DELAPAN PRINSIP
Ibu Kota Negara
1
Mendesain Sesuai
Kondisi Alam
Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN
100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit
100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian
2
Bhinneka
Tunggal
Ika
100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang
100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit
100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif
3
Terhubung, Aktif,
dan Mudah Diakses
80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum
<50 Menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030
4
Rendah Emisi Karbon
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN
60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045
Net Zero Emissions di IKN pada 2045
5
Sirkuler dan Tangguh
10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045
100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035
6
Aman dan Terjangkau
10 Kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045
Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana
7
Kenyamanan dan Efisiensi
melalui Teknologi
Memperoleh peringkat Very High dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB
100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis
Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital
8
Peluang Ekonomi
untuk Semua
0% Kemiskinan di IKN pada 2035
PDB per kapita negara berpendapatan tinggi
Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045
Kota Berkelanjutan di Dunia
Simbol Identitas Nasional
Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
Soekarno
Presiden Ke-1 Republik Indonesia
Pada 1957, Presiden Soekarno menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah.
Sumber: Arsip Nasional RI
Soeharto
Presiden Ke-2 Republik Indonesia
Pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri, dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.
Sumber: Arsip Nasional RI
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Ke-6 Republik Indonesia
Pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.
Sumber: Arsip Nasional RI
Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
“Sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Semoga hidayah dan barokah Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam membangun Ibu Kota Nusantara.”
Disampaikan dalam Penyatuan Air dan Tanah di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, 14 Maret 2022
Bambang Susantono
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
“Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan, dibangun untuk semua kalangan, a city for all.”
Disampaikan dalam Pernyataan Pers Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022
Suharso Monoarfa
Menteri PPN/Kepala Bappenas
“IKN mengakomodasi kemajuan, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga apa yang berkembang di muka bumi. IKN juga menyatupadukan kultur Indonesia, karena gravitasi budaya nasional akan dikerucutkan dalam Ibu Kota Negara. Memindahkan ibu kota, kita mewujudkan Visi Indonesia 2045 dalam rangka menjemput 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia.”
Disampaikan dalam Konferensi Pers Penyerahan Surat Presiden terkait Rancangan Undang-Undang IKN di Gedung MPR/DPR RI, 29 September 2021
Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
“Kita ingin mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional, menjadikan ikon urban desain sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.”
Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 27 Agustus 2019
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
“Pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Selain itu, ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.”
Disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, 31 Mei 2021
Sofyan A. Djalil
Menteri ATR/Kepala BPN
“Ibu kota baru, kota dengan taman kota yang indah, orang bisa hidup sehat dan udaranya bersih sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik.”
Disampaikan usai Rapat Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 22 Agustus 2019
Siti Nurbaya Bakar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
"Kawasan IKN kita pastikan green, tidak mengganggu kawasan konservasi, tidak mengganggu satwa-satwa yang terdapat di sini dan sedapat mungkin kita pertahankan kehijauan yang ada, karena cita-citanya adalah ingin membuat IKN dengan konsep green and smart city.”
Disampaikan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 4 April 2021
Konsultasi Publik II
Rancangan Peraturan Pelaksanaan
UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN
Sabtu, 9 April 2022
Pelantikan Kepala
dan Wakil Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara
Presiden RI Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Kamis, (10/3/2022). Pelantikan ini menandai babak baru penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara.
MENYAMBUT
IKN
Balikpapan
"Jadi, ini kesempatan yang kita harapkan bisa diambil oleh semua pihak dalam arti yang positif."
- Warga Balikpapan
Samarinda
"Pindah ibu kota, anak Samarinda bisa lebih kreatif, optimis, dan lebih biat belajar lagi."
- Warga Samarinda
Balikpapan
"Jadi, ini kesempatan yang kita harapkan bisa diambil oleh semua pihak dalam arti yang positif."
- Warga Balikpapan
Tenggarong
"Saya berharap nantinya ibu kota akan menjadi tempat yang ramai, tertata rapi dan lebih dikenal lagi."
- Warga Tenggarong