Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat. Faktor-faktor itu adalah belanja pelayanan publik, penduduk, pendapatan domestik regional bruto per kapita dan sekolah. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 18 unit observasi dengan referensi waktu dua tahun yaitu tahun 2004 dan 2005 pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Alat analisis yang digunakan berupa analisis regresi data panel dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama melalui uji F variabel belanja pelayanan publik, penduduk, PDRB per kapita dan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM; sedangkan secara individual melalui uji t, hanya varibel belanja pelayanan publik tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM.
This research is intendet to fine out the factors influencing Human Development Index (HDI) in West Papua Province. These factors are public service expenditure, population, gross regional domestic income per capita (PDRB) and schools. Human Development Index is one of the indicators that is used to measure the success of human development. The employed data are secondary data with 18 observation unit samples with two years time reference, namely years 2004 and 2005 in nine regencies/cities in West Papua Province. The analysis instrument was panel data regression analysis using Ordinary Least Square (OLS) method. The result of the analysis reveals that through variabel F test the public service expenditure, population, gross regional domestic income per capita and schools have positive and significant effec on HDI; whereas individually through test, only variabel of public service expenditure does not significantly influence the HDI.
Kata Kunci : Belanja Pelayanan Publik,Indeks Pembangunan Manusia, West Papua, Human Development Index, Public service expenditure, population, PDRB per capita, schools, regression, pooled least square, OLS
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder kurun waktu tahun 1991-2016 bersumber dari BPS Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan yaitu Regresi Berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura digunakan analisis regeresi berganda data times series. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti pada periode tahun 1991-2016 yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura secara positif dan signifikan adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh tidak signifikan.
This research is to identify the factors influenced to the Human Development Index in Jayapura Regency. The data used is secondary data during the period of 1991 � 2016 sourced from Statistic Central Bureau of Jayapura Regency, Public Health Office of Jayapura Regency, Education and Teaching Office of Jayapura Regency, and Population and Civil Registry of Jayapura Province as well as journals and literature related to this research. The analysis method used is Multiple Linear. Multiple regression analysis with time series data is used to describe the factors influenced to the Human Development Index in Jayapura Regency. This research indicates that the variable observed during period of 1991 � 2016 that positively and significantly influences Human Development Index in Jayapura Regency are health facility, education facility Gross Regional Domestic Product (GRDP). Meanwhile, variable of poor population number doesn�t significantly influence.
Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, IPM, Faktor-faktor IPM
ANHAR NAWA ANGGARA (2022) ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE 2015-2019. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MERUPAKAN TUJUAN DARI PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN EKONOMI DINYATAKAN BERHASIL APABILA SUATU NEGARA DAPAT MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT SECARA MERATA ATAU YANG DISEBUT DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM). PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015-2019. MODEL REGRESI YANG DIGUNAKAN ADALAH METODE ANALISIS LINIER BERGANDA (ORDINARY LEAST SQUARES REGRESSION ANALYSIS) MENGGUNAKAN DATA PANEL DAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN EFEK TETAP (FIXED EFFECT MODEL). BERDASARKAN ANALISIS YANG TELAH DILAKUKAN DIPEROLEH HASIL PENELITIAN YANG MENUNJUKKAN BAHWA VARIABEL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENGELUARAN SEKTOR PENDIDIKAN, ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH BERPENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN, SEDANGKAN VARIABEL DANA ALOKASI KHUSUS BERPENGARUH POSITIF DAN TIDAK SIGNIFIKAN. SARAN DARI PENELITI INI ADALAH PEMERINTAH LEBIH BERKONSENTRASI LAGI KEPADA SEKTOR YANG LEBIH PENTING DAN LEBIH KHUSUS DALAM PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS.
View Item
Pencapaian
pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses
pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas
manusia di suatu wilayah. Indikator yang bisa mengukur kualitas
manusia disuatu daerah yaitu dengan cara
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil
pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan
manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu
provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling
memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh
faktor-
faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan
pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Baca lebih lajut
Kacaribu (2013) menganalisis
faktor-
faktor yang
memengaruhi pembangunan manusia di
Papua. Penelitian ini difokuskan pada
pembangunan ekonomi daerah, khususnya kabupaten/kota di
Provinsi Papua. Menggunakan 29 kabupaten/kota yang ada di
Provinsi Papua, dalam periode tahun 2009-2011.
Analisis yang digunakan adalah
analisis deskriptif dan data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil
analisis diperoleh bahwa Produk Domestik Regional Bruto, pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio kemisinan terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat, rasio murid SMA terhadap guru mempengaruhi IPM, sedangkan rasio murid SD terhadap guru, rasio murid SMP terhadap guru tidak mempengaruhi IPM di
Provinsi Papua. Maliendra (2009) membahas tentang dampak pemekaran wilayah dan
faktor yang
memengaruhi pembangunan manusia Jawa Barat menggunakan
analisis deskriptif dan panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami peningkatan. Daerah baru hasil pemekaran memiliki IPM lebih tinggi dari daerah induk. Selain daerah baru, wilayah kota memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi dibanding kabupaten. Laju pertumbuhan IPM sebelum pemekaran memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan setelah pemekaran. Hasil pengolahan data dengan model fixed effect model diketahui bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi
pembangunan manusia Propinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5% adalah tingkat kemiskinan, PDRB per kapita dan belanja publik. Baca lebih lajut
Abstrak —
Manusia merupakan salah satu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pada tahun 1990, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar
pembangunan manusia yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Pada tahun 2013, Jawa Tengah memiliki nilai IPM sebesar 68,02 yang termasuk dalam kategori menengah atas belum mencapai kategori tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan
pembangunan di
provinsi Jawa Tengah belum bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai IPM adalah dengan mengetahui
faktor-
faktor yang
memengaruhi IPM di Jawa Tengah. Metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor adalah
analisis regresi. Pada penelitian ini, pola data IPM dan
faktor-
faktor yang
memengaruhi IPM di
provinsi Jawa Tengah dilihat dari scatterplot memiliki pola data yang tidak diketahui bentuk polanya sehingga metode yang dapat digunakan adalah regresi nonparametrik spline. Model terbaik didapatkan dari titik knot optimal berdasarkan nilai Generalized Cross Validation (GCV) terkecil. Berdasarkan penelitian ini, model regresi nonparametrik spline terbaik adalah dengan menggunakan kombinasi knot (3,3,2,1,2) dan lima variabel signifikan yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, rasio sekolah-siswa, kepadatan penduduk, angka kesakitan, dan PDRB/1juta setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Model tersebut memiliki R 2 sebesar 93,14% dan MSE sebesar Baca lebih lajut
dalam dimensi sosial ekonomi baik nasional maupun daerah. Dalam kerangka nasional, wilayah perbatasan adalah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan perwujudan kedaulatan bangsa dan negara serta kedaulatan ekonomi bangsa. Oleh karenanya sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar khususnya yang menyangkut
pembangunan sumber daya
manusia dan
pembangunan ekonomi produktif masyarakat dan keamanan. Selama ini daerah perbatasan masih identik dengan daerah yang terisolir, terpencil, terbelakang dalam berbagai macam aspek kegiatan baik sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Sondakh, 1996 dalam Kamaluddin, 2003). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
analisis mengenai
faktor-
faktor yang
memengaruhi indeks pembangunan manusia menjadi penting karena hal ini secara tidak langsung mempengaruhi angka
indeks pembangunan manusia. Contoh dalam mengukur angka harapan hidup, maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa
faktor antara lain ketersediaan pangan, kemiskinan, keadaan gizi, penyakit menular, fasilitas kesehatan, kecelakaan, bencana, dan lain-lain. Baca lebih lajut
Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan,penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset dan alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung
memengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara kaku standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapt atau pandangan orang miskin sendiri (Stepanek, 1985). Baca lebih lajut
Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup
manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Baca lebih lajut
1. Dalam upaya peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia di
Provinsi Jawa Tengah, perlu kebijakan penganggaran dengan memperbesar komposisi anggaran belanja supaya lebih terfokus pada program sasaran , dan memperkecil belanja yang berupa upah/gaji/honor birokrat atau mitra pelaksana program. Program sasaran yang dimakud adalah di bidang kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja serta memperluas “pasar’ untuk produk-produk regional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai bekal mencapai kehidupan yang layak. Baca lebih lajut
Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan baik, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika 1 2 k adalah variabel-variabel independen dan adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional antara dan , dimana variasi dari akan diiringi pula oleh variasi dari . Jika dibuat secara matematis hubungan itu dapat di jabarkan sebagai berikut: Baca lebih lajut
Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis di bidang Magister Ekonomi
Pembangunan yang berjudul “
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi
Indeks Pembangunan Manusia Di
Provinsi Riau” ini dengan baik. Dan tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baca lebih lajut
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan
indeks komplisit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara. Secara khusus, IPM mengukur pencapaian
pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report yang kemudian berlanjut setiap tahun. Unsur – unsur yang terpnting dalam laporan-laporan tersebut, yang mulai terbit sejak tahun 1990 adalah konstruksi dan penyempurnaan
Indeks Pembangunan Manusia. IPM mencoba memeringkatkan semua negara pada skala antara nol (prestasi
pembangunan manusia terendah) hingga satu (kinerja
pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan tiga kriteria atau hasil akhir
pembangunan, yakni ketahanan hidup, pengetahuan, serta kualitas standar hidup (Todaro,1998). Baca lebih lajut
Di zaman Pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatera, dikepalai oleh seorang Gouvernuer berkedudukan di Medan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintahan yaitu
provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Pada sidang Komite Nasional Daerah (K.N.D)
Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan-kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan, diputuskan untuk membagi
Provinsi Sumatera menjadi 3 sub
Provinsi yaitu sub
Provinsi Sumatera Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli), sub
Provinsi Sumatera Tengah, dan sub
Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948, Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3
Provinsi yang masing- masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu : Baca lebih lajut
Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (performance) suatu negara atau wilayah dalam bidang
pembangunan manusia, digunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Hubungan
pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya
pembangunan manusia, karena peningkatan
pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (UNDP, 1996).
Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh
manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap
pembangunan.
Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan
pembangunan di sekeliling
manusia, bukan
manusia di sekeliling
pembangunan. Baca lebih lajut
Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan baik, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks(Usman Husain, 2006). Baca lebih lajut
Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi
pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Oleh karena itu akan menjadi ancamana bagi
pembangunan manusia diantara keduanya menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasikan dengan baik (Mirza, 2012) Baca lebih lajut
Berdasarkan hasil estimasi tersebut Prob. PDRB sebesar 0,0000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, yang berarti adanya pengaruh yang signifikan antara variabel PDRB terhadap variabel IPM di
Provinsi Riau. Jika PDRB meningkat 1 persen maka akan meningkatkan IPM sebesar 18,12 persen di
Provinsi Riau. IPM merupakan suatu indikator sebagai alat ukur untuk menggambarkan perkembangan
pembangunan manusia. Salah satu komponen yang terdapat di dalam IPM yaitu standar hidup layak, dengan cara menghitung kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity) untuk setiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang. UNDP mengukur standar hidup layak dengan menggunakan PDRB riil, penghitungan nilai riil dengan melihat
indeks harga konsumen. Dalam cakupan yang luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dimiliki penduduk. Baca lebih lajut
Menurut Lanjouw, dkk. (2001) dalam Ginting, et al (2008) dan Mirza (2012) menyatakan bahwa
pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. Baca lebih lajut
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa
indeks pembangunan manusia (IPM) di
Provinsi Sumatera Utara masih belum mampu masuk kedalam tiga besar peringkat
indeks pembangunan manusia secara Nasional bila dibandingkan dengan
Provinsi lain diluar Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM) di
Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan model
analisis data panel melalui pendekatan fixed effect model. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh dari publikasi data badan pusat statistik Indonesia (BPS) dan data Kemenkeu dengan kurun waktu 2009-2013, dengan data antar ruang 33 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima variabel diduga mempengaruhi IPM di
Provinsi Sumatera Utara, dengan asumsi kondisi ceteris paribus bahwa: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap IPM karena peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000000293. Persentase penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM serta ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh . Baca lebih lajut
Mirza, D.S., (2012), “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap
Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009”, Jurnal Ekonomi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, diakses dari //journal.unnes.ac.id pada tanggal 24 Februari 2013. Baca lebih lajut
Berdasarkan hasil
analisis dan pengujian hipotesis di peroleh hasil bahwa F- statistik (384,387) > F-tabel (2,53) artinya, secara keseluruhan variabel (angka melek huruf /AMH, rata-rata lama sekolah/MYS, angka harapan hidup/L, pengeluaran rill per kapita/PPP, dan kemiskinan/K) kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM) di
Provinsi Papua Barat. Sedangkan secara individu (uji t) variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (MYS), dan pengeluaran riil per kapita (PPP) sedangkan variabel angka harapan hidup (L) dan kemiskinan (K) tidak berpengaruh terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM) di
Provinsi Papua Barat. Baca lebih lajut
2013 sehingga menjadi sebesar (68.02) dan mengalami peningkatan lagi (0.76) ke tahun 2014 sehingga IPM menjadi sebesar (68.78). kesimpulan dari tabel IPM dari tahun 2010 sampe tahun 2014 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. disuatu daerah IPM mendekati 100 maka disuatu daerah dianggap kualitas
manusia tersebut dikatakan bagus. Perlu diketahui dari permasalahan yang sudah dijelaskan tersebut dalam mewujudkan
pembangunan manusia yang berkualitas dan mencapai kesejahteraan masyarakat harus mencerminkan perubahan total masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan dengan mengutamakan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik. Baca lebih lajut
Video yang berhubungan