Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop dan UKM, Siti Azizah menyampaikan saat ini indeks kewirausahaan Indonesia berada jauh di bawah negara-negara lain. Rasio kewirausahaan nasional saat ini hanya berada di angka 3,18 persen.
“Kalau bicara soal global entrepreneurship indeks kita sudah jauh tertinggal, kita nomor 5 di Asia atau nomor 75 di dunia,” kata Siti Azizah saat rapat koordinasi teknis perencanaan bidang koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan di Bali, Minggu malam (19/6).
Azizah memaparkan, saat ini saja negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia indeks kewirausahaan sudah lebih tinggi, seperti Singapura yang indeks nya berada di angka 8,7 persen, Malaysia 4,7 persen, dan Thailand 4,2 persen.
“Kita harus meningkatkan kewirausahaan kita, sebab syarat untuk menjadi negara maju indeksnya harus minimal 4 persen,” lanjutnya.
Maka dari itu Indonesia memiliki target yang cukup besar untuk mengejar ketertinggalannya. Target ini sebenarnya sudah dirumuskan dalam Peraturan Presiden No 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2022 sampai 2024.
Target Tingkat Pertumbuhan Wirausaha 4 Persen di 2024
Dalam aturan tersebut, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen di tahun 2024.
Azizah mengatakan pihaknya sudah merancang beberapa program khusus untuk menumbuhkan kembali wirausaha di Indonesia. Salah satu program yang semakin digencarkan adalah inkubasi yang disesuaikan dengan keadaan wirausaha saat ini.
Wakil Ketua Umum I PTI, Dede Radinal melihat peserta saat mengikuti lomba Pelatihan Wirausaha Sahabat Tuli di bidang kecantikan di Jakarta, Selasa (8/12). Foto: Perempuan Tangguh Indonesia“Kita mengubah pola pelatihan kepada para pelaku UKM. Tahun lalu sifatnya lebih ke (pelatihan) satu persatu atau hit and run. Sekarang kita ubah pola kegiatan kita dengan konsultasi dan pendampingan,”
Selain inkubasi, juga ada 4 program utama yang dikerahkan oleh Kemenkop UKM untuk mengejar target pertumbuhan UKM seperti digitalisasi usaha, pembiayaan wirausaha, pengembangan usaha dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan pendataan lengkap di masing-masing daerah.
Untuk itu, Azizah meminta para dinas terkait di masing-masing daerah untuk meninjau langsung dan menggerakkan pelaku UKM dengan gencar, khususnya daerah-daerah yang tingkat pencapaian target UKM nya masih cukup rendah.
“Nanti kita akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu target di masing-masing daerah, provinsi, kabupaten dan kota,” tutur Azizah.
“Harapannya kita bisa mencetak 400 ribu wirausaha baru dari pemerintah daerah, dan 600 ribu wirausaha daru pemerintah pusat. Sehingga total yang kita harapkan pada tahun 2024 nanti ada sekitar 1 juta wirausaha,” pungkasnya.
JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ada dua alasan mengapa Indonesia masih menjadi negara "tertinggal" ketimbang negara-negara lain yang semakin maju. "Pertama adalah masalah pengelolaan sumber daya manusia, dan kedua adalah pengelolaan sumber daya alam," katanya seusai rapat koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (11/5). Menurut Rizal, pada 1960-an, rata-rata perdapatan per kapita negara-negara Asia sekitar 100 dolar AS. Namun, 50 tahun kemudian, pendapatan per kapita negara-negara tersebut meroket jauh meninggalkan Indonesia. Pendapatan per kapita Taiwan tercatat mencapai 22.300 dolar AS, Korea Selatan 27.200 dolar AS, China yang baru mulai membangun pada era 1980-an sudah mencapai 8.000 dolar AS , Malaysia 9.600 dolar AS dan Thailand 5.800 dolar AS. Pendapatan per kapita Indonesia kini baru mencapai 3.400 dolar AS. "Kita lumayan, tapi tidak luar biasa," ujarnya. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menuturkan kesalahan pengelolaan SDM dan SDA merupakan dua sebab utama tertinggalnya Indonesia. "Negara yang tidak punya SDA, mereka fokus ke SDM. Akhirnya mereka ubah bangsanya jadi lebih maju, terampil. Kita ketinggalan. Makanya sekarang kita harus segera lakukan transformask dari tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga professional Indonesia," jelasnya. Masalah pengelolaan SDA, dinilai Rizal disebabkan oleh paradigma lama yang dianut Indonesia di mana konsepnya hanya tebang-ekspor atau sedot-ekspor. "Paradigmanya, tebang hutan, lalu ekspor. Sedot tanah di Papua lalu ekspor. Tidak dibangun industri hilir sehingga nilai tambahnya sedikit," katanya. Rizal meminta pandangan pengelolaan SDA seperti itu bisa diubah. Pasalnya, model pengelolaan SDA demikian hanya membuat pertumbuhan ekonomi yang rendah yakni hanya 5-7 persen dengan kualitas pertumbuhan yang juga rendah. "Saya minta tolong, perlu perubahan paradigma pengelolaan SDM dari sekadar sedot ekspor, kita kembangkan nilai tambahnya," katanya menyinggung pengelolaan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Maluku. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor: Dikky Setiawan
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyadari, tingkat kewirausahaan atau entrepreneurship di Tanah Air masih lebih rendah jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Di mana, jumlah wirausaha Indonesia sendiri baru sekitar 3,47 persen dari total penduduk.
Sementara, jika melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, tingkat kewirausahaanya sudah berada di sekitar 4,74 persen dan 4,26 persen. Sedangkan, Singapura menjadi yang tertinggi yakni sebesar 8,76 persen.
"Kita itu masih jauh di bawah negara-negara tetangga kita mengenai entrepreneurship," kata Menteri Erick dalam acara MilenialHub 2021, secara virtual, Sabtu (17/4).
Generasi muda Indonesia menjadi pondasi wirausaha di masa depan dengan adanya digitalisasi. Terlihat dari kepemilikan 2.219 startup di Tanah Air. Posisi ini juga menjadikan Indonesia masuk sebagai lima negara dengan statrup terbanyak.
"Ini menjadi hal yang sangat positif lahirnya Ruang Guru, lahirnya juga perusahaan-perusahaan baru sekarang ini menjadi sebuah kekuatan," jelas dia.
Atas dasar itu, dirinya mengajak sekaligus menantang seluruh generasi milenial di Indonesia untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru. Sebab, hal ini tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah saja.
"Kita ini tidak mungkin membangun yang namanya Job creation hanya bergantung kepada pemerintah saja. Saya sangat berharap entrepreneurship di Indonesia ini harus ditingkatkan," pintanya mengakhiri.
2 dari 2 halaman
Kementerian Perindustrian menyatakan Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Sebab, saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk.
"Maka itu, agar Indonesia menjadi negara maju, pemerintah terus memacu pertumbuhan wirausaha termasuk industri kecil dan menengah (IKM), sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di era digital," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (24/11).
Dia menjelaskan, meskipun rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standard internasional, yakni sebesar 2 persen, Indonesia perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga.
Sebagai contoh, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa.
Menperin menjelaskan, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, pihaknya telah menggagas platform e-commerce bertajuk e-Smart IKM. Ini sebagai salah satu upaya strategis pemerintah guna membangun sistem database IKM yang diintegrasikan melalui beberapa marketplace yang sudah ada di Indonesia.
Sejak diluncurkan pada Januari 2017, peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM lebih dari 4.000 pelaku usaha dengan total omzet sudah mencapai Rp1,3 miliar. "Revolusi industri 4.0 memang sesuatu tantangan yang harus kita persiapkan dengan matang, misalnya melalui program pengembangan IKM berbasis digital," ungkapnya.
Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Ini merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
"Laku Pandai juga salah satu platform digital untuk jualan tanpa barang kelihatan, seperti voucher pulsa telepon atau listrik. Ini bisa menambah profit pelaku usaha kita," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para wirausaha muda agar mampu berdaya saing. Sebab, di tengah perkembangan teknologi saat ini, telah banyak industri-industri yang bermunculan sehingga menimbulkan persaingan ketat.
Baca juga:
Berani Berubah: Siasati Pandemi dengan Bisnis Sayur Delivery
Menkop Teten: Rasio Kewirausahaan Indonesia Lebih Rendah di ASEAN
Roadshow J&T Youngpreneur Jaring Mahasiswa 10 Kota Cicipi Pengalaman Bisnis
Berani Berubah: Menyiasati dan Menyelamatkan Perajin Tenun Bali
3 Kunci Sukses Bisnis Raup Cuan Pasca Pandemi
5 Fakta Sosok Rudy Salim, Sahabat Raffi Ahmad dan Pemilik RANS Cilegon FC
4 Potret Putra Siregar, Pengusaha Muda yang Beri Uang Segepok ke Atta Halilintar