Dalam kurun waktu yang lama, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang dijajah Belanda. Ini kemudian mempengaruhi berbagai hal, seperti hukum dan politik. Jika boleh berandai-anda, jika Indonesia dijajah Prancis, apa yang kira-kira terjadi?
PinterPolitik.com
Dalam series War and Peace atau dalam bahasa Rusia Война и мир (baca: Voyna I mir) karya sutradara Sergei Bondarchuk (baca: Sergi Bondarcuk) pada tahun 1966 hingga 1967 digambarkan mengenai invasi tentara Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte ke Rusia pada tahun 1812.
Era tersebut adalah kebangkitan kekuasaan Prancis di Eropa dengan semangat ekspansionis yang digalakkan oleh Napoleon. Visinya: sebuah model kesatuan Eropa di bawah satu sistem, satu hukum, dan satu masyarakat Eropa dalam panji yang di kemudian hari dibahasakan sebagai “United States of Europe”.
Nah, salah satu efek kebangkitan Prancis ini terasa juga di Indonesia – tepatnya Nusantara. Kala itu, Belanda yang tengah menjajah Indonesia sempat ditaklukkan oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte.
Antara tahun 1795 hingga 1813, Prancis mengukuhkan dominasinya atas Belanda. Puncaknya ketika pada tahun 1806, Napoleon menunjuk adiknya, Louis Bonaparte, sebagai penguasa Belanda. Bergelar Louis I atau Lodewijk I, adik Napoleon itu mengukuhkan posisinya sebagai penguasa Belanda, termasuk juga ke wilayah-wilayah jajahannya.
Dengan kata lain, antara tahun 1806 hingga 1811, Nusantara secara teknis bisa disebut dijajah oleh Prancis, sebelum kemudian diambil alih oleh Inggris saat Raffles menginvasi Batavia pada 1811.
Sedikit menebak, jika Indonesia ternyata tetap dijajah oleh Prancis, seperti apa kira-kira yang terjadi?
Saat Belanda di Bawah Prancis
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Prancis menyerbu Belanda pada Desember 1794 hingga Januari 1795. Lalu, pada tahun 1796, Heeren Zeventien dibubarkan karena gagal berperan mencegah jatuhnya VOC akibat praktik korupsi dan lain sebagainya. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Periode ini bisa dibilang sebagai down-nya Belanda.
Napoleon kemudian mengangkat dirinya sebagai kaisar Prancis pada tahun 1804. Sedikit konteks, momen ini yang membuat Ludwig van Beethoven marah-marah dan mengubah judul Symphony No.3 dari Sinfonia intitolata Bonaparte – yang artinya “Simfoni berjudul Bonaparte” menjadi Sinfonia Eroica atau Simfoni Heroik – karena Napoleon berubah menjadi otoriter.
Singkat cerita Napoleon menjadikan Belanda sebagai negara boneka dan seperti disinggung sebelumnya, menunjuk sang adik, Louis Bonaparte sebagai penguasa. Louis kemudian menunjuk Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penunjukan ini juga disebut atas saran Napoleon Bonaparte sendiri.
Daendels tiba di Batavia pada Januari 1808. Misinya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Caranya? Dengan membangun jalan dari Anyer ke Panarukan sejauh lebih dari 1.000 kilometer. Lalu tentara KNIl diperkuat dengan merekrut tambahan prajurit hingga berjumlah 20 ribu orang. Kemudian ada pembangunan pabrik senjata di Gresik dan Semarang, pembangunan pangkalan angkatan laut, serta membangun benteng-benteng pertahanan.
Daendels memerintah dengan tangan besi dan membuat kebijakan wajib kerja. Beberapa sumber menyebut total hingga 30 ribu orang lebih korban jiwa akibat kebijakan kerja paksa pembanguann infrastruktur.
Ada perdebatan soal apakah Daendels yang mencetuskan ide pembangunan karena menurut beberapa sumber, ide tersebut sebenarnya adalah instruksi dari Napoleon. Pada tahun 1805 Napoleon memang membangun jalan transnasional yang berpusat di Paris yang menghubungkan 27 kota terpenting di Eropa untuk mempersingkat perjalanan di daerah kekuasannya.
Nah, kekejaman Daendels ini didengar oleh Napoleon Bonaparte yang akhirnya memutasi Daendels. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssens yang berkuasa hanya 4 bulan karena Batavia kemudian diinvasi oleh Inggris. Dengan berkuasanya Inggris, maka berakhirlaah kekuasaan Prancis atas Indonesia.
Waktu yang singkat, namun ternyata meninggalkan sejarah kekejaman pembangunan. Lalu seperti apa Indonesia jika Prancis bisa berkuasa lebih lama, katakanlah misalnya selama kekuasaan Belanda?
Kira-Kira akan Seperti Ini
Well, pertama kita harus memahami karakteristik kolonialisme Prancis. Beberapa catatan memang menyebutkan krakter kolonialisme Prancis mirip dengan Belanda yang sama-sama direct colonialism atau kolonialisme langsung. Ini berbeda dengan Inggris yang modelnya cenderung indirect.
Lebih jauh, Prancis juga menggunakan pendekatan asimilasi terhadap koloninya dan berharap wilayah-wilayah tersebut akan selalu menjadi bagian dari Prancis. Dan karena entitas negara itu berangkat dari ide-ide kebebasan, karakteristik ini kemudian membuat orang-orang Prancis yang berasal dari negara-negara koloni pada akhirnya bisa berkembang di kemudian hari.
Artinya, kalau dijajah Prancis, besar kemungkinan orang-orang Indonesia akan banyak di Prancis dan juga akan dikenal sebagai keturunan Indonesia dan memiliki prestasi di bidang tertentu. Konteks ide-ide kebebasan dan republik ala Prancis ini yang membedakannya dengan Belanda yang cenderung diwarnai monarki sepanjang sejarahnya.
Terkait hal ini, Prancis juga dipercaya akan membenci model monarki lokal. Ini juga salah satu misi yang diemban Daendels kala itu, yakni melemahkan monarki lokal. Dengan demikian, bisa dipastikan hubungan dengan raja-raja lokal akan cenderung panas. Ini berbeda dengan Belanda yang menaruh penghormatan pada hubungan-hubungan dengan monarki lokal ini.
Hal lain, tentu saja dari bahasa, di mana orang Indonesia mungkin akan lebih banyak menggunakan bahasa Prancis dan kata-katanya akan terserap ke Bahasa Indonesia. Demikian pun dengan nama-nama kita. Mungkin ada nama Etienne San Tobias.
Lalu, mungkin juga dalam bidang makanan dan fashion, kita juga akan lebih terasa Prancis-nya. Well, semua pasti akan ada efeknya, termasuk juga dari sisi arsitektur. Walaupun demikian, patut juga jadi catatan bahwa berkaca dari era Daendels, besar kemungkinan kehidupan yang lebih menyengsarakan juga dapat terjadi.
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
Jakarta -
Herman Willem Daendels dikirim ke Indonesia untuk menjadi gubernur jenderal di nusantara pada tahun 1808. Pengiriman Daendels merupakan usulan Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis, yang pada tahun 1806 mengangkat adiknya, Louis Bonaparte, menjadi penguasa di Belanda.
Tujuan utama Daendels dikirim ke Indonesia adalah memperkuat pertahanan Belanda di Jawa sebagai basis melawan Inggris yang berkuasa di India, seperti dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan oleh M. Junaedi Al Anshori.
Daendels memperbarui sistem pemerintahan lama yang berlaku pada masa pemerintahan VOC karena terpengaruh Revolusi Prancis.
Beberapa langkah baru yang dilakukan Daendels antara lain membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah yang masing-masing dikepalai seorang residen, menjadikan bupati sebagai pegawai pemerintahan, dan membentuk pengadilan. Ia juga berupaya memberantas korupsi dan penyelewengan yang marak di masa VOC.
Namun, tujuan utama Daendels yaitu mempertahankan nusantara, khususnya Pulau Jawa, dari serangan pasukan Inggris dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia akibat tindakan-tindakan yang dilakukan VOC. Di sisi lain, pada praktiknya, Daendels bertindak seperti diktator.
Masa Pemerintahan Daendels
Daendels menerapkan sistem perbudakan dan kerja paksa (rodi). Ia juga memerintahkan pembuatan jalan terpanjang di Indonesia sejauh 1.000 km, membentang dari Anyer, Banten, Jawa Barat sampai Panarukan, Jawa Timur. Jalan ini kelak dikenal dengan nama Jalan Raya Pos (Grote Postweg), Jalan Daendels, atau Jalan Anyer-Panarukan.
Perintah pembuatan Jalan Raya Pos tersebut bertujuan untuk memperlancar angkutan perbekalan antar kubu pertahanan. Penyelesaian proyek ini memakan waktu satu tahun oleh pekerja asal nusantara yang dikenai peraturan wajib kerja (verpliche diensten). Namun, pekerja yang sudah bekerja dengan baik kerap pengalami penyiksaan sehingga banyak yang menderita, kelaparan, dan tewas.
Peristiwa ini mendapat kecaman keras dari bangsa Indonesia dan bangsa Belanda sendiri. Pemerintah Belanda menarik Daendels dari Indonesia pada Mei 1811 dan menggantikannya dengan Gubernur Jenderal Jansens.
Namun, pada Agustus 1811, Inggris mendarat di Batavia di bawah pimpinan Lord Minto. Jansens lalu menyerah pada Inggris di Tuntang, ditandai dengan perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Salah satu isi perjanjiannya yakni Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Sejak itu, Indonesia memasuki periode negara jajahan Inggris.
Simak Video "Napoleon Divonis 5,5 Bulan di Kasus Penganiayaan M Kace"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)