Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah

1.      Bidang pemerintahan

Saat ini korupsi merupakan suatu hal yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintahan. Para pejabat menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam korupsi uang negara, ada ancaman bahaya terselubung, yakni penyimpangan dasar negara. Penyimpangan ini berupa pelaksanaan kebijakan-kebijakan kotor untuk kepentingan pribadi dengan memakai baju kepentingan umum. Hal ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Jika terus dilakukan hal ini dapat membuat eksistensi Pancasila menurun.

 Sumber : //antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-rontoknya-ideologi-negara

 2.      Kehidupan masyarakat

Ada dua tantangan Pancasila dalam kehidupan masyarakat ke depan, yaitu radikalisme agama dan radikalisme sekuler, keduanya adalah faham yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Radikalisme agama adalah gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang berbasiskan agama. Radikalisme sekuler adalah faham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Gerakan ini menyebar melalui berbagai media dengan sasaran dari berbagai kalangan. Jika kita tidak berhati-hati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat akan memudar.

Sumber : //poskota.co.id/2019/08/03/mui-dua-jenis-radikalisme-jadi-tantangan-pancasila-ke-depan/

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Hal ini ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi tahun 1948. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 itu dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan yaitu.

1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest),  yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.
3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan, yang termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban  yang tepat adalah D

KOMPAS.com - Bangsa Indonesia telah sepakat bahwaPancasila sebagai dasar negara. Hal ini terus diterapkan sepanjang perjalanan bangsa. Meski sudah disepakati, tetap saja ada yang berupaya untuk mengganti ideologi tersebut. 

Namun dengan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain dapat digagalkan. 

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan pancasila di masa awal kemerdekaan.

Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila yang berhasil digagalkan, yakni: 

Baca juga: Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.

Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.

Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno. Bahkan pimpinan PKI Muso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya.

Baca juga: Sikap Kapitan Pattimura Mencerminkan Nilai Sila Kelima Pancasila

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan DI/TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengam syari'at Islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII).

Upaya bangsa Indonesia menumpas pemberontakan tersebut memakan waktu cukup lama.

Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.

Tujuan pemberontakan RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram,
Ambon, dan Buru.

Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia, pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian
pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

Baca juga: Hubungan Makna Sila Kelima Pancasila dengan Simbolnya

Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada 1957-1958.

Pemberontakan tersebut terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Sukarno.

Karena Sukarno tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial.

Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949.

Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Baca juga: Contoh Perilaku yang Sesuai Nilai Sila Kedua Pancasila di Sekolah

APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwingi.

Bahkan berencana akan menyerang Jakarta. Namun usahanya mampu digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.  

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila dilambangkan pada ruang perisai yang tersemat di burung garuda. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi kehidupan warga negara. Salah satu fungsi Pancasila yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Makna Pancasila

Burung garuda sebagai lambang Pancasila melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung garuda melambangkan kemuliaan. Sementara bagian perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut dibagi menjadi lima ruang yang menjadi simbol Pancasila, berikut penjelasannya:

Lambang Negara Indonesia (pixabay.com/ibnuamaru)

Sila ke-1 Pancasila disimbolkan bintang bersudut lima berlatar hitam. Sila pertama dimaknai sebagai warga Indonesia yang percaya dan bertakwa pada Tuhan.

Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama Pancasila ini bermakna saling menghormati dan menghargai antar-umat beragama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dilambangkan rantai warna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria dan gelang lingkaran melambangkan wanita.

Sila kedua Pancasila ini dimaknai warga negara untuk saling memahami dan menyanyangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan, sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga, membantu, bekerjasama, dan membela keadilan.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara dari kepentingan individu. Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban warga demi negara.

Sila ketiga ini menanamkan mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar warna putih. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia.

Pada bagian akar yang menggantung terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara.

Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar warna merah.

Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan yang diputuskan secara musyawarah.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila diartikan sebagai pengembangan budi luhur, kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghormati sesama.

Simbol sila kelima adalah Padi dan kapas warna kuning dan berlatar putih. Padi dan kapas ini mencerminkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini mencerminkan persamaan sosial antar masyarakat.

Baca Juga

Secara yuridis Pancasila sebagai filsafat negara ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu:

“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Implementasi Pancasila 445 Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Mengutip dari jurnal "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara" buatan Amstrong Harefa, setiap sila memiliki keterkaitan dan menjiwai satu sama lain. Sehingga sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan utuh, dan bulat.

Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan bangsa negara dalam setiap aspek mengandung nilai-nilai Pancasila. Hal-hal tersebut meliputi segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintah, dan aspek kenegaraan. Suatu negara akan berkembang dan hidup jika memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan.

Fungsi Pancasila

Pancasila resmi menjadi dasar negara pada 1 Juni 1945. Ada beberapa fungsi Pancasila mengutip dari unikom.ac.id yaitu:

1. Pandangan hidup bangsa Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia. Pancasila disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada lima sila yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan.

3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, bangsa, dan negara.

Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Selain itu dasar negara ini menjadi identitas yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia.

4. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur bangsa

Melalui sidang Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945.

5. Pancasila sebagai Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

6. Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber tertib hukum

Artinya segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dan tidak bertentangan dari Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945, tercantum Pancasila sebagai hukum tertinggi.

Pancasila Sebagai Ideologi

Sebagai ideologi Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Ideologi yang terbuka dari Pancasila ini dapat memecahkan masalah baru dan aktual.

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bangsa dan Negara

Ada beberapa implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM). Berikut penjelasannya:

1. Implementasi Pancasila dalam politik

Secara objektif manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila. Sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan berbagai cara bisa diakhiri.

2. Implementasi Pancasila dalam ekonomi

Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila yang tertuju pada ekonomi kerakyatan. Artinya ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan tetapi demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

Negara memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan.
Pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dalam sila-sila Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum bukan berdasar kekuasaan belaka.

Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai luhur, identitas, dan karakter sesuai Pancasila. Kelima sila tersebut menjadi karakteristik negara hukum antara lain:

Dari jurnal berjudul "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia" negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan.

Pada pembukaan UUD 1945 alinea III menyebutkan bahwa, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea tersebut menjadi dasar pengakuan keberadaan Tuhan. Negara hukum Pancasila wajib menjamin kebebasan beragama (freedom of religion). Setiap individu bebas memeluk satu agama yang ada dalam pasal 29 UUD 1945, antara lain:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

itu.

Baca Juga

Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila memperlihatkan pandangan, sikap, dan hidup bangsa Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi, seperti keluarga.

Asas kekeluargaan diartikan sebagai negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas ini diatur dalam pembukaan Indonesia, yakni:

“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya."

Dalam pembukaan UUD 1945 ini menjelaskan tentang pemecahan masalah dan konflik. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan dan mencari cara terbaik.

Gotong royong merupakan salah satu sifat dan budaya di Indonesia. Contoh gotong royong antara lain membuat jembatan, membangun jalan, membersihkan sungai.

Tidak hanya tatanan masyarakat, gotong royong menyumbangkan kemajuan yang bisa dilihat dari wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPRD. Wakil rakyat ini membuat hukum dan undang-undang sesuai nilai-nilai Pancasila.