Jelaskan latar belakang pemerintahan Inggris pelaksanaan sistem landrent di Indonesia

Latar belakang pelaksanaan sistem sewa tanah di Jawa oleh Thomas Stamford Raffles berawal dari Kedatangan Inggris ke pulau Jawa tahun 1811. Pemerintah kolonial masa Raffles membuat pembaharuan sistem pemerintahan dengan prinsip kebebasan dan kepastian hukum. Raffles ingin menghapuskan sistem penyerahan paksa dan kerja wajib, mengubah administrasi negara dalam bentuk modern (Barat), dan memberikan kebebasan berusaha pada rakyat Jawa. Permasalahan yang dikaji adalah (1) mengapa Raffles membuat kebijakan sistem sewa tanah di Jawa (2) bagaimana implementasi sistem penguasaan tanah di Jawa pada masa Raffles (3) bagaimana dampak penerapan sistem penguasaan tanah pada masa Raffles tahun 1811-1816 terhadap sosial ekonomi masyarakat di Jawa. Tujuan kajian ini adalah (1) menganalisis latar belakang Raffles membuat kebijakan sistem sewa tanah di Jawa (2) menganalisis implementasi sistem penguasaan tanah di Jawa pada masa Raffles (3) menganalisis dampak penerapan sistem penguasaan tanah pada masa Raffles tahun 1811-1816 terhadap sosial ekonomi masyarakat di Jawa. Teori ini menggunakan teori ketergantungan Paul Baran dan pendekatan ekonomi politik. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sistem sewa tanah pada masa pemerintah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles tahun 1811-1816 telah menimbulkan pengaruh dalam segi ekonomi, politik, dan sosial budaya bagi kehidupan masyarakat Jawa.

Kiki Rizky Palmaya, Wakidi Wakidi, Yustina Sri Ekwandari

The problem of this research is, what caused Landrents failure in Java in 1811 to 1816 ?. The research aims to know of landrent failures at England colonialism period in 1811 to 1816. This research used historical method.The data collection technique using the techniques of documentation and literature. Data analysis techniques using qualitative data analysis.The Result of this research that landrents failure caused by the persistence of the feudal system prevailing in Java that making it difficult for British Government to applicated the Tax Instructions, the second there was lowest grade which both lack a European supervisor tax which cause disruptions landrents aplication, and the last there was latter infringement the Tax Instructions in 1814 which causing the landrent to run is not in line with the expectations of the British government as it applies in the Instruction.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah apakah penyebab gagalnya landrent di Jawa Tahun 1811-1816 ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab gagalnya landrent di Jawa pada masa penjajahan Inggris tahun 1811-1816. Metode penelitian ini menggunakan metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagalnya landrent disebabkan oleh masih adanya sistem feodalisme yang berlaku di Jawa sehingga menyulitkan pemerintah Inggris untuk menerapkan landrent sampai pada kelas terendah, yang kedua kurangnya tenaga pengawas pajak Eropa yang menyebabkan kacaunya pelaksaanaan landrent, dan yang terakhir adanya pelanggaran Instruksi Pajak Tahun 1814 yang menyebabkan landrent dijalankan tidak sesuai dengan harapan pemerintah Inggris seperti yang berlaku di dalam Instruksi tersebut.

Kata kunci: kegagalan, landrent, pemerintah inggris

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Bina Aksara.

Bastin, John Struges. 1954. The Development of Raffles Idea on The Land Rent System in Java and The Work of the Makckenzie Land Tenure Commission.s-Gravenhage-Martinus Nijhoff : De Nederlanandsche Boek of Steendrukkerij v.h H.L.

Burger, D.H. 1957. Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid Kedua. Jakarta: Padnya Paramita.

Koentjaraningrat. 1983. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia.

Luthfi, Nashih Ahmad. 2011. Melacak Pemikiran Agraria : Sumbangan Madzhab Dari Bogor. Yogyakarta: STPN Press.

Nawawi, Hadari. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Poesponegoro, Marwati Djoened. Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Raffles, Thomas Stamford. 2011. The History of Java. London: Oxford.

Subagyo, Joko P. 2006. Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Sumekto. 1976. Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris. Jakarta : Sastra Hidaya.

Vlekke, Bernard. 2016. Nusantara : A History of Indonesia. Jakarta : PT Gramedia

Wijayati, Agus Putri. 2001. Tanah Dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris. Yogyakarta: Tarawang Press.

• There are currently no refbacks.

Jawaban:

Latar Belakang

Kemenangan Inggris dalam perang melawan Belanda-Perancis, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia mencakup Jawa, Palembang, Banjarmasin, Makasar, Madura, dan Sunda Kecil. Pusat pemerintahan Inggris atas Indonesia berkedudukan di Madras, India dengan Lord Minto sebagai gubernur jenderal. Daerah bekas jajahan Belanda dipimpin oleh seorang letnan gubernur yang bernama Stamford Raffles (1811-1816).

Sistem sewa tanah yaitu sistem pertanian dimana para petani atas kehendaknya sendiri menanam dagangan (cash crops), Yang dapat di Ekspor keluar negeri.

Selama pemerintahannya Raffles banyak melakukan pembaharuan yang bersifat liberal di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan Raffles di Indonesia secara teoritis mirip dengan pemikiran Dirk van Hogendorp pada tahun 1799. Inti dari pemikiran kedua orang tersebut adalah kebebasan berusaha bagi setiap orang, dan pemerintahan hanya berhak menarik pajak tanah dari penggarap. Pemerintahan dijalankan untuk mencapai kesejahteraan umum, dan kesadaran baru bahwa baik serikat dagang, terlebih kekuasaan negara tidak mungkin bertahan hidup dengan memeras masyarakatnya.

Gagasan Raffles mengenai sewa tanah ini dilatar belakangi oleh keadaan Jawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Gagasan dan cita-cita Raffles merupakan pengaruh dari Revolusi Perancis yaitu prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang semula tidak ada pada masa Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, para pedagang pribumi dan Eropa mengalami kesulitan dalam hal berdagang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem monopoli yang diterapkan pemerintah Belanda. Sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda ini pada masa Raffles diganti dengan perdagangan bebas.

Selain itu adanya paksaan dari pemerintah Belanda kepada para petani untuk menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan Belanda, mengakibatkan matinya daya usaha rakyat. Oleh karena itu, pada masa Raffles inilah masyarakat diberi kebebasan bekerja, bertanam, dan penggunaan hasil usahanya sendiri. Pada masa Raffles para petani diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam.

KOMPAS.com - Inggris menduduki Indonesia pada 1811 hingga 1816.

Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia.

Tugas utamanya adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan.

Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang.

Perubahan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan memberlakukan Land Rent System (landelijk stelsel) atau sistem sewa tanah.

Pengertian Land Rent System

Land Rent System adalah sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles.

Kebijakan dan program yang dicanangkan Raffles ini terkait erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi.

Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah.

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya.

Baca juga: Faktor Kegagalan Sistem Tanam Paksa oleh Raffles

Ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah sebagai berikut.

1. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut
2. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah
3. Pembayaran sewa tanag dilakukan dengan uang tunai
4. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala

Land Rent System seharusnya mengharuskan pajak dipungut secara perorangan, tetapi karena kesulitan teknis, kemudian dipungut per desa.

Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah.

Hasil sawah kelas satu dibebani pajak 50 persen, kelas dua 40 persen, dan kelas tiga 33 persen.

Sementara untuk tegalan kelas satu 40 persen, kelas dua 33 persen, dan kelas tiga 25 persen.

Beban pajak ini tentu saja sangat memberatkan rakyat.

Pajak yang dibayarkan diharapkan berupa uang, tetapi jika terpaksa maka boleh dibayar dengan barang, misalnya beras.

Baca juga: Dampak Tanam Paksa bagi Rakyat Indonesia

Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan ke kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen.

Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong penyerahan hasil panen.

Kegagalan Sistem Sewa Tanah

Pelaksanaan sistem sewa tanah diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi di Hindia Belanda.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan berarti sementara rakyat tetap menderita.

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Land Rent System.

1. Budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah
2. Kurangnya pengawasan pemerintah
3. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa
4. Rafless sulit melepaskan kultur sebagai penjajah
5. Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilaksanakan

Referensi:

• Makfi, Samsudar. (2019). Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.