Perbedaan sentralisasi dan desentralisasi dalam PENDIDIKAN

Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

A.  Pengertian sentralisasi dan desentralisasi pendidikan

Sentralisasi pendidikan yaitu keterlibatan pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Desentralisasi yaitu pemberian wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

B.  Karakteristik sentralisasi dan desentralisasi

Sentralisasi pada sistemnya, seluruh keputusan diambil/dibuat mencermati secara cermat kebutuhan pada seluruh wilayah kekuasaannya. Dengan otoritas pusat, maka seluruh kebijakan harus dilakukan oleh suatu wilayah, sehingga daerah tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil kebijakan. Seluruh tanggung jawaban dari hasil (outcomes) atas lokasi dan penggunaan dan sumber daya menjadi kewenangan pusat.

Desentralisasi pada sistemnya, akan terdapat berbagai macam tingkatan otonomi dalam pengambilan keputusan pada satu daerah. Pada umumnya keuangan dialokasikan untuk tingkat operasional dan keputusan yang terkaitdengan penggunaan sumber daya diambil oleh sekolah setempat. Karena sistem desentralisasi mencerminkan berbagai macam tingkat otonomitermasuk kesempatan memperoleh kekuatan dan sumber daya untuk lembaga pendidikan.

C.  Kelebihan dan Kelemahan Sentralisasi dan Desentralisasi

1. Sentralisasi

Kelebihan:

-       Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.

-       Keseragaman pola pembudayaan masyarakat Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.

-       Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi.

-       Peningkatan resource sharing dan sinergi, dimana sumberdaya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat

Kekurangan:

-       Kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama

-       Melemahnya kebudayaan daerah

-       Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

-       Melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah.

-       Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik.

2.  Desentralisasi

Kelebihan:

-          Dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir,

-          Mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati,

-          Memiliki keterampilan interpersonal yang memadai

-          Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

-          Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi

Kekurangan:

-          Wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi.

-          Sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.

-          Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi ke memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.

-          Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

-          Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

-          Sumber daya manusia yang belum memadai

D.  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Pada pelaksanaannya disadari bahwa pendekatan manajemen berbasis sekolah (MBS) memerlukan proses dan waktu.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) ini merupakan upaya pengembangan gagasan dalam menyambut kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang menempatkan kehadiran sekolah sebagai suatu institusi pendidikan yang mandiri. pemahaman tentang MBS diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada para pengelola pendidikan dalam upaya pemahaman pembudayaan dan peningkatan mutu serta pengendalian sekolah.

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

1. Pengertian Sentralisasi Dan Desentralisasi

Menurut Onisimus, sentralisasi adalah proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berlangsung secara terpusat, di mana semua urusan, tanggung jawab dan kewenangan negara dilaksanakan hanya oleh badan-badan pemerintahan tingkat pusat.

Menurut Soejito, desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan, merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Jadi, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk dilaksanakan.

Sedangkan, menurut Zamroni, desentralisasi pendidikan pada hakekatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik kalau semuanya dikontrol dari pusat. Sedangkan menurut Chan, desentralisasi pendidikan ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam sistem desentralisasi, kewenangan penyelenggaraan pendidikan berada dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Artinya, kemampuan masing-masing daerah otonom sangat menentukan apakah prinsip penerapan desentralisasi pendidikan yang diberikan berjalan atau tidak. Secara umum, tujuan desentralisasi manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan daerah local.

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat dipahami sebagai pemberian sebagian otoritas, kewenangan, dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar maupun menengah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota. Dengan penerapan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat akan mengembangkan pendidikan sesuai karakteristik dan keunggulan daerahnya, tetapi tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional.

1. Karakteristik Sentralisasi Dan Desentralisasi

Ciri desentralisasi:

1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakann fungsi pemerintahan terbtentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom
2. penerima wewenang adakah daerah otonom
3. wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapakn norma hukum yang bersifat individual
4. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Sentralisasi Pendidikan

Menurut Hasbullah kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional secara sentralisasi yaitu:

1. Kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi ekonomi, budaya masyarakat Indonesia diberbagai daerah.
2. Kebijakan dan penyelenggaraan nasional lebih berorientasi pada pencapaian pada target-target tertentu seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik.

Menurut Radi A. Ghani, berikut adalah kelemahan dari sentralistik pendidikan:

1. Kelemahan utama konsep sentralistis adalah karena sangat kaku (rigit) sehingga sulit berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan.
2. Konsep sentralisasi sulit mengelola berbagai sumberdaya lokal yang sangat beragam dan bervariasi, karena konsep ini tidak memiliki instrumen yang peka terhadap kemajemukan (diversity). Pendekatan pemerintahan dilakukan dengan asumsi homogenitas wilayah, sehingga akan menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang atau aspek (antar wilayah, antar lapisan dan antar golongan masyarakat).
3. Kebijaksanaan sentralistis secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi kreativitas sumberdaya pembangunan.
4. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Desentralisasi Pendidikan

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal :

1. Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.
2. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.
3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
4. Sumber daya manusia yang belum memadai.
5. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.
6. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.
7. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Selain dampak negatif tentu saja disentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilan antara lain :

1. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
2. Mampu membangun partisifasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.
3. Mampu menyelenggarakan pendidikan secara menfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.
4. Manajemen Berbasis Sekolah
5. Pengertian

Menurut Slamet PH, MBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah. Dengan batasan seperti ini, maka MBS menjamin adanya keberagaman dalam pengelolaan sekolah, tetapi harus tetap berada dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, tidak ada lagi penekanan pada keseragaman, namun jaminan adanya keberagaman antar sekolah. Melalui penerapan manajemen berbasis sekolah, perencanaan dan pengembangan sekolah didasarkan pada semua potensi yang dapat dikembangkan, baik yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan, maupun pemanfaatan secara optimal semua fasilitas yang tersedia di sekolah.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS yaitu K8, antara lain: (1) Komitmen, (2) Kesiapan, (3) Keterlibatan, (4) Kelembagaan, (5) Keputusan, (6) Kesadaran, (7) Kemandirian, (8) Ketahanan.

Melalui MBS, Caldwell dan Spink menyebutkan bahwa sekolah memiliki otonomi dalam hal berikut ini:

Sekolah memiliki kewenangan berkaitan dengan kurikulum, termasuk membuat keputusan mengenai tujuan dan sasaran pendidikan atau pembelajaran yang akan dicapai.

Memutuskan sarana teknologi belajar mengajar apa saja yang digunakan untuk mencapai kualitas.

Membuat keputusan terbaik yang mendorong kualitas sekolah.

Dalam hal pengadaan dan penggunaan berbagai fasilitas peralatan sekolah secara optimal.

Keputusan mengenai pengembangan sumber daya manusia di sekolah, termasuk pengembangan profesionalisme yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar secara efektif.

Keputusan mengenai pemanfaatan alokasi waktu.

Sekolah memiliki otonomi keputusan mengenai alokasi keuangan.

untuk mengembangkan sekolah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah sehingga sekolah dapat lebih leluasa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memajukan sekolah.
2. Sekolah lebih mengetahui semua yang dibutuhkan lembaganya khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
4. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah akan dapat menciptakan transparasi yang sehat.
5. Semua warga sekolah diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
6. Terjadinya persaingan yang sehat antarsekolah di lingkup kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional dalam hal mutu pendidikan.
7. Secara yuridis, Manajemen Berbasis Sekolah telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku untuk diterapkan di sekolah baik tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu input-proses-output digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sistem sehingga penguraian karakteristik MBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) mendasarkan pada input, proses, dan output.

Ukuran-ukuran keberhasilan implementasi MBS di Indonesia setidaknya ada 9 kriteria, yaitu:

1. Jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat.
2. Kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik.
3. Tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik.
4. Relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik.
5. Terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Semakin meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah.
7. Semakin baiknya iklim dan budaya kerja di sekolah.
8. Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik.
9. Terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.