Uraikan bagaimana perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan

Rangkuman Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang tergabung dalam federasi ini antara lain adalah sebagai berikut.

• Negara bagian yang meliputi: Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara  Madura, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia
• Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.
• Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

Baca juga 3. Rangkuman Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

b. Kembali Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Rangkuman Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Kemerdekaan, Bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

c. Gangguan Keamanan

1). Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpinoleh Muso pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur).

2). Pemberonta DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia)
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia

1. Jawa Barat. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia.
2. Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipmpin oleh Kahar Muzakar
3. Aceh Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh yang merupakan mantan Gubernur Aceh.
4. Kalimantan Selatan Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang tertindas.

a. Permasalahan Inflasi

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi). Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

b. Blokade Laut

Dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Upaya menghadapi blokade laut :

1). Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.

2). Melakukan Diplomasi ke India
Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.

3). Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri
Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Tranding Coperation (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintah.

Baca juga B. Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Related Articles

• Mengenal Wilayah Mesir
• Mengenal Inggris dan Australia

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan bertujuan agar dapat mengakomodasi suara-suara rakyat yang nantinya berguna bagi pemerintahan. tentunya partai-partai tersebut memiliki pergerakan yang berbeda satu sama lainnya. Salah satunya yaitu PNI yang merupakan gabungan dari Serikat Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Indonesia serta Gabungan Republik Indonesia pada tahun 1946. Kemunculan dari partai-partai yang memiliki haluan sosialis-komunis menjadi awal dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

Setelah peristiwa Proklamasi yang menjadi pertanda Kemerdekaan Indonesia, tentu saja banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada politik Indonesia. Namun meskipun begitu, kondisi politik belum juga stabil di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dari politik serta pemerintahan di Indonesia, antara lain adalah:

1. Faktor Internal, berikut yang mempengaruhi perkembangan awal politik awal kemerdekaan Indonesia dalam faktor internal:

• Persaingan diantara partai politik yang satu dengan lainnya, terutama dalam hal perbedaan ideologi. Sehingga menjadi pengaruh yang cukup besar di dalam pemerintahan Indonesia. (baca juga: Alat Komunikasi Zaman Sekarang)
• Gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri.
• Negara Indonesia masih mencari permasalahan hukum di Indonesia mana yang sering diterapkan dalam pemerintahan sehingga seringkali mengalami perubahan sistem.

2. Faktor Eksternal, berikut yang mempengaruhi perkembangan awal politik awal kemerdekaan Indonesia dalam faktor eksternal:

• Datangnya bangsa Inggris yang berbarengan dengan NICA yang ingin menjajah kembali bangsa Belanda. Sehingga menimbulkan beberapa perperangan di beberapa daerah.
• Status Jepang yang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia hingga beberapa sekutu datang ke Indonesia.

Nah berikut ini perjalanan perkembangan politik di Indonesia dari awal kemerdekaan yang berlangsung sampai tahun 1950:

1. Perubahan Sistem Presidensial Ke Bentuk Parlementer ( 3 November 1945 )

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dimulai saat Maklumat Politik yang dikeluarkan Moh.Hatta pada tanggal 3 November 1945 yang berisikan antara lain adalah:

• KNI difungsikan sebagai dewan perwakilan rakyat yang dilakukan sebelum melaksanakan pemilihan umum.
• PNI (Partai Nasional Indonesia) dibentuk sebagai partai tunggal Negara Indonesia, namun akhirnya keputusan ini dibatalkan.
• BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang difungsikan sebagai badan keamanan yang beroperasi di tiap tiap daerah.

Pada tanggal 11 November 1945, Sjahrir mengajukan kepada pemerintah mengenai maklumat KNIP no.5 yang menyatakan tentang beberapa penyebab kegagalan LBB pembentukan kabinet yang berisikan menteri-menteri yang nantinya akan bekerja dibawah pimpinan perdana menteri yang ditunjuk langsung oleh Kepala Negara. Pada tanggal 14 November kemudian terbentuklah kabinet ministarial yang dipimpin langsung oleh Sjahrir selalu perdana menteri. Semenjak saat itu lah Negara Indonesia menerapkan sistem parlementer di dalam pemerintahannya.

2. Hubungan Antara Keragaman Ideologi Dan Pembentukan Lembaga Kepresidenan ( 2 September 1945 )

Adanya keragaman ideologi yang terbagi ke beberapa golongan mulai dari agama, nasionalis, serta sosialis-komunis yang ada pada awal-awal kemerdekaan Indonesia memiliki implikasi yang cukup siginfikan pada struktur pemerintahan dari kepemimpinan negara. Perubahan dari KNIP serta mulai munculnya beragam partai partai politik di Indonesia. Kedua hal ini menjadi katalisator utama dari perubahan struktur pemerintahan di Indonesia. Naiknya Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri di Indonesia juga menjadi pengaruh yang ikut andil didalam perubahan tersebut.

Lembaga kepresidenan terbentuk pada tanggal 2 September 1945 yang secara langsung dibentuk oleh Presiden Soekarno. Secara langsung presiden membentuk susunan kabinet yang digunakan untuk melaksanakan peran eksekutif yang berasal dari lembaga kepresidenan Indonesia. Hal tersebut menjadi manifestasi untuk menguatkan lembaga kepresidenan agar dapat lebih mengerjakan tugas-tugas negara dengan maksimal. Susunan kabinet yang terbentuk pada tanggal 2 September 1945 ini benar-benar mencerminkan keragaman ideologi yang ada di Indonesia. Meskipun parta-partai politik baru bermunculan saat dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945, namun keragaman Ideologi sudah menjadi pengaruh yang cukup besar di dalam lembaga kepresidenan.

3. KNIP dengan Lembaga Pemerintahan ( 14 Oktober 1945 )

Saat sidang pertama KNIP yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 oktober 1945, Sjahrir diamanati sebagai Ketua Badan Pekerja KNIIP. Saat persidangan berlangsung, banyak sekali anggota-anggota di dalamnya yang mengusulkan mengenai perubahan dari fungsi KNIP serta kerja KNIP yang tadinya hanya untuk membantu presiden menjadi sebuah lembaga legislatif. Hal ini semakin didukung dengan terbitnya Maklumat Presiden Nomor X mengenai pemberian kekuasaan legislatif pada badan KNIP. Sehingga KNIP kini memiliki kuasa untuk memberukan usulan kebijakan kepada presiden yang sedang melaksanakan tugas-tugas dari pemerintahan. Selain itu, KNIP juga mulai berposisi seperti Dewan Perwakilan Rakyat dalam sementara waktu hingga dilaksanakan pemilihan umum yang digunakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya. (baca juga: Perkembangan Wilayah Indonesia)

Sedangkan untuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) sendiri, memiliki tugas untuk membantu serta mengawasi dari jalannya kinerja pemerintahan pada tataran yang lebih rendah dibandingkan dengan presiden.

4. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara ( 5 Oktober 1945 – 7 Juni 1947 )

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dilanjutkan dengan pembentukan beragam alat kelengkapan keamanan negara yang ditugaskan untuk mengamankan Bangsa Indonesia. Alat Kelengkapan Keamanan Negara tersebut antara lain adalah:

• TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945
• TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibentuk pada 1 januari1946
• TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) dibentuk pada 26 januari 1946
• TNI (Tentara Nasional Indonesia) dibentuk pada 7 juni 1947

baca juga:

5. Perpindahan Ibukota Negara ( Awal di Tahun 1946 )

Sampai pada awal di tahun 1946, kondisi dari ibu kota Negara yaitu Jakarta mengalami kekacauan yang tak kunjung membaik. Banyaknya teror-teror dari bangsa asing yang ingin menguasai pemerintah Indonesia. Sehingga pada 14 Januari 1946, Pemerintah memindahkan ibu kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemilihan kota Yogyakarta ini pun tentunya diasarkan pada alasan alasan yang kuat, antara lain adalah:

6. Politik Luar Negeri ( Awal Tahun 1950 )

Saat awal-awal kemerdekaan, politik luar negeri Bangsa Indonesia lebih fokus pada bagaimana cara mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 45 disahkan pemerintah. Pada alinea 4 pembukaan UUD tercetus jika “melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial”. Karena itu lah terbentuk politik BEBAS AKTIF yang menyatakan bahwa Indonesia bebas dalam melakukan tindakan dan tidak dipengaruhi oleh negara lainnya serta keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Nah itu tadi penjelasan mengenai perkembangan politik di Indonesia dari era awal kemerdekaan hingga pada tahun 1950. Tentu saja banyak perubahan yang terjadi hingga mencapai kondisi seperti saat ini. Semoga penjelasan diatas dapat bermanfaat untuk anda.

[accordion]
[toggle title=”Artikel Lainnya” state=”closed”]

[/toggle]
[/accordion]