konferensi Jenewa 4 berisi
Sebutkan produk perkebunan masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam
jelaskan kebiasaan Positif dan negat masyarakat makhah sebelum datangnya islam
sebutkan sikap mencerminkan dan meneladani surat al mutaffifin
Please help me plss... (◍•ᴗ•◍)
dalam sejarah selalu saja ada yang nama nya perubahan, mengapa demikian jelaskan dan beri contoh
apa yang dimaksud cinta
Sejarah adalah ilmu tentang asal-usul dan perkembangan masyarakat yang memiliki arti penting sebagai pengalaman masa lampaunya, (Gagne dan Briggs). Da … lam hubungannya dengan manusia bagaimana kemudian manusia dapat mempengaruhi sejarah dan sejauh mana sejarah dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia...
bagaimana seandainya binatang yang di sembelih tidak langsung mati
apa saja yang menjadi syarat binatang yang akan di sembelih
tolong bantu jawab kakak plis
Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam akuatik
sebutkan 3 jenis BUMN!
1. Tuliskan dua dampak positif pengaruh letak geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap kondisi sosial masyarakatnya! 2. Bagaimana cara kita … ikut berperandalam menjaga kelestarian kekayaan laut dan sumber daya alamnya? 3. Tuliskan dua dampak negatif pengaruh letak geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap kondisi sosisal masyarakatnya! tolong dijawab secepatnya ya kak
1 . sebuah toko menyediakan barang kebutuhan sehari-hari kegiatan tersebut termasuk ke dalam jenis kegiatan ekonomi. 2 . tuliskan pengertian dari A . … produksi B . konsumsi C . distribusi 3. tuliskan tiga contoh kegiatan produksi distribusi dan konsumsi 4 . tuliskan tiga cara menghargai usaha ekonomi orang lain
sebutkan 3 macam macam otot manusia dan tentukan letaknyatolong di jawab yaa kak
Sebutkan tiga dampak positif perkembangan transportasi
oli memiliki satuan (A) . materi (B). kalor (C). volume (D). menguap (E). tetap
pelabuhan yg terletak di kota tersebut adalah
kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi.apa maksud dari pertanyaan tersebut? Berikan contohnya
Osman Ralliby/Dokumentasi Historica, Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta
Rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
KOMPAS.com - Ketika merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum punya perangkat daerah seperti sekarang.
Wilayah Indonesia baru dibagi dua hari setelah proklamasi kemerdekaan.
Dikutip dari Handbook Pemerintahan Daerah (2018), pembagian provinsi dilakukan lewat sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945.
Sekarang Indonesia punya 34 provinsi. Namun di awal kemerdekaan, baru delapan provinsi yang ditetapkan.
Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya
Gubernur delapan provinsi itu tidak dipilih seperti sekarang, melainkan ditunjuk langsung oleh PPKI.
Berikut pembagian delapan provinsi dan gubernurnya:
- Sumatera - Mr. Teuku Muhammad Hasan
- Jawa Barat - Mas Sutardjo Kertohadikusumo
- Jawa Tengah - RP Soeroso
- Jawa Timur - RMT Ario Soerjo
- Sunda Kecil - I Goesti Ketoet Poedja
- Maluku - Mr. Johannes Latuharhary
- Sulawesi - GSSJ Ratulangi
- Borneo - Pangeran Muhammad Noor
Baca juga: Peristiwa Menjelang Proklamasi
RP Soeroso, I Goesti Ketoet Poedja, Mr. Johannes Latuharhary, dan GSSJ Ratulangi saat itu juga anggota PPKI.
Untuk melaksanakan ini, dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).
Undang-undang itu dikeluarkan dengan pertimpangan belum adanya pemilihan umum.
Sebelum pemilihan umum bisa digelar, peralihan kekuasaan pegawai Pangreh Praja harus dibuat sebaik mungkin sehingga tidak ada kekacauaan.
Pangreh Praja adalah bentuk pemerintahan daerah di era kolonial Hindia Belanda.
Baca juga: Dampak Positif Pendudukan Jepang
Para pegawai Pangreh Praja menyatakan sikap setia pada Republik Indonesia, walaupun saat itu masih di bawah kekuasaan Jepang.
Tiga tahun setelah merdeka, barulah diterbitkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 mengenai pemerintah daerah yang lebih rinci.
Di dalamnya memuat tata cara pengangkatan kepala daerah oleh presiden, walaupun masih belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya.
Indonesia baru bisa menggelar pemilu pada tahun 1955, 10 tahun setelah merdeka.
Baca juga: Rekam Jejak Pemilu dari Masa ke Masa
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini delapan provinsi yang dibentuk pertama saat sidang PPKI.
Pada awal kemerdekaan, Indonesia tidak langsung memiliki 34 provinsi, melainkan hanya delapan.
Hal itu lantaran saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki lembaga pemerintahan yang lengkap seperti saat ini.
Kemudian, saat sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih dan ditetapkan sebagai Presiden RI dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
Baca juga: Pengertian Teks Biografi, Beserta Ciri-ciri hingga Struktur Teks Biografi dan Contohnya
Pada sidang ini, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai hukum dasar tertulis pemerintahan Republik Indonesia.
Delapan Provinsi Pertama Indonesia
Dikutip dari bobo.grid.id, setelah sidang pertama PPKI, Soekarno selaku ketua PPKI membentuk panitia kecil.
Panitia kecil ini memiliki anggota berjumlah sembilan tokoh.
Sembilan tokoh itu di antaranya adalah Oto Iskandardinata, Ahmad Subardjo, Sutaji, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, Amir, Hamidhan, Sam Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pudja.
Kemudian, panitia yang diketuai oleh Oto Iskandardinata itu melakukan sidang secara terpisah hingga pukul 3 pagi untuk membentuk lembaga negara dan provinsi.