Indonesia..!! siapa pun pemimpinnya, masalah bangsa tetap datang bertubi-tubi. Gonta-ganti pimpinan tetap saja masalah datang silih berganti. Kenyataan ini bisa dilihat secara kasat mata baik melalui media elektronik maupun surat kabar. Bangsa ini masih dihadapkan pada realitas permasalahan bangsa yang sangat besar. Realitas di bidang hukum, budaya korupsi merebak semakin kronis dan sistemik, makelar kasus terbukti merajalela. Pengungkapan kasus tersangka mafia pajak terus dilakukan dan berbagai kasus penyimpangan hukum lainnya, semua benar-benar mengikis kepercayaan rakyat pada kepemimpinan nasional. Akibatnya meskipun proses hukum masih berjalan, timbul kekhawatiran masyarakat bahwa semua itu hanyalah sebuah skenario konspirasi besar. Bahkan pers yang selama ini dianggap sebagai salah satu media yang mengawasi jalannya proses hukum, tercium indikasi ada di dalam skenario tersebut.
Tidak hanya itu realitas permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan juga sangat memilukan. Bangsa ini di mata dunia identik dengan raksasa rapuh. Rumah megah bangsa seolah tidak berpagar. Kapal-kapal asing bebas keluar masuk menjarah ikan di perut laut pedalaman. Bahkan negara tetangga tanpa rasa takut memindahkan patok-patok batas negara. Maklum, peralatan perang tentara Indonesia yang ketinggalan jaman.
Sedangkan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, siapapun pemimpinnya angka kemiskinan tinggi, pendidikan dan kesehatan mahal. pengangguran meningkat, anak-anak kekurangan gizi menambah berat beban penderitaan rakyat. Kenyataan lain, kita dihadapkan dengan harga-harga kebutuhan yang melonjak, tarif listrik terus meningkat namun tidak diikuti oleh peningkatan pelayanan, ongkos transportasi mahal, bencana akibat ulah manusia semakin marak, tingkat kecelakaan jalan raya meningkat sebagai akibat buruknya infrastruktur jalan raya, dimana-mana ditemukan jalan rusak. Siapapun gubernurnya, Jakarta tetap macet, bahkan tidak hanya di Jakarta di berbagai daerah selalu dilanda banjir ketika musim hujan tiba, dan berbagai masalah lainnya.
Kenapa itu semua terjadi? tentu jawabannya tidak mudah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Namun demikian, ada satu faktor mendasar yang layak untuk disoroti sebagai penyebab itu semua yaitu peran kepemimpinan nasional. Kegagalan para memimpin bangsa ini paling tidak memiliki peran pemicu berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Janji-janji perbaikan semasa kampanye hanya sebuah janji semata. Peran kepemimpinan nasional yang seharusnya berada pada garis depan untuk mengatasi berbagai masalah bangsa ini, justru dihadapkan dengan berbagai permasalahan tersendiri. Tidak mengherankan jika akhirnya masalah-masalah yang membelit bangsa ini jadi bertumpuk dan tidak pernah diselesaikan. Kepemimpinan yang ada hanya sibuk membangun benteng kekuasaan dengan permainan citra. Semua masalah bangsa diselesaikan dengan retorika, iklan di media massa atau membangun karisma di mata masyarakat tanpa ada penyelesaian masalah secara konkret.
Konteks kepemimpinan nasional yang dimaksud tentu tidak hanya menyentuh level kepala negara, wakil kepala negara, menteri, anggota DPR atau gubernur semata namun seluruh komponen bangsa yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perbaikan bangsa atau sebaliknya. Jelas bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang memiliki kekuasaan atau menciptakan kekuasaan, tetapi yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menciptakan sebuah sistem, pemimpin nasional yang mengetahui perannya dalam menciptakan sebuah sistem solutif untuk perbaikan bangsa. Lalu pertanyaannya solusi yang bagaimana?
Jika belajar dari pengalaman India, sebuah Negara yang ketika tahun 2001 masih tergolong sebagai negara yang padat penduduknya dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, bahkan tingkat kesejahteraan masih di bawah Indonesia. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi pemerintah nasional india untuk mendorong kemajuan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegaranya, hasilnya, kini laju perekonomian india meningkat secara signifikan, bahkan india menjadi salah satu raksasa Asia yang diprediksikan akan bersaing dengan dominasi China. IPTEK terbukti meningkatkan perekonomian di India, IPTEK meningkatkan kesejahteraan, IPTEK meningkatkan taraf pendidikan, IPTEK terbukti mampu turut serta memperbaiki berbagai sektor kehidupan.
Bagaimana dengan IPTEK di Indonesia? Berbeda dengan India dan China, perkembangan IPTEK Indonesia memang masih memprihatinkan. Realitas yang memprihatinkan itu bukan dilihat dari prestasi beberapa bidang IPTEK yang telah dicapai selama ini seperti mendapat medali emas pada International Exhibition of Invention New Technique and Product, memperoleh The First Step to Nobel Prize di bidang fisika tingkat SMA, temuan alat pengukur curah hujan oleh LIPI, temuan aplikasi teknologi DNA, temuan bibit padi unggul, temuan vector medan laju percepatan gerakan lempeng tektonik akibat maraknya bencana gempa bumi di Indonesia, rancang bangun pesawat remotely piloted vehicle, memperoleh penghargaan internasional Fellowship L’Oreal-Unesco for Woman in Science dan masih banyak lagi lainnya, terlebih lagi di bidang TI banyak sekali pemuda Indonesia yang telah menghasilkan berbagai macam perangkat lunak buatan dalam negeri, yang memang semua itu perlu disyukuri.
Tetapi keprihatinan itu muncul justru ketika pergerakan dampak perkembangan IPTEK memang tidak segaris lurus dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka kebijakan IPTEK secara nasional.
Pertanyan selanjutnya, apakah IPTEK sebagai satu-satunya solusi permasalahan bangsa? Tentu tidak, bukan IPTEK sebagai satu-satunya solusi, Namun lebih tepatnya adalah IPTEK sebagai salah satu solusi dan sarana. Tapi bagaimana menjadi solusi jika IPTEK tidak diberikan kesempatan di garis depan mengatasi permasalahan bangsa sebagaimana di India, China, singapura atau Malaysia?. Disinilah titik permasalahannya. Kerangka IPTEK yang seharusnya dalam bingkai kesejahteraan masyarakat, terdistorsi karena lemahnya penggerak arah kebijakan IPTEK dalam hal ini kepemimpinan nasional.
Atas dasar hal itu maka diperlukan peran kepemimpinan nasional yang mampu menciptakan sebuah sistem untuk memberikan kesempatan atas kemajuan IPTEK dalam mengatasi permasalahan bangsa. Melalui tulisan ini akan sedikit saya berikan uraian bagaimana peran kepemimpinan nasional dalam mendukung IPTEK untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi, berlangsung amat cepat dan harus bisa diantisipasi. Kemajuan IPTEK yang amat spektakuler, memaksa semua pihak untuk mampu menguasai dan mengembangkannya. Tanpa kemampuan menguasai dan mengembangkan IPTEK, bangsa Indonesia bukan saja akan ketinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia, tetapi juga bisa menjadi objek eksploitasi secara teknologis oleh bangsa lain. Selain perdagangan, IPTEK merupakan kekuatan utama yang mampu menggerakkan globalisasi. Kemajuan iptek merupakan salah satu indikator dan parameter tinggi-rendahnya peradaban sebuah bangsa.
Di Negara-negara maju peranan IPTEK menjadi perhatian utama dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatan pertumbuhan ekonominya.
Pada negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan IPTEK semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Hal tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi pada Indonesia, Indeks daya saing Indonesia menurut global competiveness index (GCI) yang dimuat dalam The Global Competiveness Report 2008–2009 yang diterbitkan oleh World Economic Forum pada tahun 2008, menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 55 dari 134 negara. Salah satu dari 12 pilar daya saing yang diukur oleh badan ini adalah daya inovasi suatu bangsa, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 47.
Secara spesifik menurut laporan itu, daya inovasi Indonesia terkendala oleh beberapa hal, yaitu: 1. kapasitas inovasi nasional yang masih rendah 2. kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih perlu dibangun 3. penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak cipta penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik
4. Kendala lain yang penting adalah dukungan pemerintah dalam bentuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri (government procurement of advanced technology product) yang masih rendah.
Jakarta (22/) - Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar menghasilkan produk bernilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif.
Demikian disampaikan Menko PMK, Puan Maharani yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Agus Sartono saat memberikan sambutan dalam LIPI Sarwono Award XVIII dan Sarwono Memorial Lecture XI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Auditorium LIPI, Jakarta.
Prof. Agus melanjutkan, kesadaran akan pentingnya iptek telah disampaikan sejak 60 tahun yang lalu, dimana saat itu Presiden Soekarno, Dalam pidatonya pada kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia yang pertama di Malang, tahun 1958, menyatakan bahwa “Bangsa ini hanya akan maju dan sejahtera jika pembangunannya dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi”.
Menurut Prof. Agus, Kemajuan suatu bangsa dan negara yang ditopang oleh perekonomiannya, telah bergeser dari menguasai sumber daya alam menjadi penguasaan atas ilmu pngetahuan dan teknologi. "Saat ini Peringkat Daya Saing Indonesia naik 11 poin dari sebelumnya di posisi 43 pada 2018 menjadi 32 pada tahun ini," ujarnya.
Salah satu pendorong dalam meningkatkan daya saing adalah bagaimana peran inovasi iptek dalam menggerakan efektifitas perekonomian."Apabila Saudara-Saudara terus menghasilkan inovasi, saya yakin peringkat kitaakan naik lebih tinggi lagi," kata Prof. Agus.
Prof. Agus menyampaikan, kebijakan bidang iptek nasional memasuki era baru dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya UU Sinas Iptek ini, diharapkan riset menjadi lebih optimal.
Saat ini, kata Prof. Agus, Pemerintah telah mengalokasikan di dalam RAPBN tahun anggaran 2020 dana abadi penelitian, sebesar Rp 5 Triliun, dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. Pemerintah juga telah mendorong dunia industri untuk memperkuat inovasi berbasis riset nasional, dengan memberikan insentif melalui skema pemotongan pajak (hal ini diatur melalui PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan).
Prof. Agus menambahkan, bahwa penguatan riset juga akan dilakukan melalui pemanfaatan Dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola oleh LPDP, yang saat ini dana yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp 66 Triliun. sehingga ruang untuk pengembangan inovasi dan riset, saat ini sudah lebih baik.
Oleh karena itu, lanjut Prof. Agus, menjadi harapan kita semua agar riset dan inovasi berbasis iptek dapat terus dikembangkan untuk dapat mendukung industri, teknologi tepat guna, dan ekonomi digital.
"Dalam era kemajuan jaman yang sangat dinamis dan ditentukan oleh penguasaan kemajuan iptek, inovasi, dan kreatibitas. Ilmuwan dan peneliti, menjadi strategis perannya dalam mendorong kemajuan penguasaan iptek di Indonesia," jelas Prof. Agus.
Diakhir sambutannya, Prof. Agus menyampaikan apresiasi kepada LIPI atas terselenggaranya acara. "Teruslah berkarya dan memberi kontribusinyata untuk mempercepat kemajuan bangsa, sehingga kita menjadi negara yangvsejahtera, maju, dan berkebudayaan," pesanya.
Turut hadir dalam acara, Kepala LIPI Dr. Laksana Tri Handoko; Dirjen Risbang Kemenristek Dikti Dr. Dimyati; Prof. Dr. Terry Mart, Ilmuwan Fisika dari UI sebagai penerima Sarwono Award; Prof. Dr. Irwandi Jaswir dari Halal Industry Research Centre Universitas Islam Internasiona Malaysia, dan para peserta dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.