KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
HM.4.6/43/SET.M.EKON.3/03/2021
Indonesia Jadi Tujuan Investasi Favorit, Pemerintah Terus Dorong Kemudahan Berinvestasi
Jakarta, 18 Maret 2021
Pemerintah mengapresiasi respon investor asing dan optimisme kemudahan investasi di Indonesia berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Standard Chartered. Survei Borderless Business Studies yang dilakukan oleh Standard Chartered menunjukkan bahwa perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Eropa menempatkan Indonesia di peringkat ke 4 se-Asia Tenggara sebagai negara yang paling disukai dalam hal peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan, atau operasi perusahaan selama enam hingga dua belas bulan ke depan. Pada studi ini diungkapkan bahwa sebesar 42 persen dari perusahaan AS dan Eropa melihat potensi pertumbuhan terbesar berada di pasar luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah akan terus mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia melalui perbaikan sistem kemudahan berusaha. Airlangga yakin, peningkatan keyakinan dalam pertumbuhan lintas batas dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan optimism and awareness terkait reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung kemudahan berusaha.
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah inisiatif untuk mendorong kemudahan berusaha melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja yang telah lengkap dengan seluruh peraturan pelaksanaannya, akan memberikan kepastian kemudahan berusaha dan memangkas perizinan yang panjang bagi investor sehingga meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah akan terus mendorong promosi terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia, dengan mengutamakan isu investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Digitalisasi juga akan memiliki peranan penting dalam investasi dengan mengedepankan competitive advantage dari peluang investasi di tanah air. Selain itu, INA (Indonesia Investment Authority) juga membuka peluang investasi terutama terkait proyek infrastruktur untuk menunjang pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan.
Standard Chartered melakukan survei terhadap lebih dari 1.000 Chief Financial Officer (CFO) dan profesional keuangan senior pada perusahaan yang memiliki omset di atas USD 500 juta. Studi ini mengungkapkan, terlepas dari ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi global dan dampak ekonomi yang terkait pandemi, pasar luar negeri tetap menjadi kunci utama pertumbuhan. Studi ini juga mengungkapkan adanya perhatian yang lebih besar pada investasi dalam teknologi digital, penggunaan dana yang tertahan, dan meningkatkan fokus pada masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kaitannya dengan perdagangan dan rantai pasokan. Survei itu juga mengungkapkan bahwa sebanyak 35 persen korporasi secara menyeluruh dan 43 persen korporasi di AS mengindikasikan soal persyaratan regulasi masih menjadi perhatian nomor satu di antara responden yang ingin berekspansi ke Indonesia, meski para pemimpin telah menyadari keberadaan UU Cipta Kerja yang menjanjikan kepastian berusaha.
“Implementasi UU Cipta Kerja dalam kemudahan berusaha akan terus didorong, pemerintah akan terus meningkatkan teknologi Online Single Submission (OSS) dan digitalisasi yang tujuannya untuk semakin memberi kemudahan bagi para pelaku usaha,” sambung Airlangga. Sistem Online Single Submission (OSS) yang terdiri dari sub-sistem informasi, perizinan berusaha dan pengawasan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para investor dan harapan dunia usaha. Sistem OSS baru yang berbasis risiko (OSS RBA), diharapkan akan mulai implementasi awal di bulan Juni 2021 dan secara penuh akan go-live di bulan Juli 2021. Dengan diterapkannya Sistem OSS akan lebih memudahkan para pelaku usaha dan terutama para pelaku UMKM, melalui sistem pendaftaran yang lebih mudah, tidak berbelit-belit dan bisa dilakukan secara daring. (ekon)
***
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso
Website: www.ekon.go.id Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email:
tolong bantu in ya kak. sama hitungan tanggal nya masing-masing
Perbedaan saham preferen dan saham biasa
Jelaskan istilah loosely coupled system dalam distributed system, manfaat distributed system, dan syarat untuk menjalankan distributed system
PT. SENGGIGI BEACH membeli 4 unit mesin dengan harga beli per Unit Rp 30.000.000,- Sebelum mesin dioperasikan, perusahaan mengeluarkan uang untuk tiap … -tiap mesin Rp 1.500.000,- untuk pemasangan dan uji coba mesin, dan Rp 500.000,- penambahan bagian mesin. PT. SENGGIGI BEACH memperkirakan mesin tersebut dapat dioperasikan secara normal selama 6 tahun dan mempunyai nilai residu Rp 7.000.000,- per unit mesin. Metode depresiasi yang dipakai adalah jumlah angka-angka tahun. Empat unit mesin tersebut mulai dioperasikan tanggal 3 Maret 2009. Diminta : a) Hitunglah dan buatlah jurnal untuk mencatat depresiasi tahun 2009 dan 2010
kak tolong bantuin yang nomer 5,6,7
Jika penduduk di papua barat berjumlah 5 juta jiwa pada tahun 2012 dan diperkirakan akan menjadi 6 juta jiwa pada tahun 2016. jika tahun 2010 dianggap … merupakan tahun awal (basis)
Laba bersih pada akhir tahun 2017 adalah rp 35.000 2. kas dividen diumumkan sebesar rp 15.000 dan dibayar selama tahun tersebut 3. investasi jangka pa … njang yang dibeli dengan harga rp 17.000 dijual dengan harga rp 14.000 4. penjualan tahun 2017 adalah rp 120.000
Laporan bank white water kayak company untuk bulan september menunjukkan saldo per bank sebesar rp 6,900. akun kas perusahaan di buku besar memiliki s … aldo rp 5.573 pada tanggal 30 september. informasi lainnya adalah sebagai berikut
Pembayaran rek tamu tunai yg di lakukan resepsionis adalah
. agar out of balance dalam menginput transaksi hasilnya rp0,00, hal yang harus dilakukan yaitu menekan tombol….. a. enter b. ctrl c. alt d. tab e. es … c
Merdeka.com - Pengamat APBN, Awalil Rizky mengatakan kebutuhan negara akan investasi asing tidak hanya sekedar nilai investasi yang ditanamkan. Melainkan kebutuhan transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
"Modal asing ini dibutuhkan selain jumlah transfer adalah transfer teknologi," kata Awalil dalam diskusi 'BKPM Kementerian Investasi?', Jakarta, Sabtu (10/4).
Kehadiran investasi asing juga memudahkan Indonesia masuk dalam ekosistem perdagangan internasional. Tak hanya itu, ini juga membuka peluang produk buatan asli Indonesia ini terjual ke pasar global dengan adanya pasar terbuka.
Secara umum jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia memang angkanya tinggi. Namun hal ini tidak dibarengi dengan realisasi dari investasi.
Perkembangan investasi asing di Indonesia cenderung melandai dan terbagi menjadi dua, investasi langsung dan portofolio. Meski sempat menurun karena pandemi, kini investasi asing masuk ke sektor perbankan dan utang dagang.
"Investasi lainnya seperti di perbankan, utang dan seterusnya ini agar rawan," kata dia.
Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) seharusnya cermat dalam menerima modal asing. Bila ceroboh, modal asing ini akan menjadi bumerang karena merugikan negara di masa mendatang.
"Nah ini setannya di perincian yang menurut saya ini BKPM harus mengambil peranan," kata dia.
Dia menjelaskan habitatnya pebisnis hanya mencari keuntungan dan kemudahan berusaha. Jarang sekali ada yang memikirkan kepentingan negara. Bagi pengusaha membayar pajak dan tidak melanggar aturan sudah cukup.
"Yang penting bagi mereka itu hanya membayar pajak dan tidak melanggar hukum . Kalau dia mikirin rakyat itu bukan habitatnya pebisnis. Itu haknya pebisnis untuk menghitung itu," kata dia.
Peran negara untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pebisnis dan keberpihakan kepada rakyat tidak terlihat. Pemerintah daerah dan pelaku usaha seringnya tidak menjadi sekutu.
Maka, peran BKPM harus hadir menjembatani kedua pihak. BKPM harus bisa menjelaskan kepada internal pemerintah khususnya kepala negara yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengambil kebijakan.
Sisi lain BKPM harus bisa meyakinkan pengusaha kalau pemerintah akan melakukan berbagai hal yang menjamin kemudahan berusaha dan mendatangkan keuntungan. Meskipun hal ini kata Awalil terdengar klise karena sinkronisasi dan harmoni kebijakan memang sulit diwujudkan.
"Tentu ini memang jadi mimpi karena salah satu yang mahal dari birokrasi Indonesia ini sinkronisasi dan harmoninya kebijakan," kata dia. (mdk/did)
Baca juga:
Berubah jadi Kementerian, Anggaran BKPM Naik 2,5 Kali Lipat
Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Solusi Benang Kusut Investasi
BKPM Berubah Nama Menjadi Kementerian Investasi
Bos BKPM: Hari ini yang Menguasai Dunia Adalah Orang yang Menguasai Ekonomi
Bos BKPM Ingin Kabupaten Buton Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Aspal
BKPM Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 966 Pegawai
BKPM Ikut Arahan Presiden Soal Pembentukan Kementerian Investasi