UNAIR NEWS – Laut Cina Selatan (LCS) merupakan wilayah strategis, bila ada konflik dari negara yang bersengketa tentu dampaknya akan merugikan negara-negara ASEAN. Pandangan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Makarim Wibisono dalam diskusi reboan yang bertajuk “Posisi Indonesia dan Peran ASEAN dalam Konflik Laut Cina Selatan” di Aula Adi Sukadana FISIP UNAIR, Rabu (1/6).
“Wilayah konflik bisa dimanfaatkan kekayaan lautnya, berupa perikanan maupun kandungan tambangnya oleh pihak-pihak yang mengklaim. Negara Asia Tenggara umumnya menginginkan LCS tetap menjadi wilayah perdamaian,” ujar Guru Besar Hubungan Internasional (HI) UNAIR tersebut.
Prof Makarim juga menyayangkan ketiadaannya kejelasan mengenai koordinat lokasi yang akurat dari nine dash line (Sembilan titik lokasi yang menunjukkan klaim China atas wilayah Laut Cina Selatan). Padahal, menurut hukum internasional setiap klaim atas suatu wilayah harus ada kejelasan lokasinya.
“Tidak ada kepastian berapa lintang utaranya, berapa bujur timurnya,”serunya.
Dalam diskusi tersebut, orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tersebut mengingatkan konsekuensi konflik LCS bagi ASEAN. Selain menurunkan minat FDI (Foreign Direct Invesment) untuk menanamkan modal di kawasan ASEAN, konflik LCS juga berkonsekuensi menimbulkan persaingan kekuatan militer, sehingga mengalihkan daya ekonomi serta mengundang masuknya negara besar untuk saling mencari pengaruh.
“Hal ini akan menjadikan negara-negara yang kurang daya dalam militer untuk melakukan aliansi dengan negara-negara kuat,” ujar Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007 tersebut.
Dalam sengketa LCS, Prof. Makarim mengungkapkan bahwa masing-masing pihak bersengketa menginginkan agar negara-negara ASEAN berada dipihak negara bersengketa. Prof Makarim mencontohkan dalam KTT ASEAN, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi, bertemu dengan Menlu Laos, Kamboja, dan Myanmar untuk membicarakan sengketa tersebut, sedangkan Amerika Serikat melobi ke negara Filipina.
Dampak Konflik dan Peran Indonesia
Prof Makarim menjelaskan, walaupun konflik tersebut masih dikategorikan sebagai konflik Ide, Indonesia diharapkan tetap mengusahakan agar konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh pihak terkait. Hal tersebut untuk menciptakan iklim kondusif dalam mencapai kesepakatan.
Jika hal tersebut gagal, maka akan berakibat fatal. Pertama akan berdampak pada lalu lintas perdagangan dan ekonomi Indonesia dengan negara partner, seperti tujuan ekspor maupun negara asal dari penanaman modal. Kedua, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan menjadi wilayah yang tidak stabil. Ketiga, Jika LCS sudah berkembang menjadi konflik secara fisik, maka akan ada campur tangan dari negara-negara besar.
“Karena diwilayah konflik, negara besar itu ingin memiliki jaminan untuk bebas melewati LCS. Misalnya saja kapal tangker atau kapal ekspor dari AS gak boleh lewat situ kan berarti dia harus lewat Afrika, secara ongkos memang lebih mahal, itu akan membuat mereka untuk mengusahakan agar jangan sampai terjadi situasi yang menghalangi lalulintas mereka,”tandasnya.
Menurut Prof. Makarim, Indonesia bisa menjadi pemimpin Ideal bagi ASEAN yang masih berpotensi untuk mendorong terjadinya penyelesaian sengketa secara damai. Ada tiga alasan yang mendasarinya, pertama, Indonesia yang masih memiliki posisi kondisif bukan merupakan negara Claimant State layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Kedua, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN.
“Indonesia itu terbesar di ASEAN, baik penduduknya, wilayahnya bahkan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia saja terbesar di ASEAN,” ujar Profesor kelahiran 8 Mei 1947 tersebut.
Sedangkan Alasan yang ketiga, dalam sejarah di masa lampau, Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Menurut Prof. Makarim, Negara Indonesia hendaknya menghimbau kepada negara yang ikut mengklaim supaya ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct.
“Kalau sudah ada Code of Conduct, maka sudah ada rujukan untuk mendamaikan, karena code of conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian di wilayah laut cina selatan,”serunya. (*)
Penulis : Dilan Salsabila
Editor : Nuri Hermawan
JAKARTA – Sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia. Ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menjadi Negara Poros Maritim Dunia dengan meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan Keynote Speech pada acara Focus Group Discussion dan Rapat Kerja Nasional IKA ITS dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Industri Maritim dan Konektivitas Menuju Optimalisasi Rantai Pasok Nasional Menuju Poros Maritim Dunia” di Hotel Sari Pan Pacific pada Jumat (2/3).
“Sebanyak 40% dari 90% jalur perdagangan dunia melewati Indonesia. Ini kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi Negara Poros Maritim Dunia. Untuk itu kita perlu meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi karena poros maritim yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan rantai pasok yang maksimal,”jelas Menhub.
Dalam sambutannya Menhub menjelaskan pada tahun 2017 yang lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-36 dalam persaingan global di dunia. Peringkat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-41.
“Indeks tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara massive. Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting yaitu dengan pembangunan infrastruktur perkeretaapian, pelabuhan dan bandar udara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub.
Lebih lanjut, Pemerintah telah membangun 124 unit kapal untuk kapal perintis serta penyelenggaraan program tol laut yang bertujuan untuk menurunkan tingkat disparitas harga di wilayah Barat dan Timur Indonesia. Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Kita membangun 124 kapal untuk kapal perintis, kapal rede, kapal pelra, kapal ternak dan kapal kontainer serta tol laut. Di tahun 2018 ini tol laut sudah mencapai 15 trayek yang diharapkan nantinya dapat menjangkau dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Menhub.
Pada tahun 2017, program tol laut telah memberikan hasil melalui penurunan disparitas harga sampai dengan 23% di wilayah Timur Indonesia. Hal ini tentunya meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia.
Kemenhub juga telah melakukan peningkatan pelayanan melalui peningkatan proses bisnis di pelabuhan dan efisiensi biaya pelabuhan melalui peningkatan kerja pelabuhan dengan menetapkan standarisasi operasi pelabuhan laut dan peningkatan pengelolaan dan kapasitas pelabuhan yang memberikan kemudahan dan pelayanan yang maksimal bagi pengguna jasa.
“Peningkatan pelayanan di bidang angkutan laut salah satunya dengan adanya pelayanan Smart Port System Integration yang didukung dengan implementasi Inaportnet. Selain itu untuk meningkatkan kinerja di pelabuhan khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok telah memberikan pelayanan selama 24 jam dalam 7 hari yang diharapkan dapat mengurangi antrian yang terjadi di pelabuhan,” terang Menhub.
Saat ini sistem tersebut juga telah dilengkapi dengan sistem penerbitan Delivery Order secara online yang akan memangkas biaya penerbitan sebesar 60% dari sebelumnya.
Melalui FGD tersebut, Menhub mengajak para alumni ITS dan Universitas lain untuk memberikan masukan serta pemikiran untuk mewujudkan ekosistem transportasi yang lebih baik untuk mencapai kejayaan Indonesia sebagai negara maritim.
“Saya mengajak alumni ITS dan universitas lain untuk memikirkan bagaimana program-program kelautan termasuk tol laut kita pikirkan secara matang, detail supaya efisiensi dan efektivitas tercapai. Serta memberikan dukungan atas apa yang kita lakukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional,” pungkas Menhub. (LFH/TH/LP/BI)
Kamu tahu nggak Squad kalau Indonesia termasuk sebagai salah satu negara terluas di dunia? Tahu karena apa? Yap, benar sekali, laut. Jalur transportasi dan perdagangan internasional yang dimiliki Indonesia sejak dulu sampai sekarang terbilang kuat karena memiliki laut yang luas dan letak yang strategis. Gimana, ya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia? Simak, yuk!
Sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia.
Setelah mengetahui sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia, kamu pasti bertanya-tanya bagaimana posisi maritim Indonesia di masa sekarang ya?
Selain yang telah disebutkan pada bagan di atas, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang perlu diperhitungkan. Penyebabnya karena Indonesia memiliki 4 chokepoint dari 10 chokepoint di seluruh dunia. Keempat chokepoint tersebut berada di Selat Malaka (antara dataran Asia dan Pulau Sumatera), Selat Sunda (antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa), Selat Lombok (antara Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat), dan Selat Ombai-Wetar (antara Pulau Alor dan dataran Sunda Kecil).
Selain empat lokasi tersebut, berikut ini adalah berbagai jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia saat ini:
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Di Indonesia, terdapat ALKI I (Selat Sunda), ALKI II (Selat Lombok), dan ALKI III (Selat Ombai-Wetar).
- Indonesia terletak pada posisi silang di antara Benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi ini menguntungkan Indonesia karena menjadi inti jalur perdagangan lalu lintas dunia dan menjadi jalur transportasi negara-negara lain.
- Jalur laut adalah jalur yang paling efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah besar.
4. Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut jalur sutra laut, yaitu dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Selat Malaka ke India.
5. Berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut. Tujuannya adalah untuk meratakan distribusi orang, barang maupun jasa melalui jalur laut ke seluruh Indonesia dengan biaya terjangkau dan efisien.
Saat ini sudah ada 13 trayek tol laut di Indonesia. Dari 13 trayek yang ada, 11 di antaranya berada di kawasan timur Indonesia. Adapun dua trayek sisanya berada di kawasan barat Indonesia.
Baca juga: Jenis-Jenis Perdagangan Internasional
Gimana, Squad, sudah tahu kan sekarang tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia? Kalau mau jalan-jalan ke laut, jangan lupa sambil belajar lewat video di RuangBelajar, ya!