Jakarta -
Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda.
Secara garis besar, politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda.
Kebijakan politik etis ini tentu tidak dibuat secara tiba-tiba tanpa alasan. Untuk mengetahui sejarah latar belakang, tokoh pelopor, dan dampak untuk Hindia Belanda, detikers bisa baca penjelasannya di bawah ini, nih.
Selama masa kolonial, Belanda telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme Barat. Salah satu kebijakan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan terparah rakyat Hindia Belanda adalah cultuurstelsel atau sistem tanam paksa pada 1830.
Kebijakan ini bahkan mendapat kritik berbagai kalangan, termasuk dari politikus dan intelektual Belanda sendiri, lho.
Mereka adalah Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer. Kedua tokoh ini merasa semua kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Belanda merupakan tindak eksploitasi dan menurunkan kesejahteraan rakyat.
Dengan begitu, Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer merasa pemerintah Belanda memiliki hutang tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat Hindia Belanda.
Bermula dari kritikan inilah, akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda.
Tokoh Pelopor Politik Etis
Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer merupakan tokoh yang berada di balik kebijakan politik etis. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemdikbud, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah Belanda, Van Deventer memuat kritiknya dalam tulisan berjudul "Een Eereschlud' (hutang kehormatan), yang dimuat di majalah De Gids (1899).
Dalam tulisannya, Van Deventer mengatakan, pemerintah Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka sendiri dan memperoleh keuntungan yang besar.
Ternyata banyak kalangan yang sependapat dengan kritikan Van Deventer tersebut. Mendengar banyak kritikan dan tuntutan yang masuk, Ratu Wihelmina akhirnya bertindak dengan mengeluarkan kebijakan baru yang disebut politik etis.
Dampak Politik Etis
Adanya kebijakan politik etis ternyata membawa dampak besar bagi Hindia Belanda, lho, detikers.
Praktik politis etis telah membawa perubahan dalam arah kebijakan politik Belanda atas negeri jajahannya. Pada era itu pula muncul simbol baru yang disebut "kemajuan". Memang apa saja sih bentuk kemajuannya?
Pemerintah Belanda mulai memerhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api Jawa-Madura. Sementara di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu.
Tak hanya itu, di bidang pertanian, pemerintah Belanda mulai membangun irigasi atau sistem pengairan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, sebagai upaya meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda, pemerintah melakukan emigrasi di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.
Kebijakan politik etis ini berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.
Itu dia sejarah singkat mengenai politik etis pada masa kolonial di Indonesia. Gimana detikers, sekarang jadi lebih mengenal tentang politik etis, kan?
Simak Video "Podium Perdana Maverick Vinales Bersama Aprilia"
(pal/pal)
tirto.id - Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi.Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa.
Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda.
Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan cultuurstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat.
Tujuan dan Tokoh Politik Etis
Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya, dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional” dalam website Kemendikbud, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai digagasnya Politik Etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia.Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diiterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, Politik Etis pun resmi diberlakukan.
Infografik SC Politik Etis Hindia Belanda. tirto.id/Sabit
Isi Politik Etis
Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.1. Irigasi
Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.2. Edukasi
Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat.Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.
3. Emigrasi
Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk.Dampak Politik Balas Budi
Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda.Dampak Negatif
Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.Dampak Positif
Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain.Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.Kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Kebijakan politik etis serta program Trias van Deventer diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Idenburg (1909-1916). Salahsatu kebijakan politik etis tersebut adalah pendidikan atau edukasi dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan negara. Edukasi menjadi program paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Penerapan program edukasi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan pendidikan gaya Barat. Edukasi lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan tenaga terampil yang murah. Sekolah yang dibuka umumnya hanya bisa dinikmati oleh anak-anak pegawai negeri dan orang kaya.
Dengan demikian, tujuan politik edukasi yang diterapkan Belanda pada masa kebijakan politik etis adalah untuk menyediakan tenaga terampil dan murah.
Jadi, jawaban yang tepat adalah D.