendesak kepada Belanda untuk menghentikan seluruh operasi militer, dan kepada Indonesia agar menghentikan perang gerilya, (b) mendesak Belanda untuk membebaskan pemimpin Indonesia yang ditangkap saat mengadakan Agresi Militer Belanda II, (c) menganjurkan Indonesia dan Belanda untuk membuka kembali perundingan.

Konferensi Asia di New Delhi

Sebelumnya tanggal 19 Desember 1949, P.J Nehru (dari India) dan U Aung San (dari Myanmar) memprakarsai Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi tanggal 20-23 Januari 1949 yang dihadiri negara negara antara lain: Afghanistan, Australia, Myanmar, Sri Langka, Ethiopia, India, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Suriah dan Zaman. Wakil Indonesia yang hadir dalam konferensi Asia antara lain A.A Maramis, Sudarsono, dan Soemitro Djojohadikusumo. Hasil dari konferensi Asia berupa resolusi yang akan diajukan kepada PBB. Isi resolusi konferensi Asia antara lain:

Pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta
Pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri
Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
Penyerahan kedaulatan paling lambat pada tanggal

Sikap Amerika Serikat

Pada awalnya, Amerika Serikat membantu Belanda dalam banyak hal, salah satunya adalah dengan kembali berkuasa Indonesia. Belanda merupakan salah satu Sekutu dari Amerika Serikat pada Perang Dunia II terutama untuk kawasan di Eropa Barat. Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer untuk Belanda dalam Marshall Plan. Tujuan dari Amerika Serikat ini tidak bisa dipisahkan dari politik Amerika Serikat dalam perang dingin dengan Uni Soviet.

Sikap Amerika terhadap Indonesia berubah setelah pemerintah Indonesia menumpas pemberontakan PKI Madiun yang ada kaitannya dengan Uni Soviet. Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia menumpas pemberontakan PKI inilah yang menjadikan kebijakan Amerika Serikat kemudian mendukung Indonesia dan mendesak Belanda untuk keluar dari Indonesia. Amerika Serikat menganggap bahwa Indonesia sebagai sekutu yang kuat untuk membendung komunisme di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat takut kalau pada akhirnya tetap mendukung Beladan, akan membuat Indonesia mendekat kepada Uni Soviet.

Untuk materi lebih lengkap tentang PERUNDINGAN-PERUNDINGAN DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih