Kiat Bagus Yang

Lembaga negara yang membuat undang undang bersama presiden adalah

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum.

Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP.

Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.1 Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. “Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2)”.

Fungsi DPR

Menurut UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, serta fungsi pengawasan. Berikut penjelasannya:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Mengutip laman resmi DPR, tugas dan wewenang DPR yang berkaitan dengan fungsi legislasi adalah sebagai berikut:

Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Menyusun sekaligus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
Menerima RUU yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Membahas Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden atau DPD.
Membentuk dan menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Berkaitan dengan fungsi anggaran, tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:

Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden.
Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menyetujui pemindahtanganan aset negara, termasuk perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Tugas dan wewenang DPR yang berkaitan dengan fungsi pengawasan meliputi:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Tugas dan Wewenang DPR yang Lain

Selain yang berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan, DPR juga memiliki tugas dan wewenang terhadap beberapa hal. Berikut tugas dan wewenang DPR lainnya:

Menyerap, menghimpun, menampung, sekaligus menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia.
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan Negara lain.
Memberikan persetujuan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi.
Memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar dari negara lain.
Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Memilih tiga orang hakim konstitusi dan diajukan ke Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Hak-hak DPR

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, DPR kemudian memiliki hak yang telah diatur dalam UUD 1945. Hal ini diberikan kepada anggota DPR agar bisa menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya dengan baik berupa hak interpretasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat.

Berikut ini penjelasan tentang hak-hak DPR:

1. Hak Interpretasi

Hak interpretasi yang dimiliki anggota DPR adalah meminta keterangan pada pemerintah terkait kebijakannya yang penting, straegis, dan berdampak luas pda kepentingan hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Hak Angket

Hak angket yang dimiliki anggota DPR adalah melakukan penyelidikan pada pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kepentingan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dilakukan jika diduga terjad pertentangan dnegan peraturan undang-undang tersebut.

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat yang dimiliki anggota DPR adalah sebagai berikut:

Pendapat tentang kebijakan pemerintah atau terkait kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional.
Menindaklanjuti pelaksanaan hak interprestasi dan hak angket.
Pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa penghianatan terhadap negara, seperti korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, atau Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mematuhi syarat senagai Presiden dan Wakil Presiden.

Hak dan Kewajiban Anggota DPR

Selain hak sebagai lembaga perwakilan rakyat, anggota DPR juga memiliki hak dan kewajiban sebagai individu dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya.

Berikut ini hak dan kewajiban anggota DPR yang perlu diketahui:

1. Hak Anggota DPR

Hak mengajukan usulan rancangan undang-undang.
Hak mengajukan pernyataan.
Hak menyampaikan usulan dan pendapat.
Hak memilih dan dipilih.
Hak membela diri.
Hak imunitas.
Hak protokoler.
Hak keuangan dan administratif.
Hak pengawasan.
Hak mengusulkan dan memperjuangankan program pembangunan dari daerah pemilihan (Dapil).
Hak melakukan sosialisasi undang-undang.

2. Kewajiban Anggota DPR

Memegang teguh dan mengamalkan pancasila.
Melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
Mempertahankan dan memelihara kedamaian dan kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mendahulukan kepentingan negara atau kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.
Memperjuangakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Senantiasa menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Senantiasa menaati tata tertib dan kode etik DPR.
Senantiasa menjaga etika dan norma-norma dalam hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lain.
Mengumpulkan, menyerap, dan menghimpun aspirasi konstituen rakyat dengan cara melakukan kunjungan kerja secara berkala
menampung asipirasi dan pengaduan rakyat yang kemudian akan ditindaklanjuti, serta bertanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Mengingat

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara – Dalam mengelola sebuah negara, pasti akan terdapat lembaga negara. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya, dengan tujuan memajukan bangsa dan negara.

Maka dari itu, keberadaan lembaga negara merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara.

Beda negara beda pula lembaga negaranya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dalam negara yang bersangkutan.

Lalu, apa sebenarnya pengertian dari lembaga negara? Apa pula fungsinya bagi kelangsungan sebuah negara?

Yuk, simak penjelasan mengenai lembaga negara berikut ini!

Pengertian Lembaga Negara

Menurut Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan (Civilizated Organization) yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu.

Dalam lembaga negara, anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut.

Menurut George Jellinek, lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar yakni 1) alat-alat perlengkapan negara yang langsung (unmittebare organ), dan (2) alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (mitterbare organ).

Lembaga negara yang ada di Indonesia ada beberapa, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi pada tiga lembaga tersebut.

Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas Lembaga Negara Secara Umum

Menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan.
Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis.
Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat.
Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.
Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
Memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pembagian Lembaga Negara di Indonesia

Indonesia selaku negara demokrasi, menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias Politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang dengan kedudukan yang sejajar. Tiga bidang tersebut adalah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Eksekutif, bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni Presiden dan wakil presiden, beserta para menteri.
Legislatif, bertugas membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Yudikatif, bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Fungsi Lembaga Negara di Indonesia

Sebelumnya, telah ditulis bahwa keberadaan lembaga negara menjadi salah unsur penting dalam sebuah negara. Berdasarkan adanya penerapan trias politika, maka lembaga negara di Indonesia ada tiga yakni lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Apa saja ya tugas, wewenang, dan fungsi dari tiga lembaga tersebut?

Yuk simak penjelasan berikut supaya lebih memahaminya!

Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Di negara-negara yang menganut pemerintahan demokratis, biasanya pada lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara, bisa raja atau presiden, disertai dengan para menterinya.

Di Indonesia, lembaga eksekutif-nya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri.

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Sebelum ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, maka dari itu MPR sering disebut sebagai “lembaga tertinggi negara” dengan kewenangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Namun, setelah ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan “menurut Undang-Undang Dasar”.

Anggota MPR merupakan gabungan antara anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Ketentuan mengenai jumlah anggota telah diatur dalam Undang-Undang.

MPR melaksanakan sidang paling sedikit sekali dalam lima tahun. Wewenang MPR yang paling “terlihat” adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Mengubah dan menetapkan perundang-undangan
Melantik presiden dan wakil presiden
Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, memiliki beberapa hak tertentu, yakni:

Mengajukan usul terkait perubahan pasal dalam perundang-undang
Menentukan sikap dan pilihannya dalam proses pengambilan keputusan
Memilih dan dipilih
Membela diri
Imunitas (hak untuk tetap menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa boleh dituntut di pengadilan)
Protokoler (hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya)
Keuangan dan administratif

2. Presiden

Sebelum ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dipilih oleh MPR. Namun, setelah terdapat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakilnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Presiden dan wakilnya menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali jabatan dalam pemilihan umum selanjutnya.

Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai seorang kepala negara, presiden mempunyai wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di ibukota negara lain dan negara Indonesia.
Menerima duta dari negara lain.
Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah berjasa.

Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, maka Presiden memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
Menetapkan peraturan pemerintah
Memegang teguh dan menjalankan Undang-Undang Dasar
Memberikan grasi (pengampunan terhadap narapidana) dan rehabilitasi (pemulihan nama baik seseorang yang tertuduh) berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)
Memberikan amnesti (pengurangan hukuman narapidana) dan abolisi (pembatalan tuntutan pidana) berdasarkan pertimbangan DPR.

Selain berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga menjadi panglima tertinggi dalam angkatan perang, sehingga memiliki wewenang sebagai berikut:

Menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain atas dasar persetujuan DPR
Membuat perjanjian internasional atas dasar persetujuan DPR
Menyatakan keadaan bahaya terhadap suatu situasi dan kondisi yang berlangsung dalam negara.

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi fungsi legislasi dan fungsi kontrol.

Di Indonesia, lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut,

Membentuk perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden
Memberikan persetujuan peraturan daerah pengganti Undang-Undang
Menerima dan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh DPD
Mempertimbangkan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
Menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan pertimbangan DPD
Memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden
dan lain-lain

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, DPR mempunyai hak-hak tertentu, yakni:

Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada Presiden
Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah
Hak Inisiatif, yakni hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada pemerintah
Hak Amandemen, yakni hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang
Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Oleh sebab itu, DPR memiliki 3 fungsi penting, yakni:

Fungsi Legislatif, yakni DPR sebagai pembuat perundang-undangan bersama Presiden
Fungsi Anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan Presiden
Fungsi Pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahan.

DPR melaksanakan sidang paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun.

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih melalui proses pemilu. Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan Presiden dan bertempat di daerah pemilihannya.

Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masa jabatan DPD adalah lima tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D, anggota DPD memiliki kewenangan sebagai berikut:

Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keuangan pusat daerah.
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Mengawasi pelaksanaan mengenai hal-hal tersebut dan melaporkannya kepada DPR.

Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaanya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut supaya dalam penegakan hukum dan keadilannya tidak berat sebelah atau terlalu memihak.

1. Mahkamah Agung (MA)

Lembaga Mahkamah Agung (MA) menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Lembaga MA diketuai oleh Hakim Agung yang dibantu oleh beberapa hakim lainnya.

Hakim Agung ini diusulkan oleh DPR yang berasal dari usulan Komisi Yudisial. Lembaga MA mempunyai kewajiban dan kewenangan sendiri, yakni:

Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
Memberikan pertimbangan grasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh Presiden

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaga MK memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha Negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

Dalam MK, terdapat 9 hakim konstitusi yang telah ditetapkan oleh Presiden. Berikut merupakan tugas dan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi:

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu

3. Komisi Yudisial (KY)

Lembaga Komisi Yudisial (KY) ini dibentuk guna mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), kedudukan Komisi Yudisial ini bersifat mandiri yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan adanya persetujuan DPR.

Lembaga-Lembaga Baru yang Bersifat Mandiri

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga BPK ini menjadi lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang auditor. BPK tentu mempunyai tugas utama dalam memeriksa dan mengelola keuangan negara.

Hasil pemeriksaan lembaga BPK akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Anggota lembaga BPK dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden.

Lembaga BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsinya.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Dasar 1945 No 30 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentukan lembaga KPK ini menjadi respon pemerintah terhadap rasa pesimistis masyarakat atas kinerja dan reputasi kejaksaan sera kepolisian dalam memberantas korupsi.

3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Lembaga Komnas Perempuan ini didirikan pada tahun 1998 berdasarkan adanya keputusan presiden No 181 tahun 1998. Lembaga ini bersifat mandiri sebagai bentuk upaya nasional dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan ini menjadi bentuk jawaban pemerintah atas tuntutan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan dalam menangani persoalan kekerasan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sekaligus mendapat hak-hak tertentu tersebut, anggota lembaga negara tetap mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga wajib untuk mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya.

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait

Custom log
Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
Tersedia dalam platform Android dan IOS
Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
Laporan statistik lengkap
Aplikasi aman, praktis, dan efisien