Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan kawasan Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").
Selepas pemilihan umum lepas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat habis dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh untuk negara kesatuan Jerman.
Negara Jerman yang sudah bersatu menjadi babak Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" dipakai tidak sama dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walaupun biasanya dinamakan dengan istilah "Penyatuan kembali", dia sebenarnya suatu "penyatuan" untuk negeri Jerman untuk satu entitas yang semakin besar, yang tak pernah telah tersedia sebelum ini (lihat Sejarah Jerman). Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan semakin suka menyebutnya sbg die Wende.
Latar belakangan
Pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur
Selepas habisnya Perang Alam II di Eropa, Negara Jerman sudah dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin, sbg pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Walaupun niat kuasa pendudukan adalah sbg mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin mengakibatkan Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman (dan Berlin Barat) pada 1949, tak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan untuk Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sbg Kaliningrad Oblast) diberikan untuk Uni Soviet.
Jerman Barat dan Jerman Timur kedua-dua mengklain sbg pengganti sah untuk masyarakat Kerajaan Jerman yang Lama (Deutsches Reich). Bagaimanapun jua, Jerman Timur mengubah argumennya selepas itu, dan mencetuskan bahwa Negara Jerman sudah beristirahat telah tersedia pada tahun 1945 dan bahwa kedua-dua Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.
Rencana pertama sbg menyatukan bagi-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Josef Stalin pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil sbg Austria (lihat Perjanjian Negeri Austria). Dia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang dinamakan sbg Perbatasan Oder-Neisse dan seluruh pasukan bersekutu dialihkan pada tahun yang sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer semakin menyukai integrasi semakin tidak jauh dengan Eropa Barat dan berkeinginan Penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau Alam Internasional. Syarat ini tidak diterima oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan Penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan berdasarkan tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).
Pendudukan Jerman pada 1945
Mulai 1949 dst-nya, Republik Federal Jerman didirikan menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun (Wirtschaftswunder). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang sedang melihat ke Barat sbg kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melewati Berlin Barat mengakibatkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan sempit (yang mana Tembok Berlin adalah babak darinya) pada 1961 sbg mencegah pelarian massal ini.
Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut Doktrin Hallstein. Hubungan sela Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan tidak memihak yang kontroversial dengan Jerman Timur (Ostpolitik) pada tahun 1970-an.
Habisnya pemisahan (die Wende)
Pada menengah tahun 1980-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara lapang diasumsikan sbg suatu cita-cita atau keinginan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Namun keinginan sbg Penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur, dan memunculkan keinginan baru di dalam Jerman Timur.
Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hongaria menghilangkan peraturan sempit di perbatasannya dengan Austria dan pada September semakin dari 13.000 warga Jerman Timur dapat melarikan diri ke Barat melewati Hongaria. Ribuan warga Jerman Timur berupaya mencapai Jerman Barat dengan menyelenggarakan gerakan pendudukan kantor-kantor agen diplomatik Jerman Barat di ibu kota-ibu kota negara-negara Eropa Timur, terutama di Praha, Cekoslowakia. Pemerintahan Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) lalu mengumumkan akan memberikan sarana prasarana dengan mengoperasikan kereta-kereta api ekstra yang membawa mereka ke Jerman Barat dan mencetuskan bahwa mereka mengusir "para pengkhianat antisosial yang tak bertanggung jawab dan kaum kriminal"[1]. Sementara itu demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama yang paling penting adalah demonstrasi-demonstrasi Senin di Leipzig.
Pada tanggal 6–7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur sbg memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pimpinan Jerman Timur sbg menerima perubahan. Berhadapan dengan huru-hara, pimpinan Jerman Timur Erich Honecker sudah dipaksa sbg meletakkan posisi pada 18 Oktober 1989 oleh babak Politburonya sendiri dan digantikan oleh Egon Krenz. Hal ini didampingi dengan pengunduran diri besar-besaran babak kabinet Jerman Timur yang akibatnya jatuh pada tanggal 7 November. Lalu Gunther Schwabowski sbg juru cakap pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November malam mengumumkan di televisi bahwa seluruh restriksi perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang faham maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibentangkan oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman tidak memihak Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa berita mengesankan pada 100 tahun ke-20.
Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum lepas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur sudah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama sbg berunding dengan Jerman Barat masalah persatuan dan mencerai-beraikan dirinya sendiri. Seorang pandai ideologi ternama Jerman Timur dalam 1989, mencetuskan "Polandia akan tetap menjadi Polandia walaupun komunisme runtuh, tetapi tanpa komunisme negara Jerman Timur tak mempunyai argumen sbg tetap berdiri."[2]
Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang syarat-syarat sbg Penyatuan kembali Jerman. Karena keberatan Uni Soviet bahwa Jerman Timur ditarik menjadi babak NATO, karenanya sebuah perjanjian dihasilkan bahwa Jerman yang bersatu boleh tetap menjadi babak NATO, namun tentara NATO tak boleh ditempatkan di Jerman Timur. Selain itu Kanselir Helmut Kohl meyakinkan para pimpinan Perancis dan Britania Raya bahwa mereka tak perlu khawatir bahwa sebuah Jerman yang bersatu akan mengancam mereka dengan berjanji bahwa sebuah Negara Jerman bersatu akan semakin berupaya berintegrasi dengan Uni Eropa.
Paralel dengan perundingan multilateral, rundingan bilateral sela pemerintahan Timur dan Barat berlangsung dan menuju pada penanda tangan perjanjian pada tanggal 18 Mei 1990 sbg Uni Ekonomi, Sosial dan Moneter yang berjalan mulai tanggal 1 Juli 1990. Pada tanggal 23 Agustus, Volkskammer (Parlemen Jerman Timur) mengesahkan tanggal 3 Oktober 1990 sbg tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat.
Einigungsvertrag ("Perjanjian Persatuan") sudah ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 1990 oleh wakil-wakil Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tanggal 12 September 1990 Perjanjian Penyelesaian Kesudahan yang Berkenaan dengan Negara Jerman ("Perjanjian Dua tambah Empat") sudah ditandatangani dan secara resmi membangun ulang kedaulatan kedua-dua negara Jerman.
Penyatuan kembali
Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika enam negara babak Jerman Timur (Bundesländer); Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dan Berlin bersatu secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat), menentukan pilihan salah satu dari dua opsi yang diterapkan dalam Konstitusi Jerman Barat (Grundgesetz). Karenanya dengan masuknya secara resmi lima negara babak Jerman yang kembali didirikan ke Jerman Barat berdasarkan Pasal 23, lalu wilayah di mana Grundgesetz (Undang-Undang Dasar) berjalan diperluas sbg mengandung mereka. Alternatifnya ialah bahwa Jerman Timur bergabung secara semuanya dalam rangka persatuan resmi sela dua negara Jerman, yang lalu ditengahnya mesti membikin Konstitusi baru untuk negara yang baru saja didirikan. Meski opsi yang dipilih semakin sederhana, hal ini sudah menjadi argumen telah tersedianya sentimen-sentimen tertentu di Timur bahwa mereka sudah "diduduki" atau "dianeksasi" oleh Republik Federal Jerman yang lama (Jerman Barat).
Sbg memudahkan proses ini dan sbg meyakinkan negara-negara lain, Jerman Barat membikin beberapa perubahan untuk "Undang-undang Dasar". Pasal 146 diubah sehingga Pasal 23 dari konstitusi yang berjalan dapat dipakai sbg Penyatuan kembali. Lalu, bila lima "negara babak yang sudah didirikan ulang" di Jerman Timur sudah bergabung, karenanya Undang-Undang Dasar dapat diubah lagi sbg mencetuskan bahwa tak telah tersedia kawasan Jerman lainnya yang telah tersedia di luar wilayah negara kesatuan yang belum bergabung. Namun konstitusi ini dapat diubah lagi pada masa depan dan hal ini sedang memungkinkan diambilnya sebuah konstitusi lain pada masa depan oleh bangsa Jerman.
Pada tanggal 14 November 1990 pemerintah Jerman menanda tangani sebuah perjanjian dengan Polandia yang menyangkut perbatasan mereka yang dikenal sbg Perbatasan Oder-Neisse, dan demikian, melepaskan tuntutan mereka sbg Silesia, Pomerania, Danzig (Gdańsk), dan Prusia Timur. Bulan berikut, pemilihan umum lepas pertama untuk seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932, disediakan. Hasil pemilu ialah mayoritas yang semakin besar untuk pemerintahan koalisi Helmut Kohl.
Efek persatuan ulang
Di seantero mantan wilayah Jerman Timur ditemukan banyak fasilitas-fasilitas militer yang sudah dibiarkan lepas. Barak Nedlitz tidak jauh Potsdam, seperti diamankan pada bulan Agustus 2002, sedang dikembangkan kembali.
Biaya persatuan ulang sudah menimbul suatu beban yang berat untuk ekonomi Jerman dan sudah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun terakhir ini. Biaya persatuan ulang dianggarkan berjumlah semakin dari € 15 trilyun (pernyataan Freie Universität Berlin) . Jumlah ini semakin besar daripada hutang negara Jerman.
Sebab utama sbg biaya yang sangat besar ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya bila diperbandingkan dengan Jerman Barat; lalu nilai ganti di sela mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat yang secara artifisial diangkat demi argumen politik, dengan hasil Jerman Barat mesti melunasi rekening ini.
Walaupun diterapkan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur hancur ketika mesti berlomba dengan Jerman Barat. Malah sampai sekarang, pemerintah Jerman memberikan semakin dari € 10 miliar demi perkembangan negara-negara babak yang telah tersedia di mantan Jerman Timur.
Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Jerman Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot; sesudah itu, suplai barang-barang dan perbuatan yang berguna ke Jerman Timur menegangkan sumber penghasilan Barat.
Industri yang dahulu tak perlu berlomba karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur mesti diswastanisasikan, seringkali hal ini menghasilkan kebangkrutan mereka.
Sbg dampak daripada persatuan ulang, kebanyakan mantan kawasan Jerman Timur sudah kehilangan industrinya, mengakibatkan suatu pengangguran yang dapat sebesar anggaran 25 % di beberapa babak kawasan. Semenjak itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambung berhijrah ke wilayah barat sbg mencari pekerjaan. Hal ini mengakibatkan wilayah timur kehilangan tenaga-tenaga kerja profesional.
Menurut Bank Sentral Jerman (Bundesbank) sebab dari banyak masalah di ekonomi Jerman sejatinya berakar pada persatuan ulang ini dan bukannya introduksi mata uang Euro pada tahun 2002 seperti diberitahukan oleh banyak ekonom[3].
Catatan kaki dan referensi
Lihat juga
edunitas.com
Page 2
Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan kawasan Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").
Selepas pemilihan umum lepas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat habis dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh untuk negara kesatuan Jerman.
Negara Jerman yang sudah bersatu menjadi babak Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" dipakai tidak sama dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walaupun biasanya dinamakan dengan istilah "Penyatuan kembali", dia sebenarnya suatu "penyatuan" untuk negeri Jerman untuk satu entitas yang lebih agung, yang tidak pernah telah tersedia sebelum ini (lihat Sejarah Jerman). Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan lebih suka menyebutnya sbg die Wende.
Latar belakangan
Pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur
Selepas habisnya Perang Alam II di Eropa, Negara Jerman sudah dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin, sbg pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Walaupun niat kuasa pendudukan adalah sbg mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman (dan Berlin Barat) pada 1949, tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan untuk Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sbg Kaliningrad Oblast) diberikan untuk Uni Soviet.
Jerman Barat dan Jerman Timur kedua-dua mengklain sbg pengganti sah untuk masyarakat Kerajaan Jerman yang Lama (Deutsches Reich). Bagaimanapun jua, Jerman Timur mengubah argumennya selepas itu, dan mencetuskan bahwa Negara Jerman sudah beristirahat telah tersedia pada tahun 1945 dan bahwa kedua-dua Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.
Rencana pertama sbg menyatukan bagi-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Josef Stalin pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil sbg Austria (lihat Perjanjian Negeri Austria). Dia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang dinamakan sbg Perbatasan Oder-Neisse dan seluruh pasukan bersekutu dialihkan pada tahun yang sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer lebih menyukai integrasi lebih tidak jauh dengan Eropa Barat dan berkeinginan Penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau Alam Internasional. Syarat ini tidak diterima oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan Penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan sesuai tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).
Pendudukan Jerman pada 1945
Mulai 1949 dst-nya, Republik Federal Jerman didirikan menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun (Wirtschaftswunder). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang sedang melihat ke Barat sbg kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melewati Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan sempit (yang mana Tembok Berlin adalah babak darinya) pada 1961 sbg mencegah pelarian massal ini.
Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tidak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut Doktrin Hallstein. Hubungan sela Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan tidak memihak yang kontroversial dengan Jerman Timur (Ostpolitik) pada tahun 1970-an.
Habisnya pemisahan (die Wende)
Pada menengah tahun 1980-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara lapang diasumsikan sbg suatu cita-cita atau keinginan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Namun keinginan sbg Penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur, dan memunculkan keinginan baru di dalam Jerman Timur.
Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hongaria menghilangkan peraturan sempit di perbatasannya dengan Austria dan pada September lebih dari 13.000 warga Jerman Timur dapat melarikan diri ke Barat melewati Hongaria. Ribuan warga Jerman Timur berusaha mencapai Jerman Barat dengan menyelenggarakan gerakan pendudukan kantor-kantor agen diplomatik Jerman Barat di ibu kota-ibu kota negara-negara Eropa Timur, terutama di Praha, Cekoslowakia. Pemerintahan Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) lalu mengumumkan akan memberikan sarana prasarana dengan mengoperasikan kereta-kereta api ekstra yang membawa mereka ke Jerman Barat dan mencetuskan bahwa mereka mengusir "para pengkhianat antisosial yang tak bertanggung jawab dan kaum kriminal"[1]. Sementara itu demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama yang paling penting adalah demonstrasi-demonstrasi Senin di Leipzig.
Pada tanggal 6–7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur sbg memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pimpinan Jerman Timur sbg menerima perubahan. Berhadapan dengan huru-hara, pimpinan Jerman Timur Erich Honecker sudah dipaksa sbg meletakkan posisi pada 18 Oktober 1989 oleh babak Politburonya sendiri dan digantikan oleh Egon Krenz. Hal ini didampingi dengan pengunduran diri besar-besaran babak kabinet Jerman Timur yang akibatnya jatuh pada tanggal 7 November. Lalu Gunther Schwabowski sbg juru cakap pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November malam mengumumkan di televisi bahwa seluruh restriksi perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang faham maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibentangkan oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman tidak memihak Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa berita mengesankan pada 100 tahun ke-20.
Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum lepas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur sudah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama sbg berunding dengan Jerman Barat masalah persatuan dan mencerai-beraikan dirinya sendiri. Seorang pandai ideologi ternama Jerman Timur dalam 1989, mencetuskan "Polandia akan tetap menjadi Polandia walaupun komunisme runtuh, tetapi tanpa komunisme negara Jerman Timur tidak mempunyai argumen sbg tetap berdiri."[2]
Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang syarat-syarat sbg Penyatuan kembali Jerman. Karena keberatan Uni Soviet bahwa Jerman Timur ditarik menjadi babak NATO, maka sebuah perjanjian dihasilkan bahwa Jerman yang bersatu boleh tetap menjadi babak NATO, namun tentara NATO tidak boleh ditempatkan di Jerman Timur. Selain itu Kanselir Helmut Kohl meyakinkan para pimpinan Perancis dan Britania Raya bahwa mereka tidak perlu khawatir bahwa sebuah Jerman yang bersatu akan mengancam mereka dengan berjanji bahwa sebuah Negara Jerman bersatu akan lebih berusaha berintegrasi dengan Uni Eropa.
Paralel dengan perundingan multilateral, rundingan bilateral sela pemerintahan Timur dan Barat berlangsung dan menuju pada penanda tangan perjanjian pada tanggal 18 Mei 1990 sbg Uni Ekonomi, Sosial dan Moneter yang berjalan mulai tanggal 1 Juli 1990. Pada tanggal 23 Agustus, Volkskammer (Parlemen Jerman Timur) mengesahkan tanggal 3 Oktober 1990 sbg tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat.
Einigungsvertrag ("Perjanjian Persatuan") sudah ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 1990 oleh wakil-wakil Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tanggal 12 September 1990 Perjanjian Penyelesaian Akhir yang Berkenaan dengan Negara Jerman ("Perjanjian Dua tambah Empat") sudah ditandatangani dan secara resmi membangun ulang kedaulatan kedua-dua negara Jerman.
Penyatuan kembali
Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika enam negara babak Jerman Timur (Bundesländer); Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dan Berlin bersatu secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat), menentukan pilihan salah satu dari dua opsi yang diterapkan dalam Konstitusi Jerman Barat (Grundgesetz). Maka dengan masuknya secara resmi lima negara babak Jerman yang kembali didirikan ke Jerman Barat sesuai Pasal 23, lalu wilayah di mana Grundgesetz (Undang-Undang Dasar) berjalan diperluas sbg mengandung mereka. Alternatifnya ialah bahwa Jerman Timur bergabung secara semuanya dalam rangka persatuan resmi sela dua negara Jerman, yang lalu diantaranya harus membikin Konstitusi baru untuk negara yang baru saja didirikan. Meski opsi yang dipilih lebih sederhana, hal ini sudah menjadi argumen telah tersedianya sentimen-sentimen tertentu di Timur bahwa mereka sudah "diduduki" atau "dianeksasi" oleh Republik Federal Jerman yang lama (Jerman Barat).
Sbg memudahkan proses ini dan sbg meyakinkan negara-negara lain, Jerman Barat membikin beberapa perubahan untuk "Undang-undang Dasar". Pasal 146 diubah sehingga Pasal 23 dari konstitusi yang berjalan dapat dipakai sbg Penyatuan kembali. Lalu, bila lima "negara babak yang sudah didirikan ulang" di Jerman Timur sudah bergabung, maka Undang-Undang Dasar dapat diubah lagi sbg mencetuskan bahwa tidak telah tersedia kawasan Jerman lainnya yang telah tersedia di luar wilayah negara kesatuan yang belum bergabung. Namun konstitusi ini dapat diubah lagi pada masa depan dan hal ini sedang memungkinkan diambilnya sebuah konstitusi lain pada masa depan oleh bangsa Jerman.
Pada tanggal 14 November 1990 pemerintah Jerman menanda tangani sebuah perjanjian dengan Polandia yang menyangkut perbatasan mereka yang dikenal sbg Perbatasan Oder-Neisse, dan demikian, melepaskan tuntutan mereka sbg Silesia, Pomerania, Danzig (Gdańsk), dan Prusia Timur. Bulan berikut, pemilihan umum lepas pertama untuk seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932, disediakan. Hasil pemilu ialah mayoritas yang lebih agung untuk pemerintahan koalisi Helmut Kohl.
Efek persatuan ulang
Di seantero mantan wilayah Jerman Timur ditemukan banyak fasilitas-fasilitas militer yang sudah dibiarkan lepas. Barak Nedlitz tidak jauh Potsdam, seperti diamankan pada bulan Agustus 2002, sedang dikembangkan kembali.
Biaya persatuan ulang sudah menimbul suatu beban yang berat untuk ekonomi Jerman dan sudah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun terakhir ini. Biaya persatuan ulang dianggarkan berjumlah lebih dari € 15 trilyun (pernyataan Freie Universität Berlin) . Jumlah ini lebih agung daripada hutang negara Jerman.
Sebab utama sbg biaya yang sangat agung ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya bila diperbandingkan dengan Jerman Barat; lalu nilai ganti di sela mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat yang secara artifisial diangkat demi argumen politik, dengan hasil Jerman Barat harus melunasi rekening ini.
Walaupun diterapkan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur hancur ketika harus berlomba dengan Jerman Barat. Malah sampai sekarang, pemerintah Jerman memberikan lebih dari € 10 miliar demi perkembangan negara-negara babak yang telah tersedia di mantan Jerman Timur.
Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Jerman Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot; sesudah itu, suplai barang-barang dan perbuatan yang berguna ke Jerman Timur menegangkan sumber penghasilan Barat.
Industri yang dahulu tidak perlu berlomba karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur harus diswastanisasikan, seringkali hal ini menghasilkan kebangkrutan mereka.
Sbg dampak daripada persatuan ulang, kebanyakan mantan kawasan Jerman Timur sudah kehilangan industrinya, menyebabkan suatu pengangguran yang dapat sebesar anggaran 25 % di beberapa babak kawasan. Semenjak itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambung berhijrah ke wilayah barat sbg mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan wilayah timur kehilangan tenaga-tenaga kerja profesional.
Menurut Bank Sentral Jerman (Bundesbank) sebab dari banyak masalah di ekonomi Jerman sejatinya berakar pada persatuan ulang ini dan bukannya introduksi mata uang Euro pada tahun 2002 seperti diberitahukan oleh banyak ekonom[3].
Catatan kaki dan referensi
Lihat juga
edunitas.com
Page 3
Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan kawasan Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").
Selepas pemilihan umum lepas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat habis dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh untuk negara kesatuan Jerman.
Negara Jerman yang sudah bersatu menjadi babak Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" dipakai tidak sama dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walaupun biasanya dinamakan dengan istilah "Penyatuan kembali", dia sebenarnya suatu "penyatuan" untuk negeri Jerman untuk satu entitas yang semakin agung, yang tidak pernah telah tersedia sebelum ini (lihat Sejarah Jerman). Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan semakin suka menyebutnya sbg die Wende.
Latar belakangan
Pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur
Selepas habisnya Perang Alam II di Eropa, Negara Jerman sudah dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin, sbg pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Meskipun niat kuasa pendudukan adalah sbg mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman (dan Berlin Barat) pada 1949, tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan untuk Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sbg Kaliningrad Oblast) diberikan untuk Uni Soviet.
Jerman Barat dan Jerman Timur kedua-dua mengklain sbg pengganti sah untuk masyarakat Kerajaan Jerman yang Lama (Deutsches Reich). Bagaimanapun jua, Jerman Timur mengubah argumennya selepas itu, dan mencetuskan bahwa Negara Jerman sudah beristirahat telah tersedia pada tahun 1945 dan bahwa kedua-dua Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.
Rencana pertama sbg menyatukan bagi-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Josef Stalin pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil sbg Austria (lihat Perjanjian Negeri Austria). Dia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang dinamakan sbg Perbatasan Oder-Neisse dan seluruh pasukan bersekutu dialihkan pada tahun yang sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer semakin menyukai integrasi semakin tidak jauh dengan Eropa Barat dan berkeinginan Penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau Alam Internasional. Syarat ini tidak diterima oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan Penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan sesuai tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).
Pendudukan Jerman pada 1945
Mulai 1949 dst-nya, Republik Federal Jerman didirikan menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun (Wirtschaftswunder). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang sedang melihat ke Barat sbg kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melewati Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan sempit (yang mana Tembok Berlin adalah babak darinya) pada 1961 sbg mencegah pelarian massal ini.
Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tidak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut Doktrin Hallstein. Hubungan sela Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan tidak memihak yang kontroversial dengan Jerman Timur (Ostpolitik) pada tahun 1970-an.
Habisnya pemisahan (die Wende)
Pada menengah tahun 1980-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara lapang diasumsikan sbg suatu cita-cita atau keinginan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Namun keinginan sbg Penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur, dan memunculkan keinginan baru di dalam Jerman Timur.
Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hongaria menghilangkan peraturan sempit di perbatasannya dengan Austria dan pada September semakin dari 13.000 warga Jerman Timur dapat melarikan diri ke Barat melewati Hongaria. Ribuan warga Jerman Timur berupaya mencapai Jerman Barat dengan bergerak pendudukan kantor-kantor agen diplomatik Jerman Barat di ibu kota-ibu kota negara-negara Eropa Timur, terutama di Praha, Cekoslowakia. Pemerintahan Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) lalu mengumumkan akan memberikan sarana prasarana dengan mengoperasikan kereta-kereta api ekstra yang membawa mereka ke Jerman Barat dan mencetuskan bahwa mereka mengusir "para pengkhianat antisosial yang tak bertanggung jawab dan kaum kriminal"[1]. Sementara itu demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama yang paling penting adalah demonstrasi-demonstrasi Senin di Leipzig.
Pada tanggal 6–7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur sbg memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pimpinan Jerman Timur sbg menerima perubahan. Berhadapan dengan huru-hara, pimpinan Jerman Timur Erich Honecker sudah dipaksa sbg meletakkan posisi pada 18 Oktober 1989 oleh babak Politburonya sendiri dan digantikan oleh Egon Krenz. Hal ini didampingi dengan pengunduran diri besar-besaran babak kabinet Jerman Timur yang akibatnya jatuh pada tanggal 7 November. Lalu Gunther Schwabowski sbg juru cakap pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November malam mengumumkan di televisi bahwa seluruh restriksi perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang faham maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibentangkan oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman tidak memihak Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa berita mengesankan pada 100 tahun ke-20.
Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum lepas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur sudah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama sbg berunding dengan Jerman Barat masalah persatuan dan mencerai-beraikan dirinya sendiri. Seorang pandai ideologi ternama Jerman Timur dalam 1989, mencetuskan "Polandia akan tetap menjadi Polandia meskipun komunisme runtuh, tetapi tanpa komunisme negara Jerman Timur tidak mempunyai argumen sbg tetap berdiri."[2]
Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang syarat-syarat sbg Penyatuan kembali Jerman. Karena keberatan Uni Soviet bahwa Jerman Timur ditarik menjadi babak NATO, maka sebuah perjanjian dihasilkan bahwa Jerman yang bersatu boleh tetap menjadi babak NATO, namun tentara NATO tidak boleh ditempatkan di Jerman Timur. Selain itu Kanselir Helmut Kohl meyakinkan para pimpinan Perancis dan Britania Raya bahwa mereka tidak perlu khawatir bahwa sebuah Jerman yang bersatu akan mengancam mereka dengan berjanji bahwa sebuah Negara Jerman bersatu akan semakin berupaya berintegrasi dengan Uni Eropa.
Paralel dengan perundingan multilateral, rundingan bilateral sela pemerintahan Timur dan Barat berlangsung dan menuju pada penanda tangan perjanjian pada tanggal 18 Mei 1990 sbg Uni Ekonomi, Sosial dan Moneter yang berjalan mulai tanggal 1 Juli 1990. Pada tanggal 23 Agustus, Volkskammer (Parlemen Jerman Timur) mengesahkan tanggal 3 Oktober 1990 sbg tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat.
Einigungsvertrag ("Perjanjian Persatuan") sudah ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 1990 oleh wakil-wakil Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tanggal 12 September 1990 Perjanjian Penyelesaian Akhir yang Berkenaan dengan Negara Jerman ("Perjanjian Dua tambah Empat") sudah ditandatangani dan secara resmi membangun ulang kedaulatan kedua-dua negara Jerman.
Penyatuan kembali
Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika enam negara babak Jerman Timur (Bundesländer); Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dan Berlin bersatu secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat), menentukan pilihan salah satu dari dua opsi yang diterapkan dalam Konstitusi Jerman Barat (Grundgesetz). Maka dengan masuknya secara resmi lima negara babak Jerman yang kembali didirikan ke Jerman Barat sesuai Pasal 23, lalu wilayah di mana Grundgesetz (Undang-Undang Dasar) berjalan diperluas sbg mengandung mereka. Alternatifnya ialah bahwa Jerman Timur bergabung secara semuanya dalam rangka persatuan resmi sela dua negara Jerman, yang lalu diantaranya harus membikin Konstitusi baru untuk negara yang baru saja didirikan. Meski opsi yang dipilih semakin sederhana, hal ini sudah menjadi argumen telah tersedianya sentimen-sentimen tertentu di Timur bahwa mereka sudah "diduduki" atau "dianeksasi" oleh Republik Federal Jerman yang lama (Jerman Barat).
Sbg memudahkan proses ini dan sbg meyakinkan negara-negara lain, Jerman Barat membikin beberapa perubahan untuk "Undang-undang Dasar". Pasal 146 diubah sehingga Pasal 23 dari konstitusi yang berjalan dapat dipakai sbg Penyatuan kembali. Lalu, bila lima "negara babak yang sudah didirikan ulang" di Jerman Timur sudah bergabung, maka Undang-Undang Dasar dapat diubah lagi sbg mencetuskan bahwa tidak telah tersedia kawasan Jerman lainnya yang telah tersedia di luar wilayah negara kesatuan yang belum bergabung. Namun konstitusi ini dapat diubah lagi pada masa depan dan hal ini sedang memungkinkan diambilnya sebuah konstitusi lain pada masa depan oleh bangsa Jerman.
Pada tanggal 14 November 1990 pemerintah Jerman menanda tangani sebuah perjanjian dengan Polandia yang menyangkut perbatasan mereka yang dikenal sbg Perbatasan Oder-Neisse, dan demikian, melepaskan tuntutan mereka sbg Silesia, Pomerania, Danzig (Gdańsk), dan Prusia Timur. Bulan berikut, pemilihan umum lepas pertama untuk seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932, disediakan. Hasil pemilu ialah mayoritas yang semakin agung untuk pemerintahan koalisi Helmut Kohl.
Efek persatuan ulang
Di seantero mantan wilayah Jerman Timur ditemukan banyak fasilitas-fasilitas militer yang sudah dibiarkan lepas. Barak Nedlitz tidak jauh Potsdam, seperti diamankan pada bulan Agustus 2002, sedang dikembangkan kembali.
Biaya persatuan ulang sudah menimbul suatu beban yang berat untuk ekonomi Jerman dan sudah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun terakhir ini. Biaya persatuan ulang dianggarkan berjumlah semakin dari € 15 trilyun (pernyataan Freie Universität Berlin) . Jumlah ini semakin agung daripada hutang negara Jerman.
Sebab utama sbg biaya yang sangat agung ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya bila diperbandingkan dengan Jerman Barat; lalu nilai ganti di sela mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat yang secara artifisial diangkat demi argumen politik, dengan hasil Jerman Barat harus melunasi rekening ini.
Walaupun diterapkan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur hancur ketika harus berlomba dengan Jerman Barat. Malah sampai sekarang, pemerintah Jerman memberikan semakin dari € 10 miliar demi perkembangan negara-negara babak yang telah tersedia di mantan Jerman Timur.
Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Jerman Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot; sesudah itu, suplai barang-barang dan perbuatan yang berguna ke Jerman Timur menegangkan sumber penghasilan Barat.
Industri yang dahulu tidak perlu berlomba karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur harus diswastanisasikan, seringkali hal ini menghasilkan kebangkrutan mereka.
Sbg dampak daripada persatuan ulang, kebanyakan mantan kawasan Jerman Timur sudah kehilangan industrinya, menyebabkan suatu pengangguran yang dapat sebesar anggaran 25 % di beberapa babak kawasan. Semenjak itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambung berhijrah ke wilayah barat sbg mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan wilayah timur kehilangan tenaga-tenaga kerja profesional.
Menurut Bank Sentral Jerman (Bundesbank) sebab dari banyak masalah di ekonomi Jerman sejatinya berakar pada persatuan ulang ini dan bukannya introduksi mata uang Euro pada tahun 2002 seperti diberitahukan oleh banyak ekonom[3].
Catatan kaki dan referensi
Lihat juga
edunitas.com
Page 4
Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan kawasan Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").
Selepas pemilihan umum lepas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat habis dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh untuk negara kesatuan Jerman.
Negara Jerman yang sudah bersatu menjadi babak Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" dipakai tidak sama dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walaupun biasanya dinamakan dengan istilah "Penyatuan kembali", dia sebenarnya suatu "penyatuan" untuk negeri Jerman untuk satu entitas yang semakin agung, yang tidak pernah telah tersedia sebelum ini (lihat Sejarah Jerman). Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan semakin suka menyebutnya sbg die Wende.
Latar belakangan
Pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur
Selepas habisnya Perang Alam II di Eropa, Negara Jerman sudah dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin, sbg pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Meskipun niat kuasa pendudukan adalah sbg mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman (dan Berlin Barat) pada 1949, tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan untuk Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sbg Kaliningrad Oblast) diberikan untuk Uni Soviet.
Jerman Barat dan Jerman Timur kedua-dua mengklain sbg pengganti sah untuk masyarakat Kerajaan Jerman yang Lama (Deutsches Reich). Bagaimanapun jua, Jerman Timur mengubah argumennya selepas itu, dan mencetuskan bahwa Negara Jerman sudah beristirahat telah tersedia pada tahun 1945 dan bahwa kedua-dua Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.
Rencana pertama sbg menyatukan bagi-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Josef Stalin pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil sbg Austria (lihat Perjanjian Negeri Austria). Dia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang dinamakan sbg Perbatasan Oder-Neisse dan seluruh pasukan bersekutu dialihkan pada tahun yang sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer semakin menyukai integrasi semakin tidak jauh dengan Eropa Barat dan berkeinginan Penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau Alam Internasional. Syarat ini tidak diterima oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan Penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan sesuai tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).
Pendudukan Jerman pada 1945
Mulai 1949 dst-nya, Republik Federal Jerman didirikan menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun (Wirtschaftswunder). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang sedang melihat ke Barat sbg kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melewati Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan sempit (yang mana Tembok Berlin adalah babak darinya) pada 1961 sbg mencegah pelarian massal ini.
Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tidak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut Doktrin Hallstein. Hubungan sela Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan tidak memihak yang kontroversial dengan Jerman Timur (Ostpolitik) pada tahun 1970-an.
Habisnya pemisahan (die Wende)
Pada menengah tahun 1980-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara lapang diasumsikan sbg suatu cita-cita atau keinginan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Namun keinginan sbg Penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur, dan memunculkan keinginan baru di dalam Jerman Timur.
Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hongaria menghilangkan peraturan sempit di perbatasannya dengan Austria dan pada September semakin dari 13.000 warga Jerman Timur dapat melarikan diri ke Barat melewati Hongaria. Ribuan warga Jerman Timur berupaya mencapai Jerman Barat dengan bergerak pendudukan kantor-kantor agen diplomatik Jerman Barat di ibu kota-ibu kota negara-negara Eropa Timur, terutama di Praha, Cekoslowakia. Pemerintahan Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) lalu mengumumkan akan memberikan sarana prasarana dengan mengoperasikan kereta-kereta api ekstra yang membawa mereka ke Jerman Barat dan mencetuskan bahwa mereka mengusir "para pengkhianat antisosial yang tak bertanggung jawab dan kaum kriminal"[1]. Sementara itu demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama yang paling penting adalah demonstrasi-demonstrasi Senin di Leipzig.
Pada tanggal 6–7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur sbg memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pimpinan Jerman Timur sbg menerima perubahan. Berhadapan dengan huru-hara, pimpinan Jerman Timur Erich Honecker sudah dipaksa sbg meletakkan posisi pada 18 Oktober 1989 oleh babak Politburonya sendiri dan digantikan oleh Egon Krenz. Hal ini didampingi dengan pengunduran diri besar-besaran babak kabinet Jerman Timur yang akibatnya jatuh pada tanggal 7 November. Lalu Gunther Schwabowski sbg juru cakap pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November malam mengumumkan di televisi bahwa seluruh restriksi perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang faham maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibentangkan oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman tidak memihak Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa berita mengesankan pada 100 tahun ke-20.
Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum lepas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur sudah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama sbg berunding dengan Jerman Barat masalah persatuan dan mencerai-beraikan dirinya sendiri. Seorang pandai ideologi ternama Jerman Timur dalam 1989, mencetuskan "Polandia akan tetap menjadi Polandia meskipun komunisme runtuh, tetapi tanpa komunisme negara Jerman Timur tidak mempunyai argumen sbg tetap berdiri."[2]
Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang syarat-syarat sbg Penyatuan kembali Jerman. Karena keberatan Uni Soviet bahwa Jerman Timur ditarik menjadi babak NATO, maka sebuah perjanjian dihasilkan bahwa Jerman yang bersatu boleh tetap menjadi babak NATO, namun tentara NATO tidak boleh ditempatkan di Jerman Timur. Selain itu Kanselir Helmut Kohl meyakinkan para pimpinan Perancis dan Britania Raya bahwa mereka tidak perlu khawatir bahwa sebuah Jerman yang bersatu akan mengancam mereka dengan berjanji bahwa sebuah Negara Jerman bersatu akan semakin berupaya berintegrasi dengan Uni Eropa.
Paralel dengan perundingan multilateral, rundingan bilateral sela pemerintahan Timur dan Barat berlangsung dan menuju pada penanda tangan perjanjian pada tanggal 18 Mei 1990 sbg Uni Ekonomi, Sosial dan Moneter yang berjalan mulai tanggal 1 Juli 1990. Pada tanggal 23 Agustus, Volkskammer (Parlemen Jerman Timur) mengesahkan tanggal 3 Oktober 1990 sbg tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat.
Einigungsvertrag ("Perjanjian Persatuan") sudah ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 1990 oleh wakil-wakil Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tanggal 12 September 1990 Perjanjian Penyelesaian Akhir yang Berkenaan dengan Negara Jerman ("Perjanjian Dua tambah Empat") sudah ditandatangani dan secara resmi membangun ulang kedaulatan kedua-dua negara Jerman.
Penyatuan kembali
Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika enam negara babak Jerman Timur (Bundesländer); Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dan Berlin bersatu secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat), menentukan pilihan salah satu dari dua opsi yang diterapkan dalam Konstitusi Jerman Barat (Grundgesetz). Maka dengan masuknya secara resmi lima negara babak Jerman yang kembali didirikan ke Jerman Barat sesuai Pasal 23, lalu wilayah di mana Grundgesetz (Undang-Undang Dasar) berjalan diperluas sbg mengandung mereka. Alternatifnya ialah bahwa Jerman Timur bergabung secara semuanya dalam rangka persatuan resmi sela dua negara Jerman, yang lalu diantaranya harus membikin Konstitusi baru untuk negara yang baru saja didirikan. Meski opsi yang dipilih semakin sederhana, hal ini sudah menjadi argumen telah tersedianya sentimen-sentimen tertentu di Timur bahwa mereka sudah "diduduki" atau "dianeksasi" oleh Republik Federal Jerman yang lama (Jerman Barat).
Sbg memudahkan proses ini dan sbg meyakinkan negara-negara lain, Jerman Barat membikin beberapa perubahan untuk "Undang-undang Dasar". Pasal 146 diubah sehingga Pasal 23 dari konstitusi yang berjalan dapat dipakai sbg Penyatuan kembali. Lalu, bila lima "negara babak yang sudah didirikan ulang" di Jerman Timur sudah bergabung, maka Undang-Undang Dasar dapat diubah lagi sbg mencetuskan bahwa tidak telah tersedia kawasan Jerman lainnya yang telah tersedia di luar wilayah negara kesatuan yang belum bergabung. Namun konstitusi ini dapat diubah lagi pada masa depan dan hal ini sedang memungkinkan diambilnya sebuah konstitusi lain pada masa depan oleh bangsa Jerman.
Pada tanggal 14 November 1990 pemerintah Jerman menanda tangani sebuah perjanjian dengan Polandia yang menyangkut perbatasan mereka yang dikenal sbg Perbatasan Oder-Neisse, dan demikian, melepaskan tuntutan mereka sbg Silesia, Pomerania, Danzig (Gdańsk), dan Prusia Timur. Bulan berikut, pemilihan umum lepas pertama untuk seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932, disediakan. Hasil pemilu ialah mayoritas yang semakin agung untuk pemerintahan koalisi Helmut Kohl.
Efek persatuan ulang
Di seantero mantan wilayah Jerman Timur ditemukan banyak fasilitas-fasilitas militer yang sudah dibiarkan lepas. Barak Nedlitz tidak jauh Potsdam, seperti diamankan pada bulan Agustus 2002, sedang dikembangkan kembali.
Biaya persatuan ulang sudah menimbul suatu beban yang berat untuk ekonomi Jerman dan sudah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun terakhir ini. Biaya persatuan ulang dianggarkan berjumlah semakin dari € 15 trilyun (pernyataan Freie Universität Berlin) . Jumlah ini semakin agung daripada hutang negara Jerman.
Sebab utama sbg biaya yang sangat agung ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya bila diperbandingkan dengan Jerman Barat; lalu nilai ganti di sela mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat yang secara artifisial diangkat demi argumen politik, dengan hasil Jerman Barat harus melunasi rekening ini.
Walaupun diterapkan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur hancur ketika harus berlomba dengan Jerman Barat. Malah sampai sekarang, pemerintah Jerman memberikan semakin dari € 10 miliar demi perkembangan negara-negara babak yang telah tersedia di mantan Jerman Timur.
Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Jerman Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot; sesudah itu, suplai barang-barang dan perbuatan yang berguna ke Jerman Timur menegangkan sumber penghasilan Barat.
Industri yang dahulu tidak perlu berlomba karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur harus diswastanisasikan, seringkali hal ini menghasilkan kebangkrutan mereka.
Sbg dampak daripada persatuan ulang, kebanyakan mantan kawasan Jerman Timur sudah kehilangan industrinya, menyebabkan suatu pengangguran yang dapat sebesar anggaran 25 % di beberapa babak kawasan. Semenjak itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambung berhijrah ke wilayah barat sbg mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan wilayah timur kehilangan tenaga-tenaga kerja profesional.
Menurut Bank Sentral Jerman (Bundesbank) sebab dari banyak masalah di ekonomi Jerman sejatinya berakar pada persatuan ulang ini dan bukannya introduksi mata uang Euro pada tahun 2002 seperti diberitahukan oleh banyak ekonom[3].
Catatan kaki dan referensi
Lihat juga
edunitas.com
Page 5
Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan kawasan Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").
Selepas pemilihan umum lepas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat habis dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di sela Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh untuk negara kesatuan Jerman.
Negara Jerman yang sudah bersatu menjadi babak Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" dipakai tidak sama dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walaupun biasanya dinamakan dengan istilah "Penyatuan kembali", dia sebenarnya suatu "penyatuan" untuk negeri Jerman untuk satu entitas yang lebih agung, yang tidak pernah telah tersedia sebelum ini (lihat Sejarah Jerman). Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan lebih suka menyebutnya sbg die Wende.
Latar belakangan
Pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur
Selepas habisnya Perang Alam II di Eropa, Negara Jerman sudah dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin, sbg pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Walaupun niat kuasa pendudukan adalah sbg mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman (dan Berlin Barat) pada 1949, tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan untuk Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sbg Kaliningrad Oblast) diberikan untuk Uni Soviet.
Jerman Barat dan Jerman Timur kedua-dua mengklain sbg pengganti sah untuk masyarakat Kerajaan Jerman yang Lama (Deutsches Reich). Bagaimanapun jua, Jerman Timur mengubah argumennya selepas itu, dan mencetuskan bahwa Negara Jerman sudah beristirahat telah tersedia pada tahun 1945 dan bahwa kedua-dua Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.
Rencana pertama sbg menyatukan bagi-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Josef Stalin pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil sbg Austria (lihat Perjanjian Negeri Austria). Dia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang dinamakan sbg Perbatasan Oder-Neisse dan seluruh pasukan bersekutu dialihkan pada tahun yang sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer lebih menyukai integrasi lebih tidak jauh dengan Eropa Barat dan berkeinginan Penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau Alam Internasional. Syarat ini tidak diterima oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan Penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan sesuai tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).
Pendudukan Jerman pada 1945
Mulai 1949 dst-nya, Republik Federal Jerman didirikan menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun (Wirtschaftswunder). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang sedang melihat ke Barat sbg kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melewati Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan sempit (yang mana Tembok Berlin adalah babak darinya) pada 1961 sbg mencegah pelarian massal ini.
Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tidak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut Doktrin Hallstein. Hubungan sela Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan tidak memihak yang kontroversial dengan Jerman Timur (Ostpolitik) pada tahun 1970-an.
Habisnya pemisahan (die Wende)
Pada menengah tahun 1980-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara lapang diasumsikan sbg suatu cita-cita atau keinginan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Namun keinginan sbg Penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur, dan memunculkan keinginan baru di dalam Jerman Timur.
Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hongaria menghilangkan peraturan sempit di perbatasannya dengan Austria dan pada September lebih dari 13.000 warga Jerman Timur dapat melarikan diri ke Barat melewati Hongaria. Ribuan warga Jerman Timur berusaha mencapai Jerman Barat dengan menyelenggarakan gerakan pendudukan kantor-kantor agen diplomatik Jerman Barat di ibu kota-ibu kota negara-negara Eropa Timur, terutama di Praha, Cekoslowakia. Pemerintahan Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) lalu mengumumkan akan memberikan sarana prasarana dengan mengoperasikan kereta-kereta api ekstra yang membawa mereka ke Jerman Barat dan mencetuskan bahwa mereka mengusir "para pengkhianat antisosial yang tak bertanggung jawab dan kaum kriminal"[1]. Sementara itu demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama yang paling penting adalah demonstrasi-demonstrasi Senin di Leipzig.
Pada tanggal 6–7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur sbg memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pimpinan Jerman Timur sbg menerima perubahan. Berhadapan dengan huru-hara, pimpinan Jerman Timur Erich Honecker sudah dipaksa sbg meletakkan posisi pada 18 Oktober 1989 oleh babak Politburonya sendiri dan digantikan oleh Egon Krenz. Hal ini didampingi dengan pengunduran diri besar-besaran babak kabinet Jerman Timur yang akibatnya jatuh pada tanggal 7 November. Lalu Gunther Schwabowski sbg juru cakap pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November malam mengumumkan di televisi bahwa seluruh restriksi perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang faham maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibentangkan oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman tidak memihak Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa berita mengesankan pada 100 tahun ke-20.
Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum lepas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur sudah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama sbg berunding dengan Jerman Barat masalah persatuan dan mencerai-beraikan dirinya sendiri. Seorang pandai ideologi ternama Jerman Timur dalam 1989, mencetuskan "Polandia akan tetap menjadi Polandia walaupun komunisme runtuh, tetapi tanpa komunisme negara Jerman Timur tidak mempunyai argumen sbg tetap berdiri."[2]
Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang syarat-syarat sbg Penyatuan kembali Jerman. Karena keberatan Uni Soviet bahwa Jerman Timur ditarik menjadi babak NATO, maka sebuah perjanjian dihasilkan bahwa Jerman yang bersatu boleh tetap menjadi babak NATO, namun tentara NATO tidak boleh ditempatkan di Jerman Timur. Selain itu Kanselir Helmut Kohl meyakinkan para pimpinan Perancis dan Britania Raya bahwa mereka tidak perlu khawatir bahwa sebuah Jerman yang bersatu akan mengancam mereka dengan berjanji bahwa sebuah Negara Jerman bersatu akan lebih berusaha berintegrasi dengan Uni Eropa.
Paralel dengan perundingan multilateral, rundingan bilateral sela pemerintahan Timur dan Barat berlangsung dan menuju pada penanda tangan perjanjian pada tanggal 18 Mei 1990 sbg Uni Ekonomi, Sosial dan Moneter yang berjalan mulai tanggal 1 Juli 1990. Pada tanggal 23 Agustus, Volkskammer (Parlemen Jerman Timur) mengesahkan tanggal 3 Oktober 1990 sbg tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat.
Einigungsvertrag ("Perjanjian Persatuan") sudah ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 1990 oleh wakil-wakil Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tanggal 12 September 1990 Perjanjian Penyelesaian Akhir yang Berkenaan dengan Negara Jerman ("Perjanjian Dua tambah Empat") sudah ditandatangani dan secara resmi membangun ulang kedaulatan kedua-dua negara Jerman.
Penyatuan kembali
Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika enam negara babak Jerman Timur (Bundesländer); Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dan Berlin bersatu secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat), menentukan pilihan salah satu dari dua opsi yang diterapkan dalam Konstitusi Jerman Barat (Grundgesetz). Maka dengan masuknya secara resmi lima negara babak Jerman yang kembali didirikan ke Jerman Barat sesuai Pasal 23, lalu wilayah di mana Grundgesetz (Undang-Undang Dasar) berjalan diperluas sbg mengandung mereka. Alternatifnya ialah bahwa Jerman Timur bergabung secara semuanya dalam rangka persatuan resmi sela dua negara Jerman, yang lalu diantaranya harus membikin Konstitusi baru untuk negara yang baru saja didirikan. Meski opsi yang dipilih lebih sederhana, hal ini sudah menjadi argumen telah tersedianya sentimen-sentimen tertentu di Timur bahwa mereka sudah "diduduki" atau "dianeksasi" oleh Republik Federal Jerman yang lama (Jerman Barat).
Sbg memudahkan proses ini dan sbg meyakinkan negara-negara lain, Jerman Barat membikin beberapa perubahan untuk "Undang-undang Dasar". Pasal 146 diubah sehingga Pasal 23 dari konstitusi yang berjalan dapat dipakai sbg Penyatuan kembali. Lalu, bila lima "negara babak yang sudah didirikan ulang" di Jerman Timur sudah bergabung, maka Undang-Undang Dasar dapat diubah lagi sbg mencetuskan bahwa tidak telah tersedia kawasan Jerman lainnya yang telah tersedia di luar wilayah negara kesatuan yang belum bergabung. Namun konstitusi ini dapat diubah lagi pada masa depan dan hal ini sedang memungkinkan diambilnya sebuah konstitusi lain pada masa depan oleh bangsa Jerman.
Pada tanggal 14 November 1990 pemerintah Jerman menanda tangani sebuah perjanjian dengan Polandia yang menyangkut perbatasan mereka yang dikenal sbg Perbatasan Oder-Neisse, dan demikian, melepaskan tuntutan mereka sbg Silesia, Pomerania, Danzig (Gdańsk), dan Prusia Timur. Bulan berikut, pemilihan umum lepas pertama untuk seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932, disediakan. Hasil pemilu ialah mayoritas yang lebih agung untuk pemerintahan koalisi Helmut Kohl.
Efek persatuan ulang
Di seantero mantan wilayah Jerman Timur ditemukan banyak fasilitas-fasilitas militer yang sudah dibiarkan lepas. Barak Nedlitz tidak jauh Potsdam, seperti diamankan pada bulan Agustus 2002, sedang dikembangkan kembali.
Biaya persatuan ulang sudah menimbul suatu beban yang berat untuk ekonomi Jerman dan sudah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun terakhir ini. Biaya persatuan ulang dianggarkan berjumlah lebih dari € 15 trilyun (pernyataan Freie Universität Berlin) . Jumlah ini lebih agung daripada hutang negara Jerman.
Sebab utama sbg biaya yang sangat agung ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya bila diperbandingkan dengan Jerman Barat; lalu nilai ganti di sela mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat yang secara artifisial diangkat demi argumen politik, dengan hasil Jerman Barat harus melunasi rekening ini.
Walaupun diterapkan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur hancur ketika harus berlomba dengan Jerman Barat. Malah sampai sekarang, pemerintah Jerman memberikan lebih dari € 10 miliar demi perkembangan negara-negara babak yang telah tersedia di mantan Jerman Timur.
Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Jerman Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot; sesudah itu, suplai barang-barang dan perbuatan yang berguna ke Jerman Timur menegangkan sumber penghasilan Barat.
Industri yang dahulu tidak perlu berlomba karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur harus diswastanisasikan, seringkali hal ini menghasilkan kebangkrutan mereka.
Sbg dampak daripada persatuan ulang, kebanyakan mantan kawasan Jerman Timur sudah kehilangan industrinya, menyebabkan suatu pengangguran yang dapat sebesar anggaran 25 % di beberapa babak kawasan. Semenjak itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambung berhijrah ke wilayah barat sbg mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan wilayah timur kehilangan tenaga-tenaga kerja profesional.
Menurut Bank Sentral Jerman (Bundesbank) sebab dari banyak masalah di ekonomi Jerman sejatinya berakar pada persatuan ulang ini dan bukannya introduksi mata uang Euro pada tahun 2002 seperti diberitahukan oleh banyak ekonom[3].
Catatan kaki dan referensi
Lihat juga
edunitas.com